Mubadalah.id – Isu kasus kekerasan seksual di kampus sudah tidak aneh lagi di telinga kita, pasalnya dalam ruang lingkup kampus masih banyak sekali terjadi relasi kuasa, entah itu relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen, kakak tingkat dan adik tingkat, atau bahkan relasi antara teman dengan teman. Di mana hal tersebut menjadi pemicu besar terjadinya tindakan kekerasan seksual.
Apa lagi dosen memiliki privillage untuk menetapkan aturan-aturan seenaknya pada mahasiswa, tidak sedikit mahasiswa yang diajak bimbingan skripsi di tempat-tempat sepi pengunjung, atau penetapan penanggung jawab mata kuliahnya harus perempuan dengan paras cantik, dan atauran aneh lainnya.
Dengan adanya relasi kuasa tentunya mahasiswa tidak punya daya upaya untuk menolaknya atau sekedar mengajukan opsi lain yang lebih aman baginya, karena jika terjadi maka konsekuensi baginya adalah dipersulit oleh dosen tersebut.
Dan ketika sudah terjadi kekerasan seksual, mahasiswapun masih takut untuk melapor, karena itu adalah keputusan besar yang jika tidak berhasil maka akan banyak melahirkan konsekuensi bagi korban, diantaranya stigma sesama mahasiswa, dipersulit urusan akademik oleh dosen tersebut, dan bahkan ancaman pengeluaran dari kampus akibat struktur kampus yang tidak perspektif korban.
Pandemi sudah berlalu sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, walaupun intensitas bertemu secara langsung antara dosen dan mahasiwa hampir tidak ada karena kuliahpun hanya dapat dilaksanakan secara online, tapi tidak menutup kemungkinan untuk aman dari kekerasan seksual. Justru ternyata melahirkan kekerasan seksual jenis baru, yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang secara dampak tidak kalah bahaya dengan kekerasan seksual secara langsung.
Beberapa minggu lalu ada seorang teman kuliah saya yang bercerita soal temannya, sebut saja namanya A, yang merupakan mahasiswi salah satu universitas di Bandung, beberapa kali mendapatkan chat persoanal lewat Whatsapp dari salah satu dosennya. Dosen tersebut memaksa A untuk mengirim foto tanpa kerudung di waktu larut malam.
Selain itu, beberapa teman A juga dichat personal dengan permintaan yang sama, bahkan ada yang sampai dikirim foto yang berbau seksual. Ini baru informasi dari satu dosen, belum lagi dosen yang lain, apa lagi rata-rata korban takut untuk speak up.
Dari kasus KBGO ini menyebabkan A dan teman-temannya menyalahkan diri sendiri atas perilaku dosen tersebut, pikiran “apakah perilaku saya menggoda?” dan “apakah baju saya terlalu sexy?” selalu menghantui mereka. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kejadian itu adalah aib besar baginya yang tidak boleh diketahui banyak orang.
Selain itu, mereka juga malas untuk mengikuti mata kuliah dosen tersebut, tidak mau menjadi penanggung jawab mata kuliah yang diampu oleh dosen laki-laki, bahkan ada yang berpikir sampai tidak mau kuliah lagi.
Kekerasan seksual tersebut juga bisa terjadi antara mahasiswa lagi, entah itu dalam relasi pertemanan atau senior junior. Selain itu, bahkan di dalam organisasi mahasiswa yang dianggap organisasi progresif dalam ngobrolin isu kesetaraan gender juga marak terjadi kekerasan seksual.
Beberapa bulan lalu, ada seorang teman organisasi saya yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ketuanya sendiri. Sebut saja Z, dia menceritakan kronologisnya kepada saya sambil menangis, jujur saya pribadi tidak tega melihatnya. Z berani speak up setelah beberapa bulan memendam kegelisahannya mengenai “siapa yang harus disalahkan dalam kejadian ini?” dan setelah melakukan terapi ke psikiater dengan diagnosa Boederline Personality disorder (BPD).
Karena posisi pelaku yang lumayan punya privillage juga, tidak sedikit teman-temannya yang menyalahkan korban, misal “wajar saja begitu, kan pakaian Z terbuka” atau “padahal kan cuma digituin aja, kok dibesar-besarkan?” atau “halah, paling si Z baper tapi gak dapat perhatian, jadi ngegoreng isu kaya gitu” dan stigma lainnya.
Yang bikin korban kecewa adalah keputusan organisasi tersebut yang dirasa kurang tegas terhadap pelaku, lagi-lagi semboyan “atas nama baik lembaga” menjadi alasan untuk kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Katanya mau pro terhadap korban, tapi kok masih membiarkan pelaku berkeliaran di lingkungan korban? Bagi saya mengeluarkan korban dari organisasi tersebut adalah sudah hal yang mutlak wajib.
Semboyan “atas nama baik lembaga” juga, sering berlaku dalam tatanan kampus. Rata-rata kasus kekerasan seksual ini kebanyakan berakhir pada meja perdamaian, katanya demi kebaikan kampus, korban dan pelaku. Memang trauma korban bisa sembuh dengan berdamai? Tentu tidak!
Justru kampus yang merdeka dan progresif adalah kampus yang pro terhadap korban kekerasan seksual, begitupun organisasi maju dan masif adalah organisasi yang anti kekerasan seksual dan berani mengeluarkan oknum-oknum pelaku dari organisasi tersebut.
Alhamdulilah ada kabar baik nih! Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan tinggi. Pak Nadiem dengan lantang mengancam akan menurunkan akreditasi kampus yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 30 ini. Wah keren sih pak!
PPKS ini mengatur dalam ruang lingkup: (1) Langkah pencegahan kekerasan seksual. (2) Langkah penanganan laporan. (3) Langkah peningkatan keamanan kampus untuk mencegah kasus kekerasa seksual berulang. Kebijakan ini adalah bagian dari pembuktian keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual.
Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan aja pro terhadap korban kekerasan seksual, masa kita enggak sih? Apa lagi kita yang ngaku aktivis HAM, karena kekerasan seksual bagian dari pelanggaran HAM. Maka mari kita ramaikan gerakan #Antikekerasanseksualdikampus, kampus keren adalah kampus anti kekerasan seksual. []
