Mubadalah.id – World Economic Forum baru saja mengeluarkan hasil riset yang bertajuk Global Gender Gap Report 2021. Riset ini berisi tentangketimpangan, dan kesenjangan gender yang masih banyak terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan itu, Indonesia pada 2021 berada di peringkat 101 dari 156 negara.
Hal ini berarti Indonesia mengalami penurunan sebanyak 16 peringkat dari tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Karena Indonesia menempati peringkat ke 7 dari 11 negara Asean.
Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai, membuat ketimpangan dan kesenjangan gender makin terasa di Indonesia. Sebagaimana telah diulas oleh katadata.co.id, telah terjadi penurunan tajam pada porsi perempuan di level senior dalam pekerjaan. Yang semula berada di angka 54,9% menjadi hanya 29,8% atau mengalami penurunan sebanyak 25,1% dalam kurun waktu satu tahun.
Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 81,8%, sedangkan laki-laki yang bekerja di sektor informal berada di angka 79,4%, sekali lagi masih ada gap kesenjangan meski berada di angka 2,4%. Belum lagi jika kita berbicara tentang kesenjangan pemberdayaan politik di Indonesia.
Tahun 2021, kesenjangan pemberdayaan politik menjadi lebih besar 0,8% dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di angka 15,6%, maka pada 2021 menjadi 16,4%. Alasan melebarnya angka kesenjangan gender pada perempuan di bidang politik ditandai dengan penurunan porsi menteri perempuan yang semula berada di angka 23,5% menjadi hanya 17,1% per Januari 2021. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika jumlah perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 17,4% di tahun 2019 menjadi 21% pada 2021.
Ada banyak tantangan khususnya bagi perempuan Indonesia dalam menyikapi kesenjangan gender yang hampir tidak pernah usai. Seperti partisipasi perempuan dalam sistem politik Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif (DPR-RI) berada di angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR-RI.
Dengan kata lain, 455 atau secara persentase 79,2% anggota legislatif DPR-RI adalah laki-laki. Meskipun kebijakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan telah diatur dalam UU Pemilu Legislatif No 12 tahun 2003, dan No 10 tahun 2008, juga UU Partai Politik No 31 tahun 2002, UU No 2 tahun 2008 dan UU No 2 tahun 2011, hal ini masih saja sulit dipenuhi.
Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi perempuan di Indonesia adalah partisipasi dan kesenjangan gender di sektor pekerjaan yang semakin memburuk dengan adanya pandemi. Aku teringat cerita temanku tentang hal ini, dimana pabrik tempatnya bekerja lebih memilih untuk memberhentikan pekerja perempuan dan mempertahankan pekerja laki-lakinya.
Hal ini didasarkan stigma yang selama ini melekat di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sedangkan perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Sehingga memberhentikan perempuan dari pekerjaannya dinilai tidak begitu berdampak bagi rumah tangganya. Inilah yang mati-matian aku sangkal.
Bagaimana tidak, yang terjadi di lapangan justru hampir sebaliknya. Penghasilan para perempuan di pabrik dinilai jauh lebih mapan daripada laki-laki yang bekerja serabutan. Bahkan tidak sedikit juga, perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya dengan agama sebagai alasannya.
Kesenjangan gender selanjutnya ada pada tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat disangkal jika selama ini praktik kekerasan berbasis gender secara sosial terhadap perempuan masih terjadi. Marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, stereotipe, hingga beban ganda terus menghantui perempuan Indonesia. Pendidikan bagi laki-laki masih dianggap lebih penting daripada diberikan kepada perempuan.
Bahkan di era digital seperti saat ini, perempuan Indonesia yang memiliki akses terhadap internet hanya 20%, seperti yang disampaikan oleh Dedy Permadi, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Kebijakan Digital pada 2019. Bukankah kesenjangan ini terlalu jauh bagi perempuan?
Sejatinya, perempuan dan laki-laki keduanya adalah sama-sama hamba Allah yang sama-sama mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Keduanya ada untuk saling tolong menolong, bahu membahu, dan bermitra dalam kebaikan.
Maka seluruh perangkat dalam misi sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah seyogyanya diberikan secara adil. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berkiprah di ruang publik seperti ruang politik, keduanya juga berhak untuk diperlakukan setara dalam hal pekerjaan dan upah.
Bahkan keduanya juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bukankah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang buruk? Mengapa tidak kita sudahi saja kesenjangan ini sejak kini? []
