Mubadalah.id – Lagi-lagi tentang memaknai kata. Di dalam hukum Islam sudah ada fan ilmu tersendiri untuk membahas kata dalam ayat Alquran dan Hadis, yakni Usul Fikih. Ratusan kitab dikarang oleh banyak ulama hanya untuk merumuskan pemahaman tentang kata. Begitu rumitnya memahami makna satu kata dari pembicaranya (mutakallim). Namun demikian betapapun berusaha kita mengaplikasikan teori memahami kata, tak akan mampu menangkap seluruh makna kebahasaan yang dimaksudkan oleh pembicaranya.
Tidak sama dengan manusia istimewa, Nabi Muhammad saw, jika ada kejanggalan sedikit saja langsung bertanya pada Empunya syariat (Syāri’). Bahkan sebelum bertanya pun kadang sudah diberi “bocoran” tentang jawaban pelik permasalahannya. Nah kita yang berjarak waktu 14 abad dengan Nabi hanya bisa menikmati hasil ijtihad para ulama sebagai pewaris Nabi. Lantas apakah asal comot hasil ijtihad para ulama yang tak terbilang itu? Tentu tidak.
Sebagaimana yang selalu diulang dan ditegaskan oleh Kiai Faqih yang kemudian tertuang jelas dalam buku Metodologi Fatwa KUPI, bahwa visi agama Islam adalah rahmatan lil ‘ālamīn/ menebar kasih sayang pada seluruh alam, sedangkan misinya adalah akhlak yang mulia. Sehubungan hal itu ada teks-teks agama untuk merealisasikan visi misi tersebut agar tingkah laku manusia tetap berada dalam koridor rahmatan lil ‘ālamīn.
Untuk dapat mengetahui sebuah hukum dari teks syari’at (al-Qur’an dan hadis) ada beberapa kaidah yang bisa diaplikasikan yaitu kaidah kebahasaan, dan kaidah penyusunan syariat. Kaidah kebahasaan meliputi; 1) Pembentukan lafal/ وضع اللفظ للمعنى, 2) Petunjuk lafal terhadap hukum/ دلالة اللفظ الى المعنى 3) Pemakaian lafal terhadap suatu makna/ استعمال اللفظ للمعنى, dan 4) Penunjukan lafal terhadap makna dari aspek jelas dan samarnya/ دلالة اللفظ الى المعنى من حيث الجلي زالحفي. Sedangkan kaidah penyusunan syariat terdiri dari; 1) Maqāṣid asy-yarī‟ah, 2) Macam-macam hak manusia, 3) Asas perundang-undangan, dan 4) Ta’ādul dan tarājīh.
Kaidah penyusunan ini selaras dengan fondasi tauhid dalam Perspektif KUPI yang memasukkan norma kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan, kesetaraan, kesalingan, keadilan kemaslahatan, akhlak mulia dan rahmatan lil ‘ālamīn dalam memutuskan suatu kesimpulan.
Kembali pada kaidah kebahasaan, dalam memahami hadis لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan. Menentukan hukum berdasarkan alih bahasa ini tentu sangat dangkal, sebab bahasa Arab dengan segala uslub (gaya bahasa)nya adalah kaya dengan rahasia, karenanya dipilih menjadi bahasa Alquran.
Kata qaum (قوم) dan imra-ah (امرأة) berbentuk nakirah yang dalam kaidah pembentukan lafal (وضع اللفظ للمعنى) termasuk lafadz mutlak yang keumumannya bersifat umum pada satu reveren tertentu. Maka makna “kaum” dan “perempuan” dalam hadis tersebut mengarah pada kaum dan perempuan tertentu dengan sifat yang masih umum, artinya belum jelas bagaimana sifat dari kaum dan perempuan yang –oleh Nabi Muhammad- diklaim tidak akan pernah beruntung.
Untuk mengetahuinya harus diintegrasikan dengan ilmu sejarah, dalam Irshādu as-Sāī li Sharhi Ṣahīhi al-Bukhārī dijelaskan, saat rakyat Persia mengadu kepada Nabi bahwa mereka telah mengangkat pemimpin putri raja Syirwīh bin Abrawaiz yang bernama Būrān. Syirwīh memiliki karakter yang “rakus jabatan‟ ia ingin segera mendapatkan warisan dari ayahnya, ia menyusun rencana untuk membunuh ayahnya.
Namun takdir berkata lain, ayahnya mengetahui rencana itu dan meracuni anaknya hingga tak lama setelah itu Syirwīh tewas meninggalkan putrinya yang masih belia. Iklim kerajaan memang tidak sehat dan anak perempuan yang ditinggal kemungkinan besar belum ikut campur urusan kerajaan.
Maka tak ayal, diksi dalam hadis tersebut memakai kata قَوْمٌ bukan اَلْقَوْمُ (makrifat) yang bersifat umum pada seluruh kaum. Sehingga semua pemimpin perempuan membawa ketidakberuntungan pada kaumnya. Sementara Nabi pernah berkata “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk jasad dan tubuh kalian, tapi Dia melihat hati kalian” (Shahih Muslim: 2564). Seseorang yang membawa kebaikan adalah ia yang berbuat baik, tanpa memandang jenis kelamin.
Satu misal lagi, surat an-Nisa ayat 34 yang sering dijadikan klaim bahwa lelaki (baca: yang memiliki zakar) dari sononya memiliki keutamaan di atas perempuan.
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya.
Kata rijālun merupakan derivasi dari kata ra-ja-la yang bermakna mengikat, kokoh, kuat. Seperti rijlun (رِجْلٌ) kaki adalah bagian tubuh yang menopang seluruh badan saat berdiri. Maka kata rijālun dalam ayat itu –dengan pendekatan mubadalah dan senada dengan kaidah kebahasaan- lebih tepat diartikan “seseorang yang kokoh, kuat pendiriannya, ekonominya dan mentalnya”.
Diksinya tidak menggunakan dzakarun (ذَكَرٌ) jantan/yang memiliki zakar melainkan rijālun karena yang kompatibel melindungi, menjadi pemimpin, bertanggung jawab adalah orang yang memiliki integritas tanpa memandang jenis kelamin.
Dan masih banyak lagi tamsil dari teks Alquran dan hadis yang diklaim diskriminatif namun oleh ulama perempuan menjadi adil dan bermartabat, selaras dengan visi misi Islam, rahmat bagi seluruh alam dan akhlak yang mulia.
Kiai Faqih di suatu kesempatan Ngaji Subuh mengatakan bahwa kaidah kebahasaan memang rumit dan sulit, berat pula. Namun demikian yang berat akan tetap berat jika tidak sedikit demi sedikit kita urai bersama. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Mari bersama-sama mengurati kekusutan itu. []
