Mubadalah.id – Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu fatwa yang KUPI II putuskan adalah tentang perlindungan perempuan dari pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan secara medis.
Praktik P2GP atau sunat perempuan yang memotong dan melukai organ intim perempuan tentunya membahayakan secara kesehatan. Lalu keamanan, integritas tubuh karena tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Terutama perempuan hingga menimbulkan traumatik dan kematian bayi.
“Survei Kesehatan Dasar Nasional 2013 (Riskesdas) menunjukkan bahwa 51,2% anak perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia pernah mengalami sunat (female genital mutilation).”
ungkap Ibu Nyai Masruchah Sekretaris Majelis KUPI. Oleh karenanya, untuk meminimalisir angka P2GP ini, KUPI bekerja sama dengan KPPI dan dukungan UNFPA dan KPPPA menyelenggarakan diskusi terbatas hasil fatwa KUPI. Yakni tentang P2GP yang membahayakan secara medis.
Pemaparan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir
Acara ini terlaksana di Mercure Hotel Gatot Subroto (6/12/23) dan mengundang beberapa anggota KPPI yang merupakan perwakilan dari beragam partai politik di Indonesia. Sebut saja PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PPP, PSI, PAN, PKS, Perindo, Gelora, Hanura, PBB, Partai Buruh, PKN, Garuda dan Partai Umat.
Selain itu, peserta lainnya hadir dari Dinkes DKI Jakarta, KSP, KPPPA RI, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, DP3AKB DKI Jakarta, IBI DKI, UNFPA, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, AMAN Indonesia, Rahima, Fahmina, Gusdurian, Mubadalah.id, dan Konde.co.
Pemaparan hasil fatwa KUPI tentang P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis, telah Dr. Faqihuddin Abdul Kodir sampaikan sebagai perwakilan Majelis Musyawarah KUPI. Selain itu hadir juga Dr. Ade Jubaedah, S.SIT, MM, MKM selaku Ketua PB Ikatan Bidan Indonesia Pusat.
“Hukum melakukan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Hal ini dikarenakan praktik ini menyasar anatomi tubuh perempuan yang primer, terutama klitoris dalam fungsi reproduksi manusia. Islam berpendapat anatomi ini harus selalu dirawat, dijaga dan dilindungi dari segala bentuk pelukaan dan pemotongan tanpa alasan medis yang membahayakan.”
Kiai Faqih menyampaikan materi yang dipandu oleh Dr. Kunthi Tridewiyanti.
Bahaya P2GP tidak Sama dengan Sunat Laki-laki
Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam mewajibkan seluruh pihak, baik individu maupun kelompok terutama negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk perlukaan. Yakni dengan kaidah fiqh kemaslahatan dan anti kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid). Bahaya P2GP tidak dapat kita samakan dengan pemotongan kulup yang kita lakukan saat proses sunat laki-laki.
Hal ini penyebabnya klitoris adalah sesuatu yang primer dan ‘umdah (mahkota) bagi perempuan. Sementara kulup adalah sesuatu yang sifatnya fudhla atau lebihan bagi laki-laki. Kiai Faqih memaparkan bahwa laki-laki masih dapat menikmati seks tanpa kulupnya. Sementara perempuan dengan klitoris yang terluka, apalagi terpotong sulit menikmati seks, rentan menjadi frigid. Bahkan dapat mengancam jiwanya.
“WHO menyebutkan lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan telah menjadi korban praktik P2GP di 30 negara di wilayah barat, timur, dan timur laut Afrika.”
Ida Budhiati memberikan tanggapan terkait hasil fatwa KUPI II terkait praktik P2GP. Oleh karenanya di Indonesia sendiri telah terdapat UU No.7 tahun 1984. Yakni tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1979.
Ratifikasi Konvensi Hak Anak
Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di mana aturan ini menjamin semua anak berhak atas kehidupan, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian serta eksploitasi dan penganiayaan seksual.
Selain itu, upaya pencegahan lain terkait P2GP juga hadir melalui Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010. Yakni tentang Sunat Perempuan, lalu pemerintah cabut kembali melalui hadirnya Permenkes No.6/2014.
Dr. Ade Jubaedah juga menyebutkan peran bidan dalam P2GP yang sebetulnya tidak pernah diberikan di dalam kurikulum pendidikan untuk tenaga kesehatan. Tetapi karena besarnya desakan kultural dari masyarakat, maka tenaga kesehatan dalam hal ini menjadi pihak pertama yang masyarakat harapkan untuk melakukan tradisi sunat perempuan. Bahkan di tingkat berikutnya ada dukun bayi, tukang sunat, dan nakes lainnya.
Oleh karena itu, dalam praktik P2GP terdapat beberapa tipe P2GP. Pertama, pemotongan pelukaan atau seluruh bagian klitoris pada alat kelamin perempuan. Kedua, pemotongan klitoris sebagian atau seluruh bagian dari labia minora (bibir vagina bagian dalam).
Ketiga, pemotongan dan penjahitan sebagian atau seluruh alat kelamin bagian luar perempuan, hanya menyisakan sebagian kecil untuk berkemih dan menstruasi. Keempat, menggores bagian kelamin dengan jarum suntik, tumbuh-tumbuhan, bahan logam (koin), hingga menyebabkan keluarnya darah dan juga tindakan simbolis lainnya.
Selama kegiatan diskusi terbatas berlangsung, dari berbagai perwakilan partai politik juga masyarakat dan komunitas memberikan tanggapan baik pro maupun kontra terhadap hasil fatwa KUPI II terkait P2GP.
Sesi diskusi ini berakhir dengan tanggapan dari KPPI. Di mana harapannya dari diskusi terbatas ini ada sebuah rekomendasi yang dapat mereka bagikan kepada seluruh peserta kegiatan. Yakni untuk mereka bawa ke masing-masing partai politik agar menjadi pembahasan internal. Selain itu juga masuk ke dalam rapat parlemen demi meminimalisir praktik P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis. []
