Mubadalah.id – Pada 26 Agustus tahun 2019 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru, yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kebijakan pemindahan ibu kota tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan tersebut merupakan hasil kajian pemerintah Indonesia selama kurang lebih tiga tahun dan masuk ke dalam salah satu proyek prioritas strategis.
Alasan pemerintah terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara antara lain ialah karena mengingat beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat untuk menjadi pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa, pusat perdagangan, dan juga airport (bandar udara) serta pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Selain itu, Jakarta bahkan Pulau Jawa pada umumnya yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi air dan udara yang semakin rusak, dan kerusakan-kerusakan yang lain.
Dalam tulisan pendek ini, penulis hendak sedikit mengkaji kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Apakah kebijakan tersebut adalah suatu kemaslahatan atau sebaliknya, akan menimbulkan mafsadat.
Pandangan Fikih Siyasah
Dalam kajian Fikih Siyasah, kebijakan seorang pemimpin seyogyanya memerhatikan aspek maslahat dan mafsadat. Seperti yang diungkapkan A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (2014), bahwa terdapat kaidah siyasah tentang kebijakan seorang pemimpin yang artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.
Apabila dilihat dari segi maslahat secara substansial, kebijakan ini termasuk ke dalam maslahah hajiyah atau kemaslahatan sekunder. Dalam buku Ushul Fiqh karangan Abd. Rahman Dahlan, maslahah hajiyah ialah susuatu yang dibutuhkan seseorang dalam memudahkannya menjalani hidup serta menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok maqashidu syari’ah, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
Kebijakan pemindahan ibu kota negara dengan bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota dan memudahkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan apabila suatu saat terjadi bencana perkotaan yang akan melanda ketika ibu masih berada di Jakarta, termasuk maslahah hajiyah.
Selanjutnya, kebijakan pemindahan ibu kota ini masuk ke dalam maslahah al–mursalah, yaitu seperti diungkapkan Abd. Rahman Dahlan, kemaslahatan yang tidak mendapat ketegasan dari justifikasi syara’ atau tidak didukung syara’, dan juga tidak ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Atau dengan kata lain, tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau menolak kebijakan pemindahan ibu kota ini.
Beberapa Polemik yang Muncul
Meskipun sudah sesuai dengan konsep maslahat terkait kebijakan seorang pemimpin, dalam realisasi kebijakan pemindahan ibu kota ini banyak memunculkan polemik dan penolakan-penolakan dari masyarakat. Mulai dari penolakan warga Jakarta hingga penolakan dari warga Kalimantan sebagai penduduk asli lokasi ibu kota baru tersebut. Dari beberapa media berita nasional, beberapa polemik dari kebijakan pemindahan ibu kota yaitu:
Pertama, alasan pemerintah memindahkan ibu kota karena Jakarta sering dilanda banjir, kemacetan, hingga terancam tenggelam merupakan alasan salah kaprah. Seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut bukan malah memilih untuk memindahkan ibu kota.
Kedua, biaya perpindahan ibu kota yang mencapai Rp. 466 triliun yang 19% menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara yang masih bermasalah, salah satunya disebabkan pemasukan negara sangat rendah dikarenakan harga minyak dunia masih mengalami penurunan.
Ketiga, mega proyek pemindahan ibu kota ini menjadi ancaman bom waktu terhadap kehidupan masyarakat adat Kalimantan Timur. Budaya Dayak akan berpotensi hilang seiring masuknya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Pembangunan ibu kota pasti akan menggusur masyarakat adat. Seperti diketahui, masyarakat adat setempat saat ini saja sudah mengalami penggusuran dan sering berkonflik dengan perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.
Keempat, pemindahan ibu kota mengancam kelestarian flora dan fauna endemik disana. Proyek pembangunan ibu kota di Kalimantan yang merupakan wilayah dengan ekosistem hutan yang luas dan merupakan tempat berbagai macam flora dan fauna, pembukaan lahannya pasti dengan cara menebang, membabat habis bahkan membumi hanguskan hutan demi efisiensi pembukaan lahan. Tindakan tersebut dapat mengancam bahkan bisa membunuh berbagai macam flora dan fauna yang ada di sana.
Kelima, dilihat dari dampak lingkungan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan berpotensi menimbulkan kerusakan alam di sana. Di daerah yang sudah berada di bawah tekanan parah dari deforestasi seperti Kalimantan, menghancurkan lahan gambut Kalimantan akan melepaskan sejumlah besar emisi.
Lahan gambut yang dikeringkan sangat rentan dan berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran dengan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius. Artinya, pembukaan hutan utuh dan lahan gambut dalam jumlah besar untuk pembangunan ibu kota baru akan mengundang munculnya bencana alam yang lebih besar.
Langkah-langkah Strategis yang Dapat Dilakukan
Dalam kajian fikih siyasah, terdapat kaidah “menghilangkan mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”. Mencegah ke-mafsadat-an lebih baik daripada mengambil kemaslahatan untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apabila mega proyek ini tetap diteruskan, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya:
Pertama, membuat Undang-undang baru terkait perlindungan hak masyarakat adat, serta memfasilitasi pemetaan wilayah adat di daerah calon ibu kota negara. Hal ini menjadi penting supaya eksistensi adat tidak pudar seiring pemindahan Ibu kota negara ke Kaltim.
Kedua, menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan. Melibatkan utusan masyarakat adat dalam seluruh penentuan kebijakan ibu kota negara, baik dalam persiapan hingga selama proses pembangunan.
Ketiga, menjamin bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan pusat harus memperhatikan keseimbangan agar masyarakat adat dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan bangsanya.
Keempat, menyusun langkah strategis nasional berkaitan dengan dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan ibu kota terhadap ekosistem hutan Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Selain itu, harus dilakukan penanaman kembali lahan-lahan gundul akibat pertambangan batu bara, serta relokasi flora dan fauna endemik pulau Kalimantan.
Demikianlah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi ke-mafsadat-an yang ditimbulkan dari mega proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Karena dalam hal mewujudkan kemaslahatan masyarakat, harus memperhatikan dan meminimalisir mafsadat yang dapat terjadi. []
