Mubadalah.id – Trafficking adalah suatu bentuk tindakan kejahatan dan kemungkaran yang menistakan. Segala upaya pencegahan dari kemungkaran adalah kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itu, setiap upaya seseorang untuk tidak terseret ke dalam tindak trafficking adalah sesuatu yang mulia. Prinsipnya, upaya pencegahan dari kemungkaran tidak boleh berdampak pada munculnya kemungkaran lain.
Bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, adalah hak bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan. Melarang seseorang bekerja adalah pelanggaran hak yang dimiliki orang tersebut. Pelanggaran hak adalah kemungkaran dan kejahatan.
Pencegahan trafficking tidak boleh melanggar hak seseorang untuk bekerja. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, pihak yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak setiap orang yang berada dalam kekuasaannya.
Pejabat pemerintah seharusnya mengarahkan pada kebijakan yang bisa menjamin perlindungan dan keamanan warga dalam bekerja, bukan malah melakukan pelarangan yang menutup segala kemungkinan dari pemenuhan hak dasar seseorang.
Pejabat daerah, atau kelurahan sekalipun, bisa mengambil kebijakan pencatatan: (1) seluruh Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di daerahnya masing-masing. (2) nama-nama sponsor, dan (3) akurasi data-data calon pekerja.
Setelah itu, diselenggarakan pelatihan strategi migrasi aman bagi para calon pekerja. Upaya bijak semacam ini dapat memudahkan koordinasi penanganan ketika terjadi kasus penipuan atau kekerasan yang menimpa para pekerja.
Membuat Kebijakan
Kebijakan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sekalipun tidak seharusnya melakukan pelarangan seseorang untuk bekerja. Karena, melarang seseorang bekerja bukan saja melanggarr ketentuan UUD 1945. Melainkan juga melanggar prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai HAM. Bekerja merupakan hak dasar setiap orang.
Dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 27 Ayat (2) disebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sementara dalam Pasal 28D Ayat (2) disebutkan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Karena bekerja adalah hak warga negara, maka negara berkewajiban untuk membuka peluang kerja dan menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut.
Implementasi dari ketentuan UUD ini adalah penyediaan lapangan kerja dan penghapusan segala bentuk trafficking. Termasuk segala upaya yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja secara bermartabat. []
