Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan DPR 16 September 2019 lalu (Solopos, 17/9/2019). Perubahan UU Perkawinan yang sudah berumur 45 tahun itu berlangsung singkat tanpa pro-kontra masyarakat, kontras dengan saat peraturan tersebut dibahas dan disahkan pada tahun 1974. Yang pasti pengesahan revisi tentang umur minimal nikah dari 16 menjadi 19 tahun tersebut sangat melegakan semua pihak.
Perjuangan menaikkan batas usia minimal nikah 16 tahun bagi wanita menjadi 18 tahun, kini 19 tahun telah berlangsung lama. Bebeberapa kali diajukan gugatan yudisial review di MK selalu kandas. Permohonan terakhir dikabulkan MK bukan karena argumen soal kematangan jiwa, kesehatan organ reproduksi, potensi dan kerentanan terjadi KDRT, status anak dan alasan lainnya, melainkan alasan diskriminasi umur. Pembedaan umur minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria adalah perlakuan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi.
Berbagai permasalahan sosial berkaitan dengan pernikahan anak cukup memprihatinkan. Mulai dari perampasan hak-hak anak, pekerja anak, KDRT, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, kematian ibu melahirkan, gangguan kanker serviks, hingga kemiskinan dan kekumuhan lingkungan serta penurunan kualitas generasi.
Akibat pernikahan usia anak memang sangat serius sehingga harus diatasi secara sungguh-sungguh. Salah satu penyebabnya bersumber pada undang-undang perkawinan yang mengijinkan pernikahan pada usia dini itu. Menyertai revisi undang-undang tersebut, berikut ini catatan penulis sebagai praktisi pencatatan nikah di lapangan.
Pertama, dengan pemberlakuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dalam undang-undang perkawinan, maka selesailah silang sengketa mengenai perbedaan tentang usia dini. Selama ini pihak pencatat nikah berpendapat bahwa usia dini dihitung sesuai dengan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. Jika di bawah umur tersebut, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam).
Sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah mereka yang di bawah umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga istilah pernikahan dini pun memiliki standard yang berbeda. Bagi Pencatat Nikah, dengan merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974, nikah dini adalah di bawah usia 19 dan 16 tahun (laki-laki dan perempuan). Dengan pemberlakuan usia minimal 19 tahun dalam undang-undang perkawinan, kini semua pihak sepakat tentang batas yang disebut usia dini.
Kedua, penambahan usia 19 tahun dibarengi klausul pengetatan dispensasi nikah. Dalam revisi, pengetatan ijin dispensasi dimasukkan dalam salah satu pasal perubahan. Itulah sebabnya beberapa kalangan menyebut revisi undang-undang perkawinan adalah lompatan besar untuk membangun peradaban baru.
Selama ini ditengarai bahwa kemudahan mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan adalah pintu masuk perkawinan anak. Permohonan dispensasi yang sebelumnya kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua calon pengantin, kini permohonan hanya kepada pengadilan. Permohonan harus dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung. Tambaha lainnya bahwa pengadilan disyaratkan mendengar pendapat kedua calon pengantin, hal yang selama ini tidak diatur.
Ketiga, dengan perubahan batas umur minimal, perlu langkah edukasi masyarakat akan pentingnya pendewasaan usia nikah. Ketentuan batas minimal perkawinan yang ketat haruslah dibarengi sosialisasi dan edukasi intensif mengingat peristiwa nikah dini seringkali disebabkan berbagai faktor seperti paham keagamaan, kehamilan tidak diinginkan, faktor orang tua dan lain-lain.
Edukasi akibat buruk nikah dini dan perlunya kedewasaan membentuk keluarga/rumah tangga kokoh harus diupayakan. Jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, permohonan dispensasi nikah dengan sendirinya akan berkurang. Jika tidak maka ke depan angka permohonan dispensasi akan naik drastis.
Upaya membangun keluarga yang kokoh berkualitas, selain menaikkan usia minimal, setidaknya dua hal perlu dilakukan. Pertama, pembekalan setiap pasang pengantin tentang membangun keluarga kokoh dan harmonis. Bila perlu setiap pasang pengantin diwajibkan mengikuti pembekalan sebelum melangsungkan perkawinan.
Kedua, penguatan sumber daya manusia dan revitalisasi lembaga yang berkecimpung dalam pelayanan perkawinan dan pemberdayaan keluarga. KUA, Puskesmas, Penyuluh KB dan lainnya harus terus diberdayakan karena di pundak merekalah benih dan sendi keluarga Indonesia dibangun. Pondasi kualitas keluarga seharusnya sudah dibangun pada masa awal pembentukan keluarga. Semoga!
