Mubadalah.id – Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan begitu, segala wujud dan bentuk kebebasan diperbolehkan di Indonesia selama tidak keluar atau bertentangan dengan lima sila Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) negara, termasuk dalam permasalahan gender di tengah masyarakat.
Sila kelima dari Pancasila berbunyi ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’. Hal ini berarti keadilan yang dimaksudkan ialah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, bukan oleh segelintir oranng, kelompok atau golongan tertentu.
Implementasi keadilan bukan cuma sebatas memberikan sanksi yang sepadan terhadap seseorang atau pelaku yang melanggar hokum. Akan tetapi, memberikan hak-hak yang sama bagi seluruh masyarakat dan memposisikan masyarakat secara setara dalam hidup bernegara. Karena di dalam ideologi Pancasila tidak ada istilah mayoritas ataupun minoritas. Semua rakyat Indonesia mempunyai hak kesetaraan dan dilindungi oleh Undang-undang.
Keadilan Sosial Perempuan
Secara garis besar, rakyat dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tinggal di dalam sebuah negara tertentu, dengan tanpa adanya pengecualian terhadap jenis kelamin, usia, agama, suku, dan ras. Maka dari itu, perempuan merupakan bagian utuh dari pengertian rakyat itu sendiri, bukan justru hanya dianggap sebagai ‘pelengkap’ dari definisi rakyat.
Keadilan bagi perempuan dalam mendapatkan ruang sosial yang sama harus menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan sila ke-lima Pancasila. Sebab, keadilan sosial tidak akan pernah bisa terwujud jika kasus diskriminasi gender perempuan masih marak terjadi.
Contohnya dalam hal berpenampilan, kepribadian, seksualitas, bekerja di luar atau di dalam rumah tangga, dan tanggung jawab keluarga yang merupakan sebuah peran gender setiap individu perempuan ataupun laki-laki yang harus mendapatkan keadilan yang sama rata.
Bukan hanya karena seseorang terlahir sebagai ‘perempuan’, dan peran gender dapat dibatasi, dihilangkan, atau bahkan dilarang untuk dilakukan. Padahal, perempuan juga mempunyai hak dalam menentukan atau tidak menentukan untuk melakukan peran gendernya sendiri.
Diskriminasi mengenai peran gender seorang perempuan masih sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam dunia pekerjaan, beberapa perusahaan, bahkan lembaga, masih ada yang tidak menerima seorang perempuan yang sudah menikah untuk bekerja di perusahaan atau lembaganya. Atau dalam hal berpakaian, beberapa perusahaan masih banyak yang mengharuskan pegawai perempuannya untuk menggunakan pakaian-pakaian ketat dan seksi.
Selain dalam aspek dunia pekerjaan, diskriminasi gender terhadap perempuan juga terjadi dalam aspek dunia keluarga. Dunia keluarga atau rumah tangga merupakan babak pertama dalam kehidupan seseorang, termasuk perempuan, untuk menjalani dan mendapatkan kehidupan yang adil, bukan malah sebaliknya.
Misalnya, dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering kita kenal dengan istilah KDRT. Dimana ketika seorang perempuan disakiti secara psikis atau bahkan fisiknya secara sengaja oleh anggota keluarga yang lainnya.
Akar masalah dalam suatu kasus KDRT sering kali disebabkan oleh ketidakadilan gender bagi seorang perempuan di lingkungan keluarga (istri/ibu dan adik/kakak perempuan) itu sendiri. Hal itu dikarenakan perempuan selalu dianggap sebagai manusia yang lemah, sehingga anggota keluarga ‘laki-laki’ seolah merasa dengan mudah dalam melakukan kekerasan, bahkan hingga kekerasan seksual hingga pembunuhan.
Langkah-langkah yang Dapat Diupayakan
Alih-alih menciptakan keadilan sosial, diskriminasi-diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan hanya akan menciptakan dan memperpanjang kesenjangan sosial. Langkah awal dalam menciptakan keadilan sosial salah satunya adalah dengan cara berhenti melakukan diskriminasi.
Hal yang paling sederhana, dan dapat dilakukan oleh semua kalangan, khususnya kaum laki-laki, ialah dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpikir, bersikap, dan bertindak secara adil terhadap perempuan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, organisasi, hingga tempat kerja.
Menjamin hak-hak perempuan melalui jaminan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya. Salah satu alternatif yang paling djitu dan sangat urgent saat ini ialah pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang hingga hari ini belum ada kabar baik terkait perkembangannya.
Dikarenakan diskriminasi ini tidak melulu terjadi di ranah publik, melainkan juga di ranah privat seperti keluarga, sehingga negara juga harus berperan dan bertanggung jawab serta mengatur jaminan keadilan sosial perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu, bentuk perlawanan kepada segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual hingga masalah ketidakadilan gender dari gerakan-gerakan sosial yang menyuarakan dengan lantang tentang kesetaraan gender dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual merupakan dukungan kepada korban diskriminasi gender dan korban pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri.
Dengan begitu, implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam sila ke-lima Pancasila sedikit demi sedikit bisa dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk kaum perempuan. Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan diskriminasi gender dalam bentuk apapun harus dihindari sedini mungkin. []
