Mubadalah.id – Setiap manusia adalah subjek penuh. Bukan hanya makhluk fisik yang tampak oleh mata, tetapi juga makhluk spiritual dan intelektual. Sebagai manusia, kita tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.
Namun, bagaimana jika sebuah sistem hanya melihat manusia dari aspek fisiknya saja? Apa dampaknya ketika masyarakat mengabaikan keberagaman manusia dan menganggap perbedaan sebagai “kurang” atau “tidak sempurna”?
Sesi Ngaji RAIN (Ramadhan Inklusi) bersama Dr. Nur Rofiah Bil Uzm dengan tema “Disabilitas dalam Perspektif Keadilan Hakiki” membuka ruang refleksi tentang bagaimana seharusnya kita memandang difabel dalam tatanan sosial dan spiritual.
Bukan sebagai subjek sekunder yang dipandang sebatas fisik saja, bukan sebagai kelompok yang hanya menerima bantuan, tetapi sebagai bagian utuh dari masyarakat yang memiliki hak dan peran yang sama.
Dari yang Membtasai ke Yang Memfasilitasi: Jalan Keadilan Hakiki
Salah satu poin menarik dalam diskusi ini adalah bagaimana kita memahami istilah disability dan dampaknya terhadap cara masyarakat memperlakukan difabel. Selama ini, istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut orang-orang yang dianggap berbeda dari standar mayoritas non-difabel. Akibatnya, banyak yang melihat difabel semata-mata sebagai individu dengan keterbatasan, bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia.
Dr. Nur Rofiah mengajak kita menyadari bahwa istilah yang kita gunakan membentuk cara pandang dan perlakuan terhadap difabel. Alih-alih menyoroti keterbatasan, beliau menekankan pentingnya melihat difabel sebagai individu dengan keunikan dan potensi tersendiri.
Perspektif ini bukan sekadar penghalusan bahasa, tetapi sebuah perubahan cara berpikir yang lebih inklusif. Difabel bukan sekadar kelompok dengan keterbatasan, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang diciptakan Allah dengan keunikan masing-masing.
Secara umum, disability sering dipahami sebagai keterbatasan dalam menjalankan fungsi tertentu. Namun, keterbatasan ini sering kali bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan dari sistem dan lingkungan yang kurang mendukung inklusivitas. Ketika sistem lebih banyak membatasi, difabel semakin terpinggirkan. Sebaliknya, jika sistem mampu memfasilitasi, mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
Di sinilah tugas kita menjadi jelas. Kita tidak hanya perlu memberikan ruang bagi difabel, tetapi juga memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Konsep disabled tidak boleh dipahami sebagai kondisi yang mutlak melekat pada individu, melainkan sebagai refleksi dari bagaimana sistem memperlakukan mereka.
Transformasi ini bukan tentang memaksa difabel agar menyesuaikan diri dengan sistem, tetapi tentang mengubah sistem agar lebih adil, terbuka, dan inklusif. Dalam keadilan hakiki, mereka yang dianggap disabled seharusnya dapat menjadi able, bukan karena mereka harus berubah, melainkan karena sistem telah dirancang untuk merangkul keberagaman manusia secara lebih adil.
Keadilan Hakiki: Memprioritaskan yang Rentan
Dalam konsep keadilan hakiki, difabel dan non-difabel bukan dua entitas yang berseberangan. Mereka bagian dari sistem sosial yang harus ditata dengan adil. Keadilan tidak cukup hanya menyamaratakan hak. Ia harus memberi perhatian lebih kepada mereka yang rentan. Hanya dengan cara ini, kemaslahatan bersama bisa terwujud.
Dalam Al-Qur’an, istilah dhuafa dan mustadl’afin merujuk pada mereka yang dilemahkan oleh sistem. Difabel termasuk kelompok yang sering terpinggirkan. Sejarah mencatat banyak kasus diskriminasi terhadap difabel. Beberapa peradaban bahkan menganggap mereka sebagai “beban”.
Nazi Jerman pernah menjalankan program euthanasia untuk “memurnikan bangsa”. Semua ini bermula dari cara pandang yang keliru. Pandangan yang hanya melihat manusia sebagai entitas fisik semata.
Di sinilah keadilan hakiki menegaskan bahwa manusia bukan hanya tubuh. Manusia memiliki jiwa, intelektual, dan spiritual. Difabel dan non-difabel sama-sama memiliki mandat sebagai Khalifah fir Ardl. Mereka berhak berperan dan berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing.
Subjek Penuh, Bukan Sekadar Subjek Sekunder
Sesi ini menyoroti pentingnya mengangkat difabel sebagai subjek penuh dalam masyarakat. Mereka bukan sekadar objek belas kasihan. Mereka bukan sekadar “pendamping” dalam narasi pembangunan. Difabel dan non-difabel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan.
Namun, keadilan hakiki menekankan bahwa meskipun ada kesamaan, setiap individu memiliki perbedaan yang perlu diperhitungkan. Ini bukan diskriminasi. Ini tentang memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi dengan adil. Difabel tidak boleh dipaksa menyesuaikan diri dengan standar mayoritas. Justru sistemlah yang harus beradaptasi agar akses dan kesempatan menjadi setara.
Agama, Inklusivitas, dan Jalan Panjang ke Arah Keadilan
Agama bukan hanya berbicara tentang hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Ia mengajarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap keberagaman. Oleh sebab itu, keadilan hakiki tidak cukup hanya menjadi wacana. Namun harus ada upaya konkret untuk mewujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mengakui dan menghargai peran setiap individu, termasuk difabel. Mereka bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan sosial, tetapi juga aktor penting dalam membentuk lingkungan yang lebih adil dan setara. Mewujudkan keadilan hakiki berarti memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.
Saatnya kita merefleksikan kembali, apakah kita sudah benar-benar membangun sistem yang memberi ruang bagi semua orang? Apakah kita telah menciptakan kebijakan dan lingkungan yang memungkinkan difabel untuk berperan aktif tanpa batasan yang menghambat mereka?
Keadilan hakiki tidak menghendaki keseragaman, tetapi memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Tugas kita bukan hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menciptakan kondisi di mana semua orang dapat hidup dan berkembang secara bermartabat.
Pada akhirnya, agama bukan hanya soal ibadah personal. Ia juga tentang memanusiakan manusia. Keadilan hakiki tidak cukup hanya menjadi teori. Ia harus menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Difabel bukan “kelompok khusus” yang sekadar “membutuhkan bantuan”. Sudah saatnya masyarakat melibatkan dan menganggap mereka setara dalam kehidupan sosial yang inklusif. []
