Mubadalah.id – Sejak 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan penyusunan kertas kerja kebijakan dan pemetaan pengalaman perempuan terdampak aksi terorisme di beberapa wilayah. Lokasi tersebut adalah Bali, Jawa Timur, Sulawesi Tengah (Poso), dan Jakarta.
Pemetaan pengalaman ini bertujuan untuk mengetahui langkah perlindungan serta pemenuhan hak pada perempuan terdampak terorisme. Selain itu, pemetaan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Yakni terkait untuk menyusun dan menghasilkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya perlindungan hak-hak asasi perempuan serta penguatan kepada perempuan penyintas dan keluarganya.
Acara peluncuran tergelar secara hybrid di Hotel Santika (25/06) sejak pukul 09.00 WIB. Peluncuran dokumen ini juga merupakan salah satu standar pemenuhan hak dokumen korban terorisme yang merujuk pada hak asasi manusia internasional yaitu Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
Selain itu, pemetaan pengalaman ini juga merujuk pada pemenuhan hak secara khusus pada korban terorisme. Hal ini sebagaimana tercantum dalam resolusi majelis umum PBB yaitu General Assembly Resolution 72/165 dan General Assembly Resolution 73/305.
Melihat Pemetaan Pengalaman
Pemetaan pengalaman ini juga merupakan implementasi dari Pasal 4b Peraturan Presiden No.8 Tahun 2004 tentang Komnas Perempuan. Yaitu melakukan kajian perlindungan hak-hak asasi perempuan serta terkait kondisi kerentanan perempuan.
Acara ini mengundang sejumlah pakar sebagai narasumber ahli antara lain Komisioner Komnas Perempuan, Alamsyah Ja’far (pemateri dalam Kajian Regulasi), Yuniyanti Chuzaifah (pemateri dalam Kajian Peta Advokasi), Debby Afianti/Dete Aliyah (Pemateri dalam Kajian Konsep Reparasi Korban).
Kemudian hadir juga Olivia Salampesy, Imam Nahe’i, Veryanto Sitohang selaku pemateri hasil pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme kajian Komnas Perempuan. Sesi ini ditanggapi oleh Ketua LPSK, Ketua BNPT, Menteri PPPA, dan perwakilan ahli serta lembaga penyintas yang terbagi menjadi tiga sesi yang dimoderatori oleh Dahlia Madanih.
Hasil pemetaan ini mencatat bahwa dalam pemenuhan hak korban terdapat beberapa lembaga dengan peranan penting seperti BNPT, LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah terkait. Selain itu, kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dan kontribusi dari para penyintas dan pendamping.
Dampak Terorisme terhadap Perempuan
Dalam pemaparannya, Imam Nahe’i menyampaikan ada beberapa dampak yang perempuan alami akibat aksi terorisme. Pertama, kehilangan nyawa. Kedua, menderita secara fisik sebanyak 70-80% di berbagai anggota tubuh. Ketiga, menderita secara psikis sehingga menyebabkan trauma berkepanjangan, post-traumatic stress disorder (PTSD), gangguan kesehatan reproduksi dengan berhentinya siklus menstruasi.
Keempat, terdampak secara ekonomi mulai dari kehilangan mata pencaharian, tidak ada penghasilan ekonomi untuk keluarga, kehilangan pekerjaan dan pencari nafkah, kehilangan harta benda dan terlilit hutang.
Kelima, terdampak secara sosial seperti perceraian, menjadi beban keluarga, mendapatkan stigma apabila menikah kembali atau bertahan dengan tidak menikah lagi atau tetap mendampingi pasangan, hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis karena beragam faktor.
Keenam, terdampak secara kohesi sosial seperti timbulnya rasa takut pada sekelompok agama tertentu serta simbol-simbolnya yang diasosiasikan sebagai aksi teror, serta ada perasaan ingin memukul pasca terkena bom baik di wilayah Bali maupun Surabaya.
Dukungan Hak Pemenuhan Reparasi Korban
Oleh karenanya, dengan hadirnya instrumen kebijakan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah dapat memberikan upaya optimalisasi dukungan pemenuhan hak reparasi korban. Terutama untuk meminimalisir temuan hambatan dalam penanganan terhadap korban perempuan seperti:
Pertama, Ketidaksiagaan dalam Layanan Darurat Medis dan Psikis pada korban. Kedua, Layanan medis yang parsial dan tidak berkelanjutan. Ketiga, Penanganan keamanan yang berlebihan. Keempat, Penanganan yang tidak empati dan risk berdasar kebutuhan korban.
Kelima, Penggunaan kekerasan terhadap korban dalam melengkapi berkas administrasi. Keenam, Pemulihan terbatas dan tidak berlanjut. Ketujuh, Bantuan dana dan kompensasi yang tidak diiringi penjelasan serta tidak merata.
Hasil kajian ini juga dapat kita akses melalui Dokumen Peluncuran Komnas Perempuan 25 Juni melalui link https://bit.ly/DokumenKPPeluncuran25Juni. Acara peluncuran hasil pemetaan pengalaman ini berakhir dengan tanya jawab, foto bersama, pemberian cinderamata, dan ramah tamah. []
