Mubadalah.id – Padang- Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan memberi jaminan bagaimana layanan-layanan publik bisa diakses dengan adil untuk memenuhi kebutuhan hak korban tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan Yefri mengingat penanganan kekerasan seksual selama ini justru kerap melahirkan impunitas karena tidak berperspektif pada perlindungan korban.
Yefri yang dulunya adalah pendamping perempuan korban kekerasan ini menyebutkan bahwa banyak korban yang kehilangan hak-hak dasarnya seperti dikeluarkan dari sekolah atau tempatnya bekerja.
“Dalam melayani korban kekerasan seksual, para pelaksana layanan seringkali lemah dalam memahami korban,” ujar Yefri pada kegiatan Sumatera Barat Bicara bertema Open Mic: Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digelar secara online, Kamis sore (29/07).
Pada kegiatan yang melibatkan 24 lembaga yang tergabung dalam Jaringan Sumatera Barat Pro Pengesahan RUU PKS ini Komnas Perempuan Prof. Alimatul Qibtiyah mengungkap fakta-fakta perihal banyaknya korban kekerasan seksual yang trauma bahkan sampai bunuh diri. Sehingga, bagi mantan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah (2015-2020) ini, adalah dosa besar jika bangsa ini membiarkan banyak korban kekerasan seksual tanpa penanganan yang baik dan memenuhi keadilan.
“Sudah seharusnya negara hadir untuk mewujudkan keamanan dan terpenuhinya hak asasi warga negaranya agar terhindar dari kekerasan seksual. Begitupun keluarga dan masyarakat harus peduli dengan persoalan kekerasan seksual. Jika mendukung pengesahan ini artinya kita mencintai keluarga kita,” ajak Alimatul kepada peserta zoom dan khalayak yang menyaksikan siaran langsung di kanal Youtube LBH Padang.
Pada kesempatan yang sama Direktur Women Crisis Center (WCC) Rahmi Meri Yenti menyebutkan Nurani Perempuan mencatat angka kekerasan seksual di Sumbar dalam 4 tahun terakhir 2017-2020 mencapai 445 kasus, dengan perincian 245 kasus kekerasan seksual dan 205 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan, sambung Rahmi Meri, selama pandemi COVID 19, terdapat 94 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Rahmadhaniati turut memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi para korban kekerasan seksual, seperti ketakutan untuk memberi laporan karena pelaku adalah orang terdekat, penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban, serta terbatasnya pengetahuan dan kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani korban.
Kegiatan ini sebagai respon dari lambatnya pengesahan RUU PKS yang telah berumur 9 tahun. Karena itu, open mic ini menjadi bentuk penyadaran masyarakat tentang isu-isu hoaks terkait RUU PKS yang dituduh mendorong kemaksiatan. Terlebih, ada petisi yang ramai menolak RUU PKS dengan alasan pro-zina dan disinformasi lainnya.
Untuk itulah anggota DPR Komisi 8 Lisda Hendrajoni mengapresiasi orang-orang muda Sumbar yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan daring ini. Ia menginformasikan bahwa RUU PKS telah masuk baleg dan dibahas di prolegnas 2021.
“Kita di baleg sedang terus berjuang dan setiap elemen masyarakat mengikuti perkembangan ini serta mendukung pengesahan RUU PKS. Demi masa depan bangsa, RUU ini harus disahkan,” harapnya.
Mewakili panitia, Lia Satoko, mengutarakan kecemasan atas 9 tahun lamanya RUU PKS yang tak kunjung disahkan. Selama itu pula, sambung aktivis dari Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat, kasus kekerasan seksual kian meningkat tanpa adanya payung hukum yang menjamin perlindungan korban hingga sampai ke pemulihan psikologisnya. Sejak tahun 2012, RUU yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan ini mengalami banyak hambatan dan dinamika.
Menurut Lia, salah satu penyebabnya adalah paradigma berpikir dan kesalahpahaman dalam memaknai semangat dari RUU ini. Seringkali RUU PKS dianggap melegalkan zina, membawa paham liberal, bahkan bertentangan daengan ajarah agama. Padahal jika kita membaca drafnya malah justru melindungi korban dan mendorong terciptanya ruang aman.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumbar Elvy Yenita ikut menguatkan alasan mengapa RUU PKS untuk segera disahkan yang artinya akan memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas.
“Lingkungan disabiltas sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual dan minim perlindungan hukum. Bahkan dalam proses pelaporan masalah (kekerasan seksual) saja susah kami akses, karena fasilitas untuk disabilitas masih belum memadai,” ungkap Elvy yang pada acara ini berperan juga sebagai juru bahasa isyarat (JBI).
Dukungan ternyata juga muncul dari para pemuda di Sumatera Barat. Rendi Raimena yang merupakan sejarahwan muda Minangkabau menjelaskan tentang jejak kekerasan seksual dalam sejarah di Sumatera Barat dan hal ini jangan sampai kita biarkan terulang lagi. Juga budawan muda Minangkabau, Heru Joni Putra menjelaskan budaya kekerasan mesti dikoreksi dan jangan ragu menciptakan budaya yang baik dan melindungi perempuan. Hieronimus dari Formma juga menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual di Mentawai semakin meningkat dan masyarakat membutuhkan tindakan yang tegas.
Ke 24 lembaga yang open mic membawa isu masing-masing dari lembaganya mulai dari pemuda, perempuan nelayan, kelompok lintas iman, kelompok film dan lainnya. Semua berkomitmen akan mengawal RUU PKS sampai di pengesahan.
Lembaga yang tergabung di antaranya: Sekolah Gender Sumatera Barat, Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Sumatera Barat, Pelita Padang, Garak.id, Metasinema, LAM & PK, Perempuan Bersuara, Sitasimattoi, Aksi kamisan, GSR Sumbar, Peace Generation Padang, PHP UNAND, Sanggar Saiyo Basamo, WCC Nurani Prempuan, KOMNAS Perempuan, Yayasan Cahaya Maritim (CAMAR), AJI Padang, Kaba Bukittinggi, Kaba Pesisir, LBH Padang, PPDI, LP2M, Mentawai Kita, HWDI, Disabilitas Tanpa Batas. Narahubung kegiatan tersebut adalah Rahmi Meri Yenti ( 0823-8685-0600), Lia Satoko (0821-7167-8788), dan Angelique Maria Cuaca (0831-6823-4580). []
