Mubadalah.id – Isu resesi global yang semakin kencang berhembus dalam beberapa minggu terakhir mendorong kekhawatiran publik akan krisis moneter parah, muncul ke permukaan. Bahkan salah satu tokoh nasional sempat menyatakan bahwa Indonesia bisa terdampak jebakan finansial dan bisa bubar! Kini dengan tantangan resesi global di depan mata, sejauh mana masyarakat sipil harus bersiap? Apakah cukup hanya mengandalkan pemerintah semata?
Dari berbagai peristiwa krisis yang pernah terjadi di tanah air, salah satu faktor yang membuat Indonesia tahan banting ternyata adalah masyarakatnya. Relasi masyarakat sipil Indonesia tampaknya cukup kuat sehingga ketika berulang kali negara kita dihantam cobaan, satu sama lain bisa saling menguatkan dan kemudian mampu mengisi kekosongan ruang yang tidak dapat terpenuhi oleh negara.
Jaringan masyarakat sipil di Indonesia bukan sebatas komunitas warga di akar rumput saja. Tetapi ada beragam institusi termasuk komunitas akademik, jurnalis, kelompok advokasi hingga lembaga agama. Dapat kita katakan jaringan masyarakat sipil inilah yang kemudian menyangga keutuhan bangsa. Meski dalam tahun-tahun ke belakang relasi antara masyarakat dan warga sendiri sangat berliku.
Menurut catatan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Nur Syam, relasi negara dan jaringan masyarakat di Indonesi sempat melewati 4 era yang tidak seimbang hingga pada masa sekarang yang jauh lebih baik. Pada saat ini konsep check and balances mulai muncul meski tidak sempurna. Bahkan suara masyarakat kini jauh lebih dipertimbangkan meski terkadang harus viral terlebih dahulu sebelum mendapat respon dari pemerintah.
Peran Besar Gus Dur
Salah satu tokoh bangsa yang punya peran besar dalam penguatan jaringan masyarakat sipil adalah Gus Dur. Beliau merupakan salah satu aktor utama di balik proses penguatan civil society. Kontribusi Gus Dur dalam mendorong gerakan civil society ini bahkan tidak habis ketika beliau tiada. legacy-nya berkelanjutan lewat jaringan Gusdurian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Yang patut kita apresiasi juga adalah keterlibatan beliau dalam penguatan jaringan masyarakat sipil. Tidak hanya sebatas ranah wacana, tetapi juga di dalam praksis civil society. Beliau terlibat di dalam gerakan Forum Demokrasi (Fordem) yang merupakan “tandingan” pemerintah. Gerakan ini merupakan upaya perlawanan terhadap kekuatan negara yang teramat besar dan otoriter.
Makanya, Gus Dur lalu sebelum menjadi presiden sering mendapatkan ancaman dan kekerasan politik. Bahkan ketika sudah menjadi pemimpin nomor satu negeri ini, masih banyak politisi yang tidak menyetujuinya dan memutuskan untuk melengserkan Gus Dur secara pihak.
Poin penting lain yang Gus Dur lakukan dalam penguatan jaringan sipil yaitu menarik gerbong NU dalam pusaran kekuatan politik dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB selanjutnya berkembang pesat dan mampu menjadi kendaraan politik untuk memasuki sektor pemerintahan.
Melalui gerbong ini, NU yang selama kurun waktu Orde Baru berada di luar kekuatan negara lalu menjadi kekuatan baru yang semakin ke tengah. Dan akhirnya, Gus Dur sempat menjadi presiden RI ke 4 yang salah satunya melalui kendaraan jaringan masyarakat sipil.
Gebrakan Politik Gus Dur
Demi mendorong gerakan sipilisasi, Gus Dur juga meluncurkan berbagai gebrakan politik dalam pemerintahan pasca orde baru. Misalnya mengangkat Mahfud MD, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) yang sebelumnya menjadi jatah militer. Demiliterisasi pun dilakukan sangat efektif, sehingga militer tidak lagi menjadi kekuatan yang memberangus, tetapi menjadi partner dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
Jasa Gus Dur yang secara konsisten mendorong gerakan civil society juga turut membantu kebangkitan Indonesia untuk keluar dari krisis. Meski dalam perkembangannya konflik politik jua lah yang menggeser Gus Dur untuk tidak lagi memegang tampuk pimpinan tertinggi di Indonesia.
Walau masa kepemimpinan Gus Dur terbatas, tetapi perannya dalam gerakan-gerakan sipil patut kita apresiasi. Terlebih, untuk meneladani sikapnya, putri-putri beliau kemudian tetap bergerak mendorong jaringan masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi kelas bawah.
Kini, dengan isu resesi yang makin kencang, penguatan masyarakat sipil ini perlu terus kita kokohkan. Sebab, jaringan sipil bisa kita katakan sebagai komponen penting dalam pembangunan. Apalagi jika gerakan masyarakat yang ada didukung oleh lingkungan demokrasi yang terbuka, kondisi ini akan berpeluang sebagai investasi jangka panjang yang dapat menyelamatkan negara dari instabilitas politik dan krisis multi-dimensi (Ingram, 2020). []
