Mubadalah.id – Pada akhir Februari kemarin nama Chef Renatta sempat trending di Twitter karena ia kerap kali dikirimi berbagai bentuk foto alat kelamin dan video onani melalui Direct Message (DM) Instagram, pesan twitter hingga surelnya. Tidak hanya Chef Renatta, banyak perempuan selebtwit (sebutan orang yang terkenal di Twitter) juga sering curhat kalau tiap hari selalu ada orang asing yang mengirimi mereka gambar dan video porno melalui pesan twitter.
Tindakan mengirimi pesan dan komentar tidak senonoh sama halnya dengan perilaku pelecehan yang terjadi di jalanan. Hal tersebut menandakan bahwa sekalipun dunia yang bahkan tak terjangkau fisik sekalipun, perempuan masih saja dilecehkan, direndahkan, dan diobjektifikasi sedemikian rupa.
Semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan teknologi serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO adalah kekerasan yang memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual yang terjadi di ranah online atau dunia digital. Bisa dikatakan berbagai kekerasan hanya berpindah tempat saja. Semula di ruang publik secara langsung, sekarang berpindah menjadi kekerasan di dunia digital.
Dikutip dari SAFEnet, menurut Internet Governance Forum, kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. Misalnya mengakses dan menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, membuat akun media sosial dengan tujuan membuat konten palsu, pelecehan online melalui pesan, perhatian, dan atau kontak yang tidak diinginkan, penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita, pemerasan seksual, meretas sekaligus menyerang situs suatu komunitas tertentu, dan menggunakan konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual.
Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan perempuan di ranah digital online meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat di ruang digital. Tahun 2017 kasus kekerasan perempuan di dunia maya tercatat ada 97 kasus, 2018 terdapar 97 kasus, lalu 2019 meningkat menjadi 281 kasus, hingga 659 kasus pada 2020. Kasus-kasus ini mengindikasikan suatu pandangan yang cenderung konsisten: perempuan dalam ruang publik yang nyata dan maya hanyalah objek semata.
Hingga hari ini, kekerasan terhadap perempuan dinormalisasi oleh masyarakat sebagai bentuk kesalahan wanita semata. Misalnya dalam konteks pemerkosaan, yang disalahkan selalu perempuan entah karena pakaiannya, perilakunya, hingga tempatnya berada. Hal itu juga terjadi pada perempuan yang dilecehkan melalui media online. Yang mana jika terjadi pelecehan, masyarakat berbondong-bondpng “mewajarkan” bahwa perempuan tersebut “pantas” dilecehkan karena foto atau video yang diunggahnya menggunakan pakaian yang minim dan berpotensi menggoda lawan jenis.
Mungkin kebanyakan dari kita memandang bahwa pelecehan seksual online dengan dikirimi pesan foto dan video porno tidak berdampak apapun di kehidupan adalah salah besar. Pelecehan seksual bagaimana bentuknya, di mana tempatnya dan kapan waktunya akan memiliki dampak baik secara fisik, psikis, ekonomi hingga sosial.
Para korban atau penyitas KBGO akan mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan, menarik diri dari kehidupan atau melalukan sensor diri karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital. Tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan berbasis online akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi secara langsung.
Kekerasan berbasis gender dan pelecehan online menjadi jalan baru pelanggengan seksisme dan misoginisme yang ada di masyarakat. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum memiliki niatan dan sikap yang serius untuk menanggulangi masalah ini, meski jumlah laporan kekerasan atau pelecehan seksual secara online makin meningkat tajam.
Alih-alih menuntaskan pemerintah terkesan lepas tangan dengan melempar diskusi pelecehan seksual ke ranah moralitas publik. Yang mana jika terjadi KBGO pihak perempuanlah yang paling harus bertanggung jawab, menanggung beban kemoralan dalam standar masyarakat. Dari segi hukum pun pemerintah hanya sebatas menggunakan UU ITE yang malah menghambat proses advokasi korban untuk mendapat keadilan.
Padahal pelecehan atau kekerasan pada perempuan dalam bentuk online sekalipun, tidak bisa dianggap sepele atau angin lalu, andil pemerintah dibutuhkan untuk menuntaskan masalah ini yakni salah satunya dengan pengesahan RUU PKS. Tanpa RUU PKS, kasus seperti ini akan sulit ditindaklanjuti secara hukum. Lantas di tempat manakah perempuan dapat merasa aman untuk berkarya, mengekspresikan dirinya, dan mencapai keseteraan dengan pria jika masyarakat yang patriarki menjelma sedemikian rupa? []
