Mubadalah.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU intensif DPR. RUU TPKS disahkan juga akhirnya.
Persetujuan itu secara resmi disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, pada saat rapat paripurna DPR, pada Selasa, 18 Januari 2022.
Puan Maharani menyampaikan, bahwa persetujuan tersebut diambil setalah semua fraksi menyampaikan pendapatnya dan menyetujui bahwa RUU TPKS menjadi RUU usul DPR.
“Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami tanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislatif DPR tentang TPKS dapat disetujui menjadi RUU usul DPR ?,” tanya Puan seperti dikutip di kanal YouTube DPR RI.
“Setuju,” jawab sejumlah anggota.
Untuk diketahui, pembahasan RUU TPKS memang sudah berlangsung lama di DPR, setidaknya sudah 6 tahun, yaitu dimulai sejak 2016 RUU itu mandek dalam pembahasan dan menghadapi berbagai pro-kontra.
Namun, setelah melalui beberapa desakan dan masukkan dari berbagai lembaga, komunitas, institusi, jaringan ulama perempuan, RUU TPKS akhirnya kembali masuk dalam pembahasan dan sekarang dapat disahkan.
Ulama perempuan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm, mengatakan, kehadiran RUU TPKS saat ini sangat dibutuhkan oleh perempuan, hal tersebut guna memberikan perlindungan serta rasa aman kepada perempuan.
“RUU TPKS ini sangat dibutuhkan oleh perempuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman,” kata Nur Rofiah.
Lebih lanjut, ulama perempuan Pendiri Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) itu menyebutkan bahwa RUU TPKS sudah sejalan dengan ajaran agama Islam. Yaitu dalam RUU ini akan menjamin kehidupan perempuan agar mereka bisa hidup aman dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual.
“Kalau dalam Islam, RUU TPKS ini adalah tujuan Islam, untuk mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk bagi perempuan,” tegasnya. []
