Peringatan Hari Buruh Internasional 2020 di Indonesia, menjadi peringatan hari buruh yang penuh dengan keprihatinan, kesedihan, dan penuh duka. Tentu saja, semua ini berawal dari mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19).
Selama dua bulan ini sejak kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020 ini, kondisi industri nasional terpukul telak. Setidaknya ada 1,7 juta buruh Indonesia terkena dampak dari pandemi Corona, diantaranya adalah para buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan buruh yang di rumahkan.
Data data dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartato seperti dilansi Antaranews.com pada 30 April 2020 menyebutkan, jumlah buruh yang terkena dampak pandemi Corona sebanyak 375 ribu buruh mengalami PHK, 1,4 juta buruh di rumahkan, dan 314,833 buruh di sektor informal terkena dampak.
Berbicara tentang buruh dan PHK para buruh, saya jadi teringat oleh salah satu sahabat saya, sekaligus guru saya, Maryam Hito, seorang yang pernah menjadi pengurus Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengatakan, PHK kepada buruh akan berdampak pada dua hal, pertama, meningkatnya jumlah kemiskinan baru dan kedua, meningkatnya jumlah pengangguran.
“Diantara dampak dari PHK yang akan terasa adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya kemiskinan. Kedua dampak tersebut menyebabkan kebutuhan dasar seperti makan tidak dapat terpenuhi, mereka juga tidak memiliki uang untuk membelinya, maka yang terjadi adalah orang akan melakukan apa pun demi kebutuhan perutnya, termasuk merampas barang atau harta orang lain,” katanya.
Apalagi jika PHK yang dilakukan oleh para pemilik modal atau perusahan ini dengan tidak memberikan upah, gaji atau pesangon kepada para buruhnya, maka yang ditakutkan adalah akan terjadinya situasi yang semakin memburuk, seperti semakin bertumbuhnya angka kriminalitas dan terjadinya krisis pangan.
Tentu saja kita tidak mau situasi chaos tahun 1998 seperti kondisi ekonomi memburuk, penjarahan terjadi dimana-mana, situasi tidak aman, pemerkosaan, dan massa sangat mudah terpancing keributan ini terjadi kembali.
Maka dari itu, sebagai solusi alternatif yang bisa dilakukan, menurut Teh Hito, adalah dengan cara bagi para pemilik modal dan perusahaan harus benar-benar bertanggung jawab dengan nasib para buruhnya, misalnya bisa dengan sedikit memangkas akumulasi keuntungan perusahaan, yang mana nanti hasilnya bisa untuk dialokasikan kepada para buruhnya, dengan membangun situasi kerja yang aman di pabrik, maka tidak kemudian langsung mem-PHK-nya.
Relasi Buruh dan Majikan
Dalam relasi buruh dan majikan sebetulnya fiqh telah mengajarkan bahwa relasi ini, sebagai relasi ijarah atau penggunaan jasa dan pengambil manfaat. Karena dalam relasi ini ada satu pihak yang menggunakan manfaat, sementara ada pihak lain yang membutuhkan jasa, atau tenaga orang lain. Jika keduanya bekerja secara saling memberikan haknya, maka keduanya juga akan saling mendapatkan manfaatnya.
Dalam prinsip ijarah, seperti yang dikutip dalam buku Fiqh Anti Trafiking karya KH. Husein Muhammad Dkk menjelaskan bahwa prinsip ijarah sama dengan prinsip fiqh muamalah yaitu, harus di dasarkan pada kesepakatan dan kerelaan (taradhim), tidak boleh ada penipuan (‘adam al-gharar), dan harus ada transparansi (‘adam al-jahalah).
Dengan prinsip tersebut, setidaknya perintah agama Islam dalam relasi buruh dan majikan adalah mengajak hubungan antara majikan dengan buruh itu untuk saling membantu, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan, serta mengajak untuk adanya kejelasan dalam berbagai hal, baik di sisi buruh maupun majikan, terutama menyangkut hak-hak pekerja/buruh dan hak-hak majikan.
Dalam memberikan hak buruh, Islam juga sangat menekankan, seperti dikutip dalam buku yang sama, perlu adanya upah minimal bagi buruh, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan (hadd al-kifiyah).
Bahkan, semestinya majikan membayar upah buruh tidak sebatas kebutuhan minimum, tetapi juga meliputi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh sebagaimana umumnya manusia, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, tunjangan lauk-pauk, iuran perumahan dan sebagainya.
Dimana perintah tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayat oleh Sunan Abu Daud, yang artinya dari al-Mustawrid bin Syaddad, saya mendengar Nabi Saw bersabda, “barang siapa yang menjadi pekerja bagi kami, jika dia tidak memiliki istri, maka ia bisa berhak (upah) untuk beristri, jika ia tidak memiliki pembantu, maka ia berhak (upah) untuk mengambil pembantu, jika ia tidak memiliki rumah, maka ia berhak (atas upah) untuk bisa mengambil rumah.”
Oleh karena itu, saya kira, hak-hak diatas, setidaknya harus dipenuhi, agar buruh bisa bekerja secara produktif dan maksimal dan tentu saja, majikanpun akan merasakan manfaatnya. Karena relasi antara buruh dan majikan menjadi relasi sosial yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. []
