Mubadalah.Id– Berikut ini pesan perempuan untuk Pilkada 2018. Gegap gempita hajat politik dan pesta demokrasi 2018 tinggal menghitung jam. Sebanyak 171 daerah akan menggelar Pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni 2018.
Meski perempuan belum mampu berperan optimal karena keterwakilan perempuan yang masih rendah, namun bukan berarti perempuan tidak bisa mengambil peranan penting, karena satu suara perempuan tetap memberikan makna penting pada negeri ini.
Banyak elemen perempuan yang menyuarakan aspirasinya terkait dengan Pilkada 2018. Pesan perempuan ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan perempuan saja, namun juga untuk masyarakat luas yang menjadi pemilih pada momentum tersebut.
Pesan pertama dari Jaringan Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) yang menyampaikan seruan moral kebangsaan untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Baca juga: Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
Jaringan KUPI menyerukan agar peserta Pilkada dan Pilpres menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan politik pragmatis serta tidak menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial sesaat. Selain itu juga agar seluruh komponen bangsa menciptakan ruang antarkomunitas sebagai perekat persaudaran dan pengikat harmoni sosial.
Sebanyak 92 perempuan turut maju dalam ajang Pilkada tahun ini. Jaringan KUPI mendorong agar perempuan aktif di berbagai sendi kehidupan, termasuk politik. Agar kearifan masyarakat maupun kebijakan negara mempertimbangkan pengalaman perempuan.
Sementara itu Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) juga mengeluarkan pernyataan sikap yang menegaskan perempuan agar jangan takut membuat pilihan yang benar.
Dengan tagar #sayadukungpilkadajujur, SPAK mendorong perempuan agar memberikan suaranya dalam helatan Pilkada mendatang. Karena suara perempuan berharga untuk daerah dan Indonesia lima tahun ke depan.
SPAK memberi pijakan bagi perempuan ketika memilih nanti agar mempelajari latar belakang calon.
Pertama, tidak memilih calon yang pernah terindikasi korupsi atau yang berperilaku korupsi, karena bukan tidak mungkin dia akan mengambil hak warganya baik melalui kebijakan yang dibuat atau dari praktik korupsi lainnya. Calon seperti ini bisa tidak peduli dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
Baca juga: Jamal dan Jalal di Pilkada
Kedua, calon yang pernah terindikasi pelecehan atau kekerasan pada perempuan, anak, disabilitas atau kelompok marjinal lainnya. karena jika calon melecehkan kelompok-kelompok ini, mereka tidak akan menghargai kehidupan.
Ketiga, calon yang diskriminatif dan mengedepankan SARA. Sebab diskriminasi bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, dan akan memecah belah Indonesia serta memicu konflik yang berkepanjangan.
Sejalan dengan itu Koalisi Perempan Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Perludem merilis video singkat tentang keterlibatan perempuan dalam Pilkada serentak 2018. Video pendek yang berdurasi 1 menit ini mendorong agar perempuan tidak takut untuk membuat dan menentukan pilihan.
Baca juga: Menuju Pilkada 2018
Setiap kekhawatiran perempuan terhadap jalannya Pemilu dijawab melalui monolog, bagaimana mereka mengatasi rasa takut adanya jual beli suara, bentuk intimidasi dan pemaksaan lainnya. Karena suara ibu menentukan masa depan kita, suara perempuan menentukan bangsa kita. Kebebasan memilih ada ditangan perempuan.
Maka mari kita kawal proses demokrasi yang akan berlangsung nanti, dari mulai masuk ke bilik TPS hingga hasil akhir penghitungan suara. Peran dan keterlibatan perempuan menentukan kebijakan dan arah pembangunan bangsa ini, agar menjadi lebih ramah dan akomodatif terhadap kepentingan perempuan.
Melihat dampak dari kebijakan pemerintah yang merupakan kebijakan politik, maka penting partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik. Karena selama ini Pemilu bagi rakyat diartikan hanya sebagai hajatan elite politik, dan bukan milik rakyat.
Situasi inilah yang mengharuskan kita untuk melahirkan tradisi baru di dalam pemilu dengan menjadikan rakyat sebagai subjek politik, sehingga tujuan pemilu untuk momentum perubahan terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga: Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan dengan Mubadalah
Tak hanya itu, yang lebih penting perubahan bagi perempuan di Indonesia terkait dengan kebijakan publik perlindungan terhadap perempuan dan anak, layanan fasilitas umum yang ramah perempuan dan anak, serta kebijakan lainnya yang langsung menyentuh pada persoalan ekonomi.
Karena menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hampir 60 persen kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi.
Sehingga kesadaran kaum perempuan untuk terlibat aktif pada kegiatan politik itu penting, dan harus tumbuh menjadi kekuatan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, untuk perubahan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Demikian penjelasan terkait pesan perempuan untuk Pilkada 2018. Jadi, jangan ragu tentukan pilihanmu![]
