Mubadalah.id – Kasus HAM tidak henti-hentinya terjadi di Indonesia, salah satunya kasus perdagangan manusia (Human Trafficking). Seperti laporan selama lima tahun terakhir, pelaku Human Trafficking mengeksploitasi korban-korban pribumi dan orang asing yang berada di Indonesia serta korban-korban asal Indonesia yang berada di luar negeri.
Tentu saja hal tersebut melanggar dari prinsip hak asasi manusia, di mana semestinya perbudakan tidak lagi terjadi setelah negara ini merdeka. Namun kenyataannya pemerintah memberikan keleluasaan pada praktik perdagangan orang tersebut.
Menurut RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong salah satu aktivis kemanusiaan di daerah Batam mengatakan, bahwa mafia perdagangan orang semakin meningkat di masa pandemi. Sebab, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan itu menjadikan peluang bagi para pelaku perdagangan manusia semakin bebas melancarkan aksinya bahkan mereka berani menampilkannya di media sosial. Modus penjeratan untuk masuk ke dalam jejaring perdagangan orang pun bermacam-macam.
Modus Human Traficcking; Menjerat Korban Untuk Dieksploitasi
Pertama, dengan tawaran kerja melalui media sosial, saat ini banyak jejaring mafia perdagangan orang melalui pemanfaatan media sosial sebagai jalan untuk merekrut para korbannya. Seperti pengalaman Maria (Bukan nama asli) ia terperangkap dalam jejaring mafia melalui postingan lowongan kerja di postingan grup facebook.
Namun setelah ia menerima kontrak tersebut ia menemukan kejanggalan, Ia menemui seseorang dan menawarkan Maria jika bekerja di situ ia akan menerima gaji Rp 10 juta per bulan. Namun, dengan syarat selama tiga bulan pertama bekerja semua gajinya mereka potong. Selain itu, sebelum terbang ke luar negeri ia harus tinggal di tempat penampungan dulu di Batam. Ia sebelumnya tidak mengira masuk dalam perangkap jejaring mafia perdagangan orang.
Akhirnya pada akhir Februari 2021 lalu Kapolda Kepulauan Riau membongkar jejaring yang mencoba menyelundupkan Maria tersebut. Anggota polisi mendatangi rumah yang terduga menjadi tempat penyelundupan orang ini di daerah perumahan Suka Jadi, Kota Batam.
Kedua, iming-iming gaji yang besar, seperti kasus yang Bella alami, akibat keluarganya yang broken home ia melarikan diri dengan bekerja di luar daerah. Bella tergiur dengan iming-iming gaji bulanan dengan jumlah cukup besar, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya.
Pengalaman Penyintas Perdagangan Manusia
Ibu Bella menuturkan bahwa anaknya mereka suruh magang untuk 3 bulan dulu, kemudian boleh ia bawa keluar. Selama itu dia bekerja melayani tamu, dan menemani minum. Setiap hari Bella mereka suruh memakai pakaian seminim mungkin dan mereka pajang di ruang kaca. Bella mengenakan pakaian hampir separuh telanjang.
Bahkan ada teman-temannya yang sakit atau hamil mereka bawa pergi dari daerah itu, dan tidak pernah kembali. Kejadian Bella merupakan salah satu contoh dari kasus perdagangan manusia yang berawal dari modus memberikan gaji yang cukup fantastis.
Bella juga melihat perlakuan buruk terhadap perempuan yang bekerja di sana, bukan hanya dari pelanggan akan tetapi dari pekerja laki-laki serta pemilik tempat hiburan itu juga. “Mereka memperlakukan perempuan dengan tidak manusiawi. Menjerat mereka dengan masalah hutang yang jelas-jelas tidak sanggup mereka bayar. Bahkan ada juga ibu-ibu yang tidak bisa meninggalkan tempat itu karena memiliki hutang yang banyak, anak banyak yang tidak jelas siapa saja bapaknya,” Tutur Bella.
Ketiga, kedok beasiswa atau jaminan Pendidikan. Pelaku perdagangan seks mengeksploitasi perempuan dewasa dan perempuan muda Indonesia terutama di Taiwan, Malaysia, dan Timur Tengah. Sejumlah universitas pencari profit di Taiwan secara massif merekrut orang Indonesia.
Kemudian menempatkan mereka pada kondisi kerja yang eksploitatif dengan kedok peluang meraih beasiswa pendidikan. Agen perekrutan penipu telah mengirim kurang lebih 100 warga Indonesia ke Taiwan dengan kedok beasiswa dari universitas ternama.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Manusia
Kasus perdagangan orang jelas-jelas merupakan tindakan pidana yang melanggar hak asasi manusia. Sebab setiap manusia berhak mempertahankan hidupnya dengan aman. Yakni tanpa ancaman dan tindakan diskriminasi serta eksploitasi dari sesama manusia ataupun pemerintah negara.
Maka perlu ada tindakan preventif dari pemerintah ataupun penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia, Melalui pemberian perlindungan atau pengawasan terhadap siapapun yang terancam terhadap kasus perdagangan orang, penegakan hukum yang adil dalam proses pengadilan. Lalu jaminan Kesehatan mental dan juga fisik bagi korban merupakan upaya yang bisa mewujudkan dari pada usaha perlindungan hak asasi manusia.
Kawal Implementasi UU TPPO No 21 Tahun 2007
Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pengesahannya pada April 2007 lalu, merupakan payung hukum untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Isinya antara lain sebagai berikut:
- Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua disebutkan pada Pasal 44
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya disebutkan pada Pasal 47
- Hak untuk mendapatkan restitusi disebutkan pada Pasal 48
- Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah disebutkan Pasal 51
- Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara disebutkan pada Pasal 54
Memberantas Kasus Human Trafficking di Indonesia
Setelah adanya payung hukum yang menanggulangi kasus TPPO, perlu ada usaha pemerintah yang lebih serius lagi untuk praktik di lapangannya. Seperti memaksimalkan unit-unit pengaduan di beberapa daerah untuk lebih kencang melayani pengaduan masyarakat yang terjerat dalam kasus TPPO. Harmonisasi dan Kerjasama antar sektor sangat kita perlukan, selain pemantauan pemerintah setempat, perlu ada kebijakan yang setara antar daerah atau bahkan antar negara.
Maraknya kasus Human Trafficking di Indonesia memang dari berbagai sisi, seperti kurangnya pemerataan ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat. Sehingga peningkatan mutu Pendidikan dan ekonomi menjadi penting untuk ikut membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak.
Selain itu menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir keberangkatan buruh migran ke luar daerah atau luar negeri. Dengan demikian semestinya pemerintah dan aparat hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku atau mafia perdagangan orang. []
