Mubadalah.id – Dalam wacana konvensional tentang hifdh an-nafs (perlindungan atas hak hidup), diinterpretasikan, antara lain, sebagai kewajiban qishash (hukuman yang sama), sementara Gus Dur justru meminta kepada pembebasan hukuman qishash atas Siti Zainab. Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) menentang hukuman mati.
Tentang hifdh al-‘aql (perlindungan atas akal) dimaknai secara konvensional seperti larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan serta segala hal yang merusak akal. Gus Dur justru menerjemahkannya lebih jauh dari itu dan lebih mendasar.
Gus Dur memaknainya sebagai hak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, hak berorganisasi, dan sejenisnya.
Ketika masih banyak ulama menerjemahkan hifdh an-nasl (perlindungan atas hak berketurunan) sekadar anjuran menikah dan berketurunan. Bahkan melarang perzinahan dan proteksi ketat atas tingkah-laku perempuan. Serta ketabuan atas hak-hak seksualitas perempuan, Gus Dur malah memaknainya secara lebih luas dan mendalam. Hifdh an-nasl baginya bermakna perlindungan atas hak-hak seksualitas dan atas kesehatan reproduksi.
Membaca pandangan para ahli Islam di atas tampak bahwa “al-ushul al-khamsah” yang berisi “lima prinsip perlindungan manusia”. Hal ini merupakan “maqashid asy-syari’ah” di atas, dalam pandangan saya sejalan dan identik dengan apa yang dewasa ini populer kita sebut sebagai prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia.
Jika al-ushul al-khamsah tersebut terkonversikan ke dalam terma-terma HAM. Maka hifdh ad-din menjadi hak kebebasan beragama/berkeyakinan, hifdh an-nafs menjadi hak hidup dan hifdh al-‘aql menjadi hak kebebasan berpikir dan mengekspresikannya.
Bahkan hifdh an-nasl (wa al-‘irdl) menjadi hak atas kehormatan tubuh dan kesehatan reproduksi. Serta hifdh al-mal menjadi hak kepemilikan atas harta/properti. []
