Mubadalah.id – Dalam beberapa tahun terakhir, tren penurunan angka kelahiran di Korea Selatan terus berlanjut. Jangankan memiliki anak, untuk menikah pun banyak perempuan Korea Selatan harus berpikir panjang. Lantas, apa yang menyebabkan banyak perempuan enggan memiliki keturunan?
Salah satu faktornya adalah kurangnya dukungan sosial bagi para ibu. Selama ini, pihak pemerintah hanya memfokuskan isu kelahiran rendah di negeri gingseng hanya pada persoalan finansial semata. Ternyata, problem finansial bukanlah satu-satunya. Sebab, meski pasangan di sana telah pemerintah janjikan banyak program subsidi, dari bantuan pembelian rumah hingga pengurangan biaya SPP untuk anak, masih banyak perempuan yang enggan memiliki keturunan.
Salah satu perempuan tersebut bercerita kepada jurnalis BBC bahwa ia bukan tidak ingin memiliki anak. Tapi kondisi di Korea Selatan yang sangat patriarkis membuatnya berpikir berulang kali untuk memiliki keturunan. Sebagai pekerja di industri pertelevisian, ia sejatinya memiliki aturan kerja delapan jam per hari.
Namun, ketika ia pulang tepat waktu, ia akan dianggap tidak berkomitmen dan kurang professional. Kultur seperti inilah yang membuatnya kemudian harus pulang pukul delapan malam. Meski aturan tertulisnya hanya sampai jam lima sore.
Tidak hanya itu, budaya minum dan makan malam bersama juga menjadi penghambat. Kedua momen tadi seringkali menjadi ajang sosialisasi antar karyawan. Bila sering absen, pegawai akan mendapatkan cap egois dan tidak mau bergaul.
Laki-laki tidak Mau Berbagi Tugas Domestik
Pun ketika perempuan sudah memutuskan menikah dan tetap bekerja, banyak laki-laki di sana tidak mau berbagi tugas mengurus persoalan domestik. Semua pekerjaan rumah, dari mencuci hingga memasak mereka bebankan kepada perempuan. Menyewa asisten rumah tangga seperti di Indonesia, bukan suatu opsi karena seringkali justru menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Memilih keluar dari pekerjaan juga bukan hal yang mudah. Sebab, ketika memiliki anak, anggaran yang harus mereka keluarkan akan semakin banyak. Sehingga bertumpu pada satu sumber penghasilan akan kian menyulitkan. Apalagi standar kompetisi sosial di Korea Selatan sangatlah tinggi.
Sekolah negeri bukan tujuan utama, sekolah swasta dengan iuran mahal justru yang mereka incar. Jika anak sudah selesai dengan sekolah, ekspektasi terhadap anak bisa mengikuti berbagai kegiatan penunjang yang biaya bulanannya tak kalah mahal. Bila tidak mengikuti standar sosial, siap-siap menjadi cibiran tetangga dan lingkungan sekitar.
Lebih dari itu, ibu yang memiliki anak tidak serta merta bebas mengekspresikan diri. Seperti standar patriarki yang ditulis Ester Lianawati dalam bukunya “Dari Rahim ini Aku Bicara”, seorang perempuan meski telah menjadi ibu dan berumur dituntut untuk tetap menjaga bentuk tubuh dan kulitnya.
Tak peduli ia berjuang habis-habisan untuk hamil dan menyusui, setelah selesai bergelut dalam perjalanan fisik tadi, kulitnya harus kencang seperti anak gadis di usia 20-an. Bila tidak, perempuan ditakut-takuti bahwa pasangannya akan selingkuh.
Selingkuh Dianggap Tindakan Legal
Yang miris, selingkuh sejak enam tahun lalu mereka anggap sebagai tindakan legal. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa perselingkuhan mereka nyatakan sebagai perilaku biasa dan bukan kriminal.
Padahal menurut aturan lama yang telah berlaku selama 62 tahun, ada aturan jika seseorang berselingkuh dari suami atau istri di Korea Selatan, maka warga lokal bisa mereka penjara sampai dua tahun tetapi hukuman itu sudah tidak lagi pemerintah terapkan.
Penghapusan regulasi tadi diterapkan seiring dengan semakin drastisnya angka perselingkuhan di sana. Pada tahun 2016, sebuah survei yang Heyday lakukan melibatkan 1090 pria dan wanita yang berumur mulai 20 tahun menunjukan lebih dari 53,7 persen pria sampai di umur 50 tahun pernah berselingkuh. Angka yang cukup tinggi dibandingkan wanita yang hanya mencapai 9,6 persen.
Dengan persentase tadi dan betapa kompleksnya menjadi ibu di Korea Selatan, akhirnya banyak perempuan di sana memutuskan untuk menghindari pernikahan dan memiliki anak. Bagi mereka beban domestik, pekerjaan, dan ekspektasi sosial yang tinggi membuat mereka kian sulit untuk menghadapi hidup yang telah berat. Tak heran, pernikahan dan menjadi ibu mereka anggap seperti ‘penjara’, bukan lagi cita-cita yang mereka mimpikan.
Yang miris, kompleksitas isu yang banyak perempuan alami di negeri gingseng justru pemerintah setempat acuhkan. Mereka masih saja menganggap persoalan penurunan kelahiran hanya sebatas isu keuangan.
Bagi pihak yang berwajib, pemberdayaan perempuan akibat feminisme justru menjadi biang kerok mengapa perempuan enggan memiliki anak. Tanpa memperhatikan lapisan permasalahan yang kaum hawa hadapi. Kalau sudah begitu, tanpa perbaikan kebijakan komprehensif, krisis populasi Korea Selatan akan semakin nyata di masa depan. Dan, gambaran perempuan bahagia hanya bisa kita nikmati sebatas di layar kaca semata. []
