Padahal pada 2020 lalu, Komnas Perempuan meminta pemerintah dan DPR untuk mengintegrasikan isu femisida ke dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Sayangnya, pemerintah sama sekali tidak menanggapi usulan tersebut.
Mubadalah.id – Sampai saat ini kasus pembunuhan yang menewaskan perempuan terus terjadi di Indonesia. Mungkin ingatan kita masih segar dengan kasus mengerikan yang terjadi di Ciamis Jawa Barat, di mana seorang ibu rumah tangga tewas dimutilasi suaminya.
Selang beberapa hari dari kasus mutilasi di Ciamis, seorang perempuan ditemukan tewas dalam lemari kamar kosnya. Perempuan berusia 21 tahun itu meninggal karena dicekik oleh teman kencannya sendiri.
Masih di Bulan Mei, kasus serupa terjadi di Sulawesi Utara, di mana seorang ibu rumah tangga yang sebulan baru melahirkan anaknya dihabisi suaminya sampai tak bernyawa. Pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, motif pembunuhannya sangat di luar nalar, yaitu karena korban mengigau pada saat tidur.
Kasus di Kuningan
Sebulan setelah kasus pembunuhan perempuan di Sulawesi Utara, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2024, petugas hotel di Kuningan Jawa Barat menemukan mayat perempuan tanpa busana dan bersimpahkan darah di kamar mandi.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, perempuan berusia 20 tahun itu meninggal karena dibunuh oleh pacarnya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah ia siapkan sedari awal. Aksi bejat itu, ia lakukan dengan motif cemburu terhadap korban. Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu ia merencanakan pembunuhan tersebut.
Rencana pembunuhan tersebut pelaku mulai dengan mengajak korban untuk menjenguk orang tua pelaku di Kuningan Jawa Barat. Setelah sampai di Kuningan, alih-alih ke rumah orang tuanya, korban malah di ajak cek in ke hotel. Dan sekitar pukul 00.30, tepat pada saat korban tertidur, pelaku melancarkan aksi pembunuhannya.
Setelah selesai, pelaku menyeret korban ke dalam kamar mandi dan membersihkan bercak darah yang ada di kamar. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban.
Kurang dari 12 jam pasca ditemukannya mayat perempuan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan dan membekuk pelaku di sebuah hotel Jakarta. Saat ini pelaku sudah ditahan oleh Polres Kuningan dan tinggal melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan untuk diproses lebih lanjut.
Mengenal Femisida
Perlu kita ketahui bersama bahwa rentetan kasus di atas bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, melainkan femisida. Mengutip dari Komnas Perempuan, Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya atau karena gendernya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender sebelumnya.
Femisida ini merupakan puncak dari rantai panjang kekerasan yang perempuan alami. Banyak perempuan yang terbunuh di tangan pasangan atau mantan pasangan mereka yang merasa memiliki hak atas hidup dan matinya korban.
Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, pembeda utama antara femisida dengan pembunuhan biasa adalah adanya motivasi gender. Umumnya femisida di latar belakangi oleh lebih dari satu motif, mulai dari motif yang teridentifikasi, cemburu, ketersinggungan maskulinitas, menolak bertanggungjawab, kekerasan seksual, menolak perceraian atau pemutusan hubungan.
Motif-motif tersebut menggambarkan superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan.
Perlunya Aturan Khusus
Selama ini, di Indonesia femisida belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa hal:
Pertama, pendataan yang masih mengkategorikan femisida sebagai tindakan kriminal biasa. Hal ini menyebabkan femisida banyak orang samakan dengan pembunuhan biasa yang tidak ada dimensi kekerasan berbasis gender.
Kedua, femisida tidak atur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. Karena tidak ada aturan khusus, pelaku femisida diproses dan dijatuhi sanksi pidana yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Padahal pada 2020 lalu, Komnas Perempuan meminta pemerintah dan DPR untuk mengintegrasikan isu femisida ke dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Sayangnya, pemerintah sama sekali tidak menanggapi usulan tersebut.
Dalam penanganan femisida ini, Indonesia mungkin perlu mencontoh Pemerintah Meksiko yang menggunakan hukum sebagai alat untuk memberhentikan femisida. Di tahun 2020 secara resmi Pemerintah Meksiko mensetujui hukuman yang lebih berat kepada pelaku femisida.
Membuat aturan yang khusus untuk menangani femisida mungkin menjadi salah satu solusi untuk menghentikan femisida di Indonesia. Dengan mengadopsi aturan yang khusus dan komprehensif, pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Perempuan. Tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan. []
