Mubadalah.id – Usulan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kembali menjadi fokus pembahasan berlanjut, Senin (6/12/2023). RUU KIA menjadi upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan hak ibu dan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik. Harapannya, agar menjadi SDM yang unggul yang mana dilindungi kepastiannya oleh hukum.
Kesehatan ibu dan anak meliputi kesehatan fisik, psikis, sosial, ekonomi dan mental. Hal ini sebagai satu kesatuan yang saling terkait untuk menjamin kesehatan seorang ibu untuk melahirkan anak, tumbuh dan berkembang. Di mana ini menjadi penopang sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa.
RUU KIA merupakan perwujudan implementasi UUD 1945. Khususnya menyebutkan dalam Pasal 28B ayat (1), yang secara tegas secara konstitusi mengatakan bahwa ibu dan anak memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi. Pada UUD 1945, hak warga negara terkandung dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Negara menjamin kesejahteraan secara lahir dan batin bagi tiap warga negara termasuk ibu dan anak di dalamnya. Dengan demikian, negara berkewajiban meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ibu dan anak. Sebagaimana tertera dalam undang- undang dan telah konstitusi amanatkan.
Usulan Cuti Enam Bulan bagi Perempuan Bekerja
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak (RUU KIA) saat ini sedang menjadi pembahasan DPR. Di mana saat ini tengah menanggapi sebagian suara keberatan dari masyarakat, khususnya kalangan pengusaha. Karena ada pasal yang menegaskan bahwa cuti enam bulan diusulkan untuk perempun bekerja yang melahirkan. Padahal cuti melahirkan sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengaturnya menjadi 3 bulan.
Persoalan cuti melahirkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Abdul Halim mengusulkan agar kita melakukan cuti secara berjenjang dengan kualifikasi. Misalnya, saat melahirkan anak pertama kita berikan fasilitas cuti maksimal selama enam bulan. Yakni dengan memperoleh fasilitas tunjangan melahirkan serta asupan gizi baik untuk ibu maupun anak.
Indonesia mengalami stunting tersebar ke 5 di dunia. Tidak hanya itu, angka kematian ibu masih cukup tinggi, dari 100.000 ibu yang melahirkan, 300 meninggal dunia. Tingginya rutinitas dan kurangnya asupan gizi untuk anak menjadi salah satu penyebabnya.
Bahwa ibu dan anak tergolong kelompok yang rentan secara biologis yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Di mana penyebabnya kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu.
Apresiasi terhadap RUU KIA
Mengharapkan keberadaan Rancangan Undang- undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak ini dapat memberi aspek pengawasan lebih konkret. Yakni saat pemberlakuannya kelak dengan kebijakan hukum. Tentu keberhasilan rancangan undang- undang tersebut tidak terlepas suara dan gerakan perempuan yang memilki kesadaran kemanusiaan yang sadar akan kondisi, dan realita sekitar. Harapanya narasi keberpihakan membawa kemaslahatan untuk masyarakat.
Tentu kita mengapresiasi usulan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Ini menjadi momentum keberpihakan negara untuk memberikan kesejahteraan, dan memenuhi hak ibu serta anak-anak. Selain itu Ikut mendorong dalam merumuskan norma untuk kepentingan kesejahteraan ibu dan anak.
Kita semua menanti payung hukum ini untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Di mana Ibu dan anak membutuhkan perlindungan negara karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kebijakan hukum ini harus kita ambil untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak. []
