Mubadalah.id – Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II memang telah usai, namun memori dan kebijakan hasil musyawarah keagamaan akan terus hidup hingga masa depan. Salah satu topik krusial yang terbahas dalam halaqah paralel KUPI II adalah Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi. Pembahasan tentang buruh migran menjadi penting mengingat jumlah buruh migran yang bekerja di luar negeri per Oktober 2022 berjumlah 24.088.
Data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dicatat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di atas mencerminkan betapa tingginya harapan masyarakat untuk mensejahterakan keluarga mereka. Namun ironisnya harapan tersebut terpatahkan oleh realita. Banyak dari buruh migran mendapat ketidakadilan, bahkan kekerasan.
Ibu Yuni Chuzaifah selaku narasumber bercerita dalam halaqah tersebut, bahwa buruh migran mendapat ketidakadilan seperti tidak terbayarnya gaji selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu beresiko mendapat kekerasan fisik, psikis dan seksual dari majikan.
Kondisi Pekerja Migran Indonesia Kala Pandemi
Kondisi rentan pekerja migran juga bertambah tatkala pandemic menyerang seluruh dunia. Dalam sebuah jurnal yang Syifa Nadia Ramadhani dan Fila Kamilah tulis berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran di Masa Pandemi, mereka menyebutkan bahwa para pekerja migran mengalami banyak kondisi buruk yang berakibat pada depresi.
Kondisi buruk tersebut bermuara pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan, pabrik maupun tempat kerja personal (rumah tangga). PHK menyebabkan pekerja migran mengalami kehancuran finansial disertai kebingungan atas ketidakpastian kehidupan mereka di negara asing.
Kondisi pandemi juga menyebabkan para pekerja migran mendapat diskriminasi dan stigmatisasi berlapis. Di negara penempatan kerja, mereka mendapat diskriminasi seperti tidak dapatnya bantuan pangan, bantuan medis, subsidi upah dan jaminan sosial.
Jika kembali ke Indonesia, para pekerja migran mendapat stigmatisasi sebagai “pembawa virus”. Kasus stigmatisasi terhadap PMI pernah terjadi di Bali. Saat itu masyarakat setempat melakukan upaya untuk menghalangi sebuah tempat penginapan yang mereka gunakan untuk isolasi PMI.
Saat Pandemi PMI juga memiliki resiko tinggi untuk terpapar oleh COVID-19 karena beberapa hal. Seperti penggunaan transportasi publik yang menyebabkan sulitnya menerapkan physical distancing. PMI juga cenderung bekerja dan tinggal di tempat sempit, hingga menyebabkan peningkatan resiko tertular virus.
Resiko tersebut kemudian menjadi lebih parah ketika mereka mendapat beban kerja berlebih dengan gaji yang relatif sedikit. Berbagai kondisi buruk di atas menyebabkan PMI mengalami sakit dan kecemasan yang berakibat pada depresi.
Peran Pemerintah dan Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran
Jaminan Kesejahteraan terhadap PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menjamin perlindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, baik dari segi hukum, ekonomi dan sosial.
Namun dalam implementasinya, UU. No 18 Tahun 2017 masih meninggalkan berbagai catatan. Kurangnya sinergi dan adanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memunculkan dampak yang buruk bagi PMI. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah korban kekerasan dan perdagangan manusia.
Melihat buruknya kondisi pekerja migran Indonesia seperti yang teruraikan di atas. Ibu Yuni Chuzaifah berpendapat bahwa perlu adanya upaya dari ulama perempuan untuk melindungi pekerja migran. Di Indonesia, ulama adalah tokoh yang sangat kita dengarkan pendapatnya.
Oleh karena itu, kehadiran ulama perempuan sangat kita butuhkan dalam upaya melindungi buruh migran. Upaya-upaya yang dapat ulama perempuan lakukan, adalah: pertama, meyakinkan masyarakat bahwa PMI sama dengan pekerja lainnya, sehingga tidak boleh kita asingkan. Kedua, merangkul anak-anak migran sehingga mereka mendapat akses yang sama untuk belajar, sehingga tidak merasa kesepian dan termarjinalkan.
Ketiga, mendorong pemerintah memberikan beasiswa bagi anak pekerja migran. Dalam kondisi tertahannya gaji pekerja migran oleh beberapa majikan, menyebabkan anak pekerja migran berada dalam garis kemiskinan. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan kuota khusus beasiswa bagi anak pekerja migran.
Keempat, membuat tafsir ramah disabilitas. Kekerasan yang pekerja migran alami tidak jarang menimbulkan disabilitas, untuk itu ulama perempuan perlu membuat tafsir keagamaan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Keempat upaya di atas kita harapkan dapat melindungi pekerja migran. Sehingga dalam kedepannya, pekerja migran merasa terlindungi dan mendapat hak yang sama sebagai masyarakat Indonesia seperti umumnya. []
