Mubadalah.id – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia adalah kasus yang harus segera kita tuntaskan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2022 menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Korban kasus KDRT selama 2022 pun tak kalah fantastis, jumlahnya mencapai 18.142 korban. Angka tersebut lebih banyak dari aduan kasus KDRT yang diterima Kemen PPPA.
Rumah tangga menempati urutan pertama sebagai tempat terjadinya kekerasan di Indonesia. Menyusul fasilitas umum, sekolah, tempat kerja dan lembaga pendidikan kilat. Tak hanya itu, suami-istri memiliki angka tertinggi sebagai pelaku kekerasan. Tercatat sebanyak 4.588 pelaku kekerasan rumah tangga sepanjang tahun 2022. Data tersebut menunjukkan KDRT menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan di Indonesia.
“Sepanjang masyarakat itu menganggap kalau kekerasan adalah aib, maka kekerasan berulang akan terjadi,” jelas Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Masyarakat Indonesia seringkali menganggap kekerasan sebagai aib dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban KDRT yang diam, merasionalisasi kekerasan atau memutuskan berdamai dengan pelaku saat pengajuan kasus ke ranah hukum.
KDRT Dianggap Aib Keluarga
Adanya stereotip kekerasan adalah aib mengakibatkan dua hal berbahaya. Pertama, pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali karena menganggap tindakannya tidak merugikan korban. Kedua, korban KDRT menutupi kekerasan dan mengabaikan dampak kekerasan yang ia terima. Stereotipe KDRT adalah aib justru sangat merugikan korban karena semakin rentan mendapatkan kekerasan berulang, sedangkan pelaku tidak menyadari perlakuannya itu membahayakan korban.
Stereotipe KDRT adalah aib rumah tangga merupakan sebuah kekeliruan. KDRT dalam UU no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut, tentu saja KDRT bukan aib karena merugikan pihak lain dan boleh kita laporkan pada penegak hukum.
Perempuan rawan menjadi korban KDRT karena adanya kontrol atas diri perempuan. Baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Selain itu, budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia terbentuk oleh kekuatan patriarkal dalam jangka waktu panjang. Sehingga kerapkali perempuan dalam relasi suami istri menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki, alih-alih menjadi kawan hidup. Banyak suami yang merasa hak kepemilikan istri sepenuhnya ada pada dirinya. Ketimpangan relasi tersebut merupakan pemicu utama KDRT.
Perempuan Sulit Keluar dari KDRT
Apabila perempuan korban KDRT masih menganggap kekerasan adalah aib, proses penyelesaiannya lebih kompleks daripada kasus kekerasan lainnya. Korban akan memiliki sindrom tawanan (hostage syndrome). Yakni gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Sindrom tersebut mengakibatkan perempuan sulit keluar dari KDRT yang terjadi berulang-ulang.
Sekilas, perempuan korban KDRT seolah menerapkan adagium mikul dhuwur mendhem jero yang bermakna menunjukkan kebaikan dan menutup keburukan/aib keluarga. Padahal tidak. Mikul dhuwur mendhem jero adalah falsafah masyarakat jawa untuk mendukung keharmonisan rumah tangga. Mikul dhuwur mendhem jero tidak berlaku pada kasus KDRT. Unen-unen tersebut hanya berlaku pada aib rumah tangga, sedangkan KDRT bukan aib.
Pun bagi perempuan korban KDRT yang berlindung pada ayat agama dalam QS. Al-Baqarah (2) 187. Pada ayat tersebut, Allah menyatakan: “Mereka, istri-istri kamu, adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun, wahai para suami, adalah pakaian bagi mereka.” Pakaian yang dimaksud berfungsi menutup aurat/hal yang rawan serta kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga.
KDRT Dapat Dihentikan
Persoalan KDRT ini bukan aib, dan bukan kekurangan dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat kita tutupi. KDRT merupakan persoalan privat yang menjadi persoalan publik karena berdampak pada kerugian HAM.
Kasus-kasus KDRT dapat kita hentikan apabila kesadaran gender dalam rumah tangga kita terapkan dengan benar. Laki-laki bukan kontrol utama dan tidak berkuasa semena-mena atas perempuan. Perempuan pun bukan pihak yang laki-laki kontrol. Di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran sejajar dalam menjalankan rumah tangga.
Apabila kesadaran gender tersebut terasa masih sulit kita capai, maka yang dapat kita lakukan saat ini adalah menghilangkan stereotip KDRT adalah aib. Sinergi semua elemen masyarakat kita perlukan untuk menghilangkan stereotip itu. Orang tua, mertua, saudara dan tetangga harus bertindak cepat apabila menemukan adanya praktik KDRT. Respon cepat dari stakeholder pada aduan KDRT juga harus kita tingkatkan, agar korban tetap terlindungi dan tidak merasa terintimidasi. []
