Mubadalah.id – Kali ini saya ingin mengulas bagaimana advokasi fikih terhadap anak perempuan pasca orang tuanya berpisah. Sebagai bentuk upaya fikih mengadvokasi anak perempuan yang rentan terdampak dari perceraian orang tua.
Memang, salah satu visi besar Islam adalah membela anak perempuan. Sejak turunnya Alquran, penanda datangnya Islam, ayat-ayatnya tak jarang mengecam malapraktik pembunuhan anak perempuan. Di saat yang sama juga memotivasi untuk mengakui serta menghargai hak dan kehormatan anak perempuan.
Keberpihakan Islam terhadap Anak Perempuan
Tapi tak dapat memungkiri, ayat Alquran yang membicarakan anak bersifat global. Tidak sampai sedetail nasib atau pola parenting anak perempuan yang keluarganya cerai.
Oleh sebab itu, fikih – salah satu disiplin keislaman – datang tuk menjembatani dan mengartikulasikan teks-teks suci global itu menyentuh ke sendi kehidupan manusia sehari-hari, termasuk nasib anak perempuan. Tapi perlu diingat pula, sebesar apa pun apresiasi kita pada fikih jangan sampai lupa, apa lagi buta, bahwa fikih lahir tidak dalam ruang hampa dan vakum.
Fikih berjalan sejajar dengan sosio-kultur tertentu sebagai pijakan para ulama dalam membumikan ajaran Alquran yang global. Dengan begitu, ketentuan yang sangat teknis (bersifat ijtihad) dari fikih tidak berlaku paten dan saklek permanen, tanpa mempertimbangkan perubahan dan fenomena sosial.
Penting menyadari hal ini sejak awal sebab bukan tidak mungkin terjebak pada sikap hipokrit, yaitu kita menampakkan kesetiaan terhadap teks-teks fikih yang mengatur kehidupan, tapi diam-diam meninggalkannya dengan alasan realitas.
Maka tulisan ini akan menyoroti fikih yang membicarakan pola parenting – atau hadlanah dan kafalah dalam term fikih – terkait anak perempuan yang orang tuanya broken home. Dan sedikit menyinggung perubahan realitas kehidupan lampau dan sekarang – meminjam istilah Ahmad Wahib – historical directing mulai dari mindset, misalnya.
Keberpihakan Fikih kepada Anak Pasca Orang Tua Cerai
Secara umum, kalangan Syafi’iyah sejak awal memastikan kebebasan anak remaja (balig), baik laki-laki maupun perempuan, ketika kedua orang tuanya broken home untuk memilih dengan siapa ia ikut kepada salah satu orang tuanya yang cerai.
Penawaran opsi ini berdasarkan keinginan anak sepenuhnya dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan dan kesejahteraan anak. Inilah salah satu bentuk advokasi yang mampu fikih lakukan kepada anak perempuan dampak broken home.
Sehingga, meskipun sebelumnya anak itu sudah memilih ayah, misalnya, boleh saja memilih lagi ke ibunya dikemudian hari bila sudah merasa tak aman lagi di pangkuan sang ayah. Begitupun sebaliknya, (Imam Nawawi, Raudah al-Thalibin, 9/103)
Identifikasi Jenis Kelamin dalam mengasuh Anak
Ketentuan lebih lanjut terkait nasib anak, Imam al-Mawardi ulama yang berkecimpung dalam pemerintahan, mencoba menganalisis kondisi anak yang memiliki hak asuh dari segi jenis kelamin. Sebagai disclaimer, identifikasi jenis kelamin yang Imam al-Mawardi lakukan – saya kira – bukan bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan.
Boleh jadi, bila kita nilai dengan unsur sosial dalam formulasi hukum yang melingkupi Imam al-Mawardi saat itu, ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang sekarang kita sebut keberpihakan terhadap anak perempuan khususnya. Menimbang semangat beliau mengartikulasikan ajaran Alquran.
Imam al-Mawardi mengatakan dalam karyanya, al-Hāwī al-Kabīr 11/507.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو حَالُ الْوَلَدِ الْمَكْفُولِ مِنْ أَنْ يَكُونَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً،.
“Ketahuliah, bahwa jenis anak yang akan diasuh tak lepas dari dua kemungkinan jenis kelamin. Adakalanya anak lelaki, dan anak perempuan”.
Salah satu bukti bahwa tidak ada diskriminasi lantaran jenis kelamin dalam identifikasi tersebut adalah, bisa kita tengok dari pembagiannya soal situasi anak yang keluarganya cerai sama-sama memiliki dua kondisi (ketentuan), baik laki-laki maupun perempuan.
فَإِنْ كَانَ غُلَامًا فَلَهُ حَالَتَانْ… وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً: فَلَهَا حَالَتَانِ
“Maka jika anak laki-laki maka ia memiliki dua ketentuan, dan jika anak perempuan juga memiliki dua ketentuan”.
Anak Perempuan Ketika Memilih Ikut Sama Ibu
Masih menurut al-Mawardi, kondisi pertama untuk anak perempuan yaitu ketika sudah memilih ikut dan tinggal bersama ibunya. Maka aturan mainnya yaitu ibu yang anak itu pilih lebih berhak ketimbang ayahnya untuk mengayomi sepanjang waktu; malam dan siang.
إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَخْتَارَ أُمَّهَا فَتَكُونَ أحق به لَيْلًا وَنَهَارًا بِخِلَافِ الْغُلَامِ، لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْخَفَرِ فَتُمْنَعُ مِنَ الْبُرُوزِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ
“Salah satunya, bila anak perempuan memilih ikut ibu maka ibu lebih berhak ketimbang ayah (mengayomi anak) siang dan malam. Berbeda dengan anak lelaki. Karena anak perempuan termasuk orang yang terlindungi sehingga mencegahnya dari hal-hal yang membuatnya mencolok, siang maupun malam. Supaya ia terbiasa berlindung”.
Memulihkan Mental Anak Pasca Perceraian Orang Tua
Tapi walau anak perempuan bersama ibu, kehadiran ayah tetap penting. Sehingga fikih mengizinkan ayah untuk menjenguk putrinya yang ikut mantan istrinya.
وَلِأَبِيهَا إِذَا أَرَادَ زِيَارَتَهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مُشَاهِدًا لَهَا وَمُتَعَرِّفًا لِخَبَرِهَا، لِتَأْلَفَهُ وَيَأْلَفَهَا،
“Dan boleh bagi ayahnya, bila hendak mengunjungi anak perempuannya (yang memilih ikut bersama mantan istrinya) masuk menemuinya secara langsung, dan mencari tahu kabar (situasi dan kondisi) anaknya. Agar tumbuh kasih sayang antar keduanya”
Teks yang Imam al-Mawardi kemukakan tersebut, jika kita baca dengan historical directing-nya sebagai fikih yang mengadvokasi anak perempuan dampak perceraian orang tuanya. Maka, ada dua poin penting yang perlu kita perhatikan di sini.
Pertama, fikih mengizinkan ayah yang tidak toxic untuk mengunjungi anak perempuan walaupun di rumah mantan istrinya. Tidak toxic dalam arti tidak memiliki sifat buruk yang bisa memperparah kondisi anak.
Mengapa yang tidak toxic? Karena ayah yang toxic dapat membuat anak menderita secara mental. Misal ayah yang alkoholik, atau mengkritik pilihan anak yang ikut ibunya, bahkan dalam tataran menyakiti secara verbal maupun emosional.
Hal ini kontra-produktif dengan poin kedua, yaitu ayah mestinya menanyakan kabar dan kondisi anak guna memulihkan mental anak dari dampak perceraian orang tua.
Sebab anak perempuan dampak broken home akan menghadapi situasi yang lebih kompleks, misalkan bullying. Atau mengalami guncangan batin di masa transisi kehidupan barunya yang hanya tinggal sama ibu, tanpa ayah di sisinya. Dengan kehadiran sang ayah, harapannya adalah memulihkan atau setidaknya meminimalisir kemungkinan buruk itu terjadi dalam diri anak .
Kehadiran Ayah Memenuhi Hak Hidup Layak dan Pendidikan Anak
Selain memperhatikan psikis anak yang sentral, ayah juga hadir dalam arti memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi anak seperti nafkah anak yang memang wajib atas orang tua (ayah, dll). Pun menjamin keberlangsungan hak pendidikan anak. Imam Nawawi dalam Raudau al-Thalibin menandaskan.
إِذَا اخْتَارَ الْأُمَّ، فَلَيْسَ لِلْأَبِ إِهْمَالُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِتَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ، إِمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ وَيَتَحَمَّلُ مُؤْنَتَهُ
“Bila anak memilih ikut ibu maka tak boleh ayah menelantarkan anak lantaran ikut mantan istrinya. Tetapi, wajib atas ayah tuk memenuhi hak pendidikan anak, baik melalui dirinya sendiri maupun orang (instansi) lain dan menjamin biayanya”.
Memang betul, teks tersebut sasarannya adalah anak lelaki, tetapi mempertimbangkan historical directing sudah selayaknya anak perempuan juga mendapatkan hak yang sama. Sehingga advokasi fikih bisa menyeluruh, dan menjangkau kelayakan hidup kepada seluruh anak. (bersambung)
