Mubadalah.id – Jika merujuk pendapat sebagian ahli fiqh madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki tentang pelecehan seksual, maka mereka berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah hirabah.
Dengan demikian, hirabah, menurut dua madzhab ini lebih kompleks, meliputi jenis kejahatan publik. Ketika jenis kejahatan ini yang mereka pilih. Maka pelakunya dapat dikenakan hukuman di antara bentuk-bentuk yang ada sebagaimana diungkapkan dalam ayat al-Qur’an.
اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ
“Sesungguhnya balasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta mengadakan kerusakan di muka bumi ialah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan ke luar tempat tinggalnya”. (QS. al-Ma’idah ayat 33).
Menurut madzhab Maliki penentuan jenis hukumannya ia serahkan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan (keadilan) masyarakat. Dan bukan berdasarkan oleh kepentingan tertentu. Ibnu Hazm juga sepakat dengan pendapat ini.
Inilah agaknya fiqh yang mungkin paling relevan untuk diajukan dalam kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan paling aktual tersebut di atas.
Mungkin ada sebagian orang yang menganggap hukuman di atas belumlah setimpal. Karena mengingat bahwa kejahatan perkosaan yang mereka lakukan dalam peristiwa itu sedemikian sadis. Yaitu, perempuan mendapat penyiksaan, perkosaan, pembantaian. Lalu mereka lemparkan ke tengah-tengah api yang menyala-nyala.
Ia juga merupakan tindakan kejahatan yang terencana secara sistematis, bersifat massal dan mengancam keamanan masyarakat. Lalu adakah hukuman lain melebihi hukuman mati?. Masihkah kontroversi para ahli hukum positif tentang hukuman mati harus terus berlangsung ketika menghadapi kasus kejahatan seperti itu?. []
