Mubadalah.id – Pro kontra dua Rancangan Undang-undang (RUU) ditingkat nasional yang senantiasa menarik isu agama (baca: Islam) menjadikan kedua RUU ini seperti bola salju, terus menggelinding kesana kemari. Galibnya, dari status-status di media social, bila dalam satu organisasi terjadi pro dan kontra.
Bukan dikelola secara bijak untuk melakukan kajian dan memberikan catatan-catatan tetapi justru anggota yang tidak sepaham dengan sang ketua misalnya di(ter)ancam dikeluarkan dari organisasi. Persisi saat Pemilu presiden setahun lalu, panas dan menegangkan. Kedua RUU ini adalah RUU Ketahanan Keluarga (Halu) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Pungkas).
Dipihak lain, kelompok yang day to day mendampingi dan aktif memberikan pembelaan perempuan korban faham betul bahwa RUU Pungkas adalah jawaban dari kekosongan hukum, keterbatasan pemidanaan, perlindungan korban, dan memangkas impunitas pelaku.
Sebaliknya, rata-rata yang menolak RUU Pungkas didasari prasangka bahwa RUU ini mengajarkan zina/sex bebas, mengizinkan aborsi, melegalkan lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual (LGBT), memenjarakan suami karena alasan perkosaan suami pada isteri tidak melanggar agama, dan berbagai alasan lainnya.
Demikian pula pada RUU Halu. Kelompok yang menolak menilai RUU ini mendomestikasikan perempuan dengan menempatkan seolah-olah kodrat perempuan adalah melayani suami, mengurus anak dan rumah tangga, tanpa bisa mengekspresikan peran-peran publik secara setara, sejajar dengan laki-laki.
Sedangkan kelompok yang pro RUU ini menilai tiang agama dan Negara hanya bisa ditegakkan secara kokoh bila isteri atau ibu hadir di rumah dan melayani seluruh anggota keluarga. Sehingga lagi-lagi tanggung jawab akhlak dan baiknya seluruh anggota kelurga disandarkan pada seorang perempuan.
Agama Pembeda
Demikian beratnya peran perempuan yang dilekatkan sebagai tiang Negara kiranya tidak sebanding dengan upaya perlindungan perempuan dan dukungan untuk pemajuan perempuan itu sendiri. Perempuan korban tidak mendapatkan perlindungan, bahkan disalahkan, isteri di(ter)paksa diam atas nama menjaga keutuhan keluarga, bila suaminya melakukan kekerasan. Benarkan posisi perempuan tidak mendapatkan apresiasi oleh Allah swt dan dibiarkan menderita?
Kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad saw sejatinya menjadi pembeda bagi tradisi, budaya, dan agama sebelum Islam yang memposisikan perempuan bukan makhluk sempurna. Seperti koreksi perempuan diciptakan dari tanah bukan tulang rusuk laki-laki, kelahirannya tidak diinginkan, perempuan adalah barang warisan, ketika menstruasi diasingkan dari rumah dan keluarga karena dianggap kotor dan membawa sial,.
Lalu bila melahirkan diminta lari ke hutan dan dibiarkan melahirkan seorang diri, bila suaminya meninggal maka isteri harus ikut meninggalkan dunia dengan membakar diri, sunat perempuan bahkan dengan cara menjahit labiora mayora, mengiris garis jari tangan perempuan sebagai ungkapan duka cita bisa ada anggota keluarga yang laki-laki meninggal dunia.
Selain itu, perempuan juga dipaksa untuk terus-menerus hamil dan melahirkan bila jenis kelamin tertentu dari anak belum didapatkan, memakai sepatu kecil sehingga kaki perempuan tidak tumbuh sesuai ukuran dan usia perempuan sebagai wujud kaki yang dianggap indah/ideal, dinikahkan pada usia anak, menjadi gundik/budak seks tak terbatas, poligini (suami beristeri lebih dari satu), menafikan kecerdasan perempuan, dan menyangkal bahwa perempuan adalah khalifah di muka bumi.
Islam, Agama Anti Kekerasan Seksual
Islam dengan nilai-nilai universal dan semangat kesetaraan keadilan merubah seluruh situasi di atas dengan situasi sebaliknya. Seperti kelahiran yang dirayakan dengan aqiqah (Q.S an-Nahl:58-59), perempuan mendapatkan dan bisa memberikan harta warisan (Q.S an-Nisaa:11-12), perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki (Q.S an-Nisa:1), larangan menyakiti tubuh atau memaksa perempuan (Q.S an-Nur:33; Q.S al-Baqarah:187), dan puncaknya keshalehan individu didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan bukan didasarkan pada jenis kelamin laki-laki (Q.S al-Hujurat:13; Q.S al-Hujurat:13; Q.S an-Nahl:97; Q.S al-Ahzab:35).
Berdasarkan hal-hal di atas, maka sejatinya posisi perempuan sejajar dan setara dengan laki-laki dihadapan Allah swt. Bahkan, secara khusus Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Tidak hanya itu, Islam juga memberikan apresiasi tinggi bagi perempuan untuk terlibat aktif di publik, yang berarti Islam mendorong perempuan tampil di publik.
Bahkan, manusia pertama yang dijumpai Rasulullah pasca menerima wahyu adalah Khadijah, pun yang mula-mula masuk Islam. Dalam al-Qur’an dan al-Hadist mencatat sejarah dan keterlibatan perempuan. Seperti, pemimpin politik dan negeri Saba, Ratu Bilqis (QS. al-Naml:20-24); perempuan pekerja dengan cara memintal (QS. ath-Thalaq:6), peternak perempuan yang bertanggung jawab, yakni dua putri Nabi Syuaib (QS. al-Qashah:23-28); dibolehkan menjadi ibu susuan dan memperoleh bayaran sebagaimana Halimah as-Sa’diyah dan Ibu Nabi Musa (QS. al-Baqarah[2]:233).
Perempuan juga berkontribusi bagi munculnya ibadah-ibadah mahdhah (wajib). Sa’i atau berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah sebagai rukun Ibadah haji atau Umroh bagian dari sejarah Siti Hajar yang diapresiasi Allah swt. Juga perintah shalat dalam kisah Isra’ Mi’raj juga karena sejarah perempuan, sebuah cara Allah swt untuk menghibur Rasulullah tatkala dirundung kesedihan mendalam atas wafatnya Khadijah, isteri Rasulullah yang sangat setia dan Ali bin Abi Thalib, pamannya.
Ijtihad
Jika al-Qur’an dan al-Hadist saja mencatat kontribusi perempuan di publik dan menolak kekerasan pada perempuan, maka pantaskah kita atas nama agama melarang perempuan aktif dan hanya menyuruh perempuan tinggal di rumah hanya mengurus sumur, kasur dan dapur? Islam memiliki prinsip dasar untuk menolak segala bentuk kerusakan, keburukan, dan kekerasan, sebagaimana Rasulullah saw mengingatkan kita “Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri (dharar), mau pun perusakan pada orang lain (dhirar)”. (Sunan Ibn Majah, no. 2431).
Maka tegakah kiranya kita menutup mata bila ada suami yang memasukkan singkong, terong, ke vagina isterinya setiap berhubungan seksual untuk mencari kepuasan atau berselingkuh; mendiamkan kasus perkosaan yang dilakukan para tokoh agama; mengunci kesaksian korban ketika ia menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual; maupun kasus-kasus lainnya?
Sehingga, jika Rasulullah saw sudah mendengar suara korban, membela korban perkosaan dan tidak pernah menyalahkan korban, dan meminta umat manusia bersikap atas ketidakadilan dan menghapus kekerasan seksual pada perempuan dengan merubah kemungkaran.
Sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya (yadun). Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman” (HR. Muslim).
Tangan (yadun) bisa dimaknai kuasa, kekuasaan. Dan hari ini sejatinya dimaknai dengan menyusun kebijakan berupa undang-undang atau kebijakan Negara. Maka sejatinya RUU Pungkas harus segera dibahas dan disahkan sebagai ijtihad, cara untuk memerangi kedzaliman (nahi mungkar) berupa kasus-kasus kekerasan seksual sekaligus juga sebagai cara melakukan pencegahan.
Demikian pula RUU Halu harus dikaji ulang, jangan sampai semangat Islam yang membebaskan dan mendukung perempuan justru hari ini mundur 180 derajat akibat paradigm yang selalu negative pada perempuan dan seolah tanggung jawab moral hanya dibebankan pada perempuan tetapi pada saat yang sama perempuan dihinakan dan tidak didengar suaranya.
Semoga hal-hal ini menjadikan mata hati kita terbuka, membuka dialog dan melakukan kajian (tabayun) sebagaimana perintah Allah swt ketika wahyu pertama turun, Q.S al-‘Alaq:1. Kita penting melakukan ijtihad, melindungi perempuan, berupaya melakukan pencegahan-pencegahan, dan upaya meminimalisir segala bentuk kebijakan yang merugikan dan merendahkan perempuan. Apalagi Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan. Semoga. []
