Mubadalah.id – Perempuan disabilitas kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Termasuk di lembaga pendidikan seperti sekolah atau lembaga pemerintahan. Dari pandangan tak biasa oleh orang sekitarnya, sampai program pendidikan yang tidak ramah pada penyandang disabilitas, terutama perempuan. Seperti yang temanku alami, Hani namanya.
Di hari pernikahanku, para sahabat hadir dan turut berbahagia. Termasuk sahabat suamiku. Mereka bersuka cita di hari pentahbisan kami. Dari sana aku mengenal Lathi, Hani, dan Ada. Mereka sangat menyenangkan. Sepulang tamu undangan, kami melanjutkan obrolan. Tentang apapun. Keesokan harinya mereka pulang setelah menginap di rumah kami.
Wajah Hani mulai membayangi. Sebagai orang yang baru kenal, aku sangat tertarik pada cerita-ceritanya. Senyuman menghiasi wajahnya setiap waktu. Tapi, aku melihat ada sesuatu yang ia tutupi di balik wajah cerianya.
Sejak saat itu aku kerap kepo dengan status medsosnya. Sesekali kutinggalkan jempol atau komentar. Komunikasi di medsos membuat kami lebih dekat. Ia kerap mengirim teks atau menelponku. Bahkan saat menyempatkan diri datang ke rumah, ia membagikan kisahnya denganku. Ia merasa orang-orang di sekitar dia memandangnya dengan sebelah mata.
Hani memiliki keterbatasan fisik. Ia tak mampu berjalan tegak lantaran salah satu kakinya disable sejak lahir. Menurutnya, ini salah satu penyebab menurut Hani orang lain menyepelekannya. Bahkan Hani kerap menerima perlakuan diskriminatif oleh individu atau kelompok.
Praktik Ketidakadilan Sistem Pendidikan
Hani lulusan bidang pendidikan. Ia ingin tempatnya melamar pekerjaan menerima dia sebagai guru. Namun, ternyata ia mendapat posisi sebagai penjaga perpustakaan. “Alasan mereka kasihan sama aku kalau ngajar terlalu berat.” Di perpustakaan ia merasa tak nyaman. Lantaran setiap bekerja ada saja yang mengganggu. Seperti saat ia mengangkat tumpukan buku, orang di sekitarnya segera menyahut tanpa persetujuannya. “Aku mampu padahal. Kenapa mereka nggak bisa gitu percayain ke aku,” kenangnya.
Pada 2016 silam Hani pernah mencoba daftar program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertiggal (SM3T). Tak ia sangka, Hani lolos tahap administrasi, wawancara, serta pra kondisi sebagai pembekalan pemberangkatan. “Di sana aku merasa dihargai lagi sebagai manusia,” kisahnya sambil membayangkan indahnya masa itu.
“Tapi justru di hari terakhir sebelum keberangatan, panitia memanggilku dan menyatakan aku tak bisa berangkat. Hanya aku di antara semua peserta.” Perlahan suaranya pun tercekat. Ia tak sanggup berkata-kata.
Kisah di atas hanya secuil praktik ketidakadilan sistem pendidikan pada kaum minoritas seperti Hani. Padahal, ideal semestinya lembaga pendidikan menjadi penyuara isu toleransi dan dapat lebih fleksibel dalam menjamin pemenuhan akses bagi diabilitas.
Hal ini tak sejalan dengan aturan hak konstitusional dalam pasal 28 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Disabilitas Dianggap Tidak Punya Daya
Pedoman Pelaksanaan Program SM3T tidak menyebutkan non disabilitas dalam persyaratan. Dalam pra kondisi non akademik, peserta mendapat bekal keterampilan sosial, pembinaan mental, manjemen risiko, wawasan kebangsaan dan bela negara, serta keterampilan survival. Sehingga panitia beralasan bahwa keterampilan survival Hani mereka nilai kurang dengan keterbatasannya. Penempatan di Maluku Utara menurut panitia berisiko untuk fisik Hani. Ia dianggap tak mampu.
Panitia berkali-kali menyadarkan akan ketidakmampuan Hani sampai panitia berkata, “Dulu ada yang meninggal lo karena nggak bisa berenang,” juga menyatakan dengan tegas, “Kamu boleh ikut pra kondisi, tapi kamu nggak ikut berangkat. Oiya, kamu tidak boleh ngomong ke teman lain ya. Karena mereka harus fokus persiapan keberangkatan.”
Gadis periang ini mengaku terpuruk dan perlu waktu yang lama untuk bangkit. “Sekitar 6 bulan aku nggak keluar rumah dan tak menghubungi siapapun. Benar-benar jatuh kepercayaan diriku. Aku kok gak kanggo ngene ya,” aku Hani yang makin merasa hidupnya tak berguna.
Kini, Hani diterima sebagai guru PNS di daerah barat pulau Jawa. Ia merasa kejadian yang menimpanya dahulu menjadi penghalang dalam pekerjaannya saat ini. Bagaimana tidak. Sertifikat SM3T yang seharusnya ia kantongi dapat meloloskannya dari kewajiban mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kan kalau aku dapat sertifikat SM3T udah gak perlu PPG, Mbak.”
Analisis Gender Sarah Longwe
Menurut Sarah Longwe, tahapan pemberdayaan pada pengkondisian diskriminasi dan subordinasi terdiri dalam 5 hal. Yakni kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Pada kasus Hani menjadi kompleks. Sudah rentan karena disabilitasnya, ia masih terbatasi pula untuk mendapatkan akses. Sehingga boro-boro menumbuhkan kontrol atas diri sendiri, jalan menuju kesadaran dan partisipasi seakan hanya angan.
Kisah Hani mewakili isu kawan-kawan disabilitas lain di negeri ini. Di mana perempuan disabilitas kerap menerima perlakuan diskriminatif di lingkungan tempat kerja, bahkan di sekolah. Mereka butuh kita dengarkan, dan kita suarakan haknya. Mendiamkan berarti setuju atas kezaliman yang terjadi. Masihkah kita akan tinggal diam? []
