Mubadalah.id – Jaringan GUSDURian menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
“Tadi malam kita menerima kabar yang mengenasakan. Kami turut berduka atas meninggalnya saudara kita yang memperjuangkan hak-hak rakyat kemarin,” ujar Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid saat membuka membuka Konferensi Pemikiran Gus Dur di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat (29/8/2025).
Ia menilai bahwa Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok politisi yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Menurutnya, Gus Dur adalah tipe pemimpin yang menempatkan gagasan di atas segalanya.
Gus Dur, lanjutnya, memiliki pandangan yang jelas mengenai Indonesia. “Indonesia yang dicita-citakan Gus Dur adalah Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Inilah gagasan yang terus digunakan untuk mendorong gerakan perubahan,” jelas Alissa.
Kritik Gus Dur terhadap DPR
Alissa mengatakan bahwa sejarah mencatat bahwa Gus Dur kerap menyampaikan kritik tajam terhadap DPR. Salah satu ungkapannya yang masih sering dikutip adalah “memang tidak jelas bedanya antara DPR dan TK.” Kritik itu lahir dari keprihatinan Gus Dur terhadap kebijakan DPR yang dinilai sering kali tidak berpihak kepada rakyat.
“Belakangan kita mendengar kabar yang mengenaskan, dampak dari sikap yang tidak melayani rakyat, yang jauh dari prinsip selama ini diutamakan oleh Gus Dur, ada warga kehilangan nyawa akibat kebijakan DPR yang tidak peka terhadap rakyat, kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap rakyat. Padahal, Gus Dur seorang politisi tetapi orang yang paling keras dalam mengkritisi negara,” katanya.
Meski pernah menjabat sebagai presiden, ia menyampaikan bahwa Gus Dur tetap menekankan agar warga NU maupun masyarakat luas tetap kritis terhadap pemerintah.
Ia berada pada persimpangan antara negara dan rakyat, tetapi selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kecewa Birokrasi DPR
Sejak tahun 2014, Alissa mengatakan bahwa rakyat kerap merasa kecewa akan birokrasi DPR dan pemerintah, tetapi Gus Dur sebagai pemimpin umat beragama dan masyarakat sipil justru memberikan warna untuk negara.
“Berapa banyak kekecewaan yang kita terima oleh anggota DPR pusat maupun daerah yang berangkat dari masyarakat sipil tetapi malah menjauh dari kontruksi masyarakat sipil,” ujarnya.
Alissa menambahkan, Gus Dur terkenal sebagai sosok lintas iman yang sangat dekat dengan masyarakat. Ribuan orang dari berbagai latar belakang pernah mendoakan Gus Dur di makamnya.
“Gus Dur adalah pemikir Islam, kiai, sekaligus politisi. Sebagai presiden, beliau dikenang saudara-saudara di Papua sebagai seorang negarawan yang mengembalikan jati diri Papua. Semua kiprahnya selalu kembali pada nilai kemanusiaan,” tutur Alissa.
Menurutnya, Gus Dur mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus ia tujukan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berangkat dari spiritualitas dan ruang-ruang teologis yang selalu menjadi dasar langkah Gus Dur. Ia aktif menanamkan benih persaudaraan lintas iman dengan tujuan utama kemanusiaan.
“Bagi Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Semua keputusan, semua gagasan, dan semua perjuangan akhirnya bermuara pada nilai kemanusiaan,” ujar Putri Pertama Gus Dur.
Kepolisian Perlu Menata Ulang Mekanisme
Menurut Alissa, kepolisian perlu menata ulang mekanisme dalam penanganan unjuk rasa, karena kejadian-kejadian eksesif terus berulang. Kekerasan berlebihan ini seperti yang aparat kepolisian lakukan, bahkan kadang melibatkan aparat militer, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus unjuk rasa terkait UU TNI kala itu.
“Polisi, militer, semua yang bersenjata, pemerintah, hingga anggota DPR harus paham bahwa relasi di Indonesia adalah relasi demokratis. Ini bukan kerajaan. Rakyat bukan hamba dari penguasa, negara, maupun aparat. Justru rakyat adalah tuan di Tanah Air,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan unjuk rasa dengan cara-cara berlebihan tidak boleh aparat lakukan. Rakyat memiliki hak menyuarakan aspirasinya, mengontrol jalannya pemerintahan, karena pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
“Kalau rakyat berkehendak menyampaikan aspirasi, tidak bisa diperlakukan seperti politisi Ahmad Syahroni yang bilang ‘udah, ditangkap aja’. Demonstrasi itu bukan pelanggaran ketertiban yang bisa serta-merta diberangus,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, sekalipun yang berdemo adalah anak-anak SMA, mereka tetap menyampaikan aspirasi rakyat, karena memang tugas rakyatlah untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
“Itu yang harus diingat oleh penyelenggara negara, siapapun dia,” jelas Alissa.
Kemudian kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain oleh Ahmad Suaedy, Buya Hussein, Greg Barton, sahabat dan murid Gud Dur, individu, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, serta para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.
Konferensi Pemikiran Gus Dur
Kegiatan ini yang Jaringan GUSDURian lakukan bertujuan untuk mendiskusikan dan memperdalam warisan intelektual Gus Dur dalam konteks pemikiran tentang keindonesiaan, keagamaan, sosial, dan politik yang kita kontekskan pada persoalan demokrasi dan ekologi.
Konferensi ini akan mendiskusikan tema yang telah ditentukan, di antaranya Agama sebagai Etika Sosial, Demokrasi dan Supremasi Sipil, serta Keadilan Ekologi. Peserta dalam konferensi ini adalah akademisi/ intelektual/ tokoh agama yang akan membahas berbagai topik yang telah ditentukan dalam cara pandang Gus Dur. Output kegiatan ini akan mengeluarkan karya akademik dengan berbagai tema dari kacamata Gus Dur. (rilis)
