Mubadalah.id – Menyeru kebangkitan kawan difabel merupakan suara lanjutan dari tulisan pertama saya di Mubadalah yang berjudul Jangan Memanjakan Penyandang Disabilitas!. Bagi saya, bangkit adalah pilihan paling wajar sekaligus logis. Mengapa demikian?
Sejarah panjang perjalanan umat manusia senantiasa lekat dengan momentum kebangkitan. Tariklah sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan momen-momen krusial dalam tarikh perubahan zaman. Di dalam peradaban Islam, misalnya, Baginda Rasul Muhammad shalla Allahu ‘alaih wa sallama menancapkan titik balik dakwah Islam selepas bermigrasi ke Yatsrib (Madinah saat ini).
Padahal, saat periode Mekkah, dalam durasi lebih dari satu dekade umat Islam mengalami penindasan dan keterpojokan. Dakwah Islam melaju dengan velositas angin-anginan sebab dahsyatnya resistensi dari kalangan Kafir Quraisy. Akhir yang manis, Madinah membuat senyum sang Nabi merekah!
Sementara, mengutip catatan Fritjof Capra dalam The Turning Point (1994), kita bisa memadankan terma ‘kebangkitan’ dengan apa yang Capra sebut sebagai ‘transformasi’. Capra memulai catatan tentang transformasi dengan mengutip I Ching (atau I Tsing) yang mengujar, “Gerak itu alami, mengalir spontan.”
Sebuah transformasi, gerak, alias kebangkitan bagi kalangan difabel memang tidak bisa berjalan secepat “kudeta merangkak” sebagaimana tragedi Gestapu 1965. Namun, sepanjang apapun proses yang mesti berjalan, abad kedua puluh satu semestinya cukup untuk menstimulasi lahirnya kebangkitan tersebut.
Demokratisasi Abad Kedua Puluh Satu
Pembaca barangkali menyoal mengapa abad dua puluh satu merupakan momentum yang pas bagi kebangkitan kawan difabel. Tentu saja, sebab abad dua puluh satu menawarkan demokratisasi. Terutama sekali berkenaan dengan ruang publik.
Bagi Maria Beltran dan Mayka Garcia-Hipola (2014), demokratisasi ruang publik menuntut keselarasan resiprokal atas ambivalensi produk kebijakan dan kebutuhan bertindak. Dengan menjadikan Kota Madrid sebagai sampel penelitian, Maria dan Mayka berkesimpulan bahwa ruang publik yang demokratis menuntun pada keterwujudan relasi inklusif serta fleksibilitas dalam proses pengambilan kebijakan.
Tinjauan Maria dan Mayka merupakan bekal yang cukup untuk kawan difabel menunjukkan taji kebangkitan. Mereka berhak, berotoritas, berkewajiban, sekaligus bertanggung jawab terhadap apa yang melekat pada diri mereka sendiri.
Subjektivitas penuh yang mereka miliki, sebagaimana ajaran KUPI, mesti berdaya guna. Demokratisasi ruang publik membuka peluang bagi jebolnya kebijakan rigid dan tembok-tembok eksklusivisme yang memenjara. Tentu, semuanya berakarkan hasrat kebangkitan dari dalam sanubari kawan difabel.
Saya sangat percaya bahwa kawan difabel merupakan subjek paripurna atau insan kamil dalam penyebutan Ibnu ‘Arabi (1165-1240). Menyitir tulisan Faricha Cahya (Maret, 2025), kekhasan abilitas yang melekat pada diri kawan difabel bukanlah sebuah hukuman apalagi azab. Ia justru suatu anugerah, setidaknya energi untuk menyalakan kebangkitan peradaban.
Toh, Allah sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. Ali Imran ayat 191 menegaskan bahwa setiap sesuatu tercipta sebagai bukti kesempurnaan kuasa-Nya. Lagipula, bukankah kesempurnaan terbukti dengan kesempurnaan itu sendiri?
Ekstensifikasi Payung Fikih
Diskursus mengenai kebangkitan kawan difabel secara praksis tentu membutuhkan ekstensifikasi atau perluasan payung fikih. Sebagai basis yurisprudensi hukum di dalam Islam, keberpihakan fikih terhadap isu-isu disabilitas dapat menjadi pondasi awal bagi kebangkitan kawan difabel.
Sejauh ini, KUPI telah menginisiasi terma ‘fikih disabilitas’ dengan maksud mendudukkan masalah dan bahasan fikih secara lebih inklusif dan mengandung keberpihakan. KUPI menolak interpretasi dan perumusan produk fikih yang monopolistik oleh kalangan tertentu. Pastinya, standing point KUPI tidaklah berangkat dari kengawuran, melainkan senantiasa ber-istidlal dari sumber-sumber primer sekaligus mu’tabar.
Al-Quran menekankan pentingnya tinjauan pengetahuan epistemologis (lahu ‘ilm) serta pengalaman empiris (lahu tajribah) dalam menjawab setiap masalah. Karenanya, fikih disabilitas memiliki kacamata paradigma akomodatif yang khas. Yakni, praktik fikih oleh kawan difabel tidak boleh dinilai sebagai dispensasi (rukhsah). Namun, praktik tersebut justru merupakan pilihan paling ideal yang sesuai dengan kondisi mereka.
Faqihuddin Abdul Kodir selaku penggagas Metode Mubadalah sekaligus Majelis Musyawarah KUPI menegaskan hal tersebut dengan bertitik tolak pada fakta faariqul ahliyah yang dialami kawan difabel. Dalam kesempatan Ngaji RAIN Ramadan Inklusi pada Rabu (19/3) lalu, sosok yang akrab disapa Kang Faqih itu menolak pandangan rukhsah yang murni hasil telaah ulama nondifabel.
Ekstensifikasi pemahaman fikih ala KUPI dan tawaran paradigma Kang Faqih tentu membuka jalan baru bagi kebangkitan kawan difabel. Berbekal ‘ilm serta tajribah yang melekat, kita berharap di masa depan akan terlahir cendekiawan dan intelektual fikih dari kalangan kawan difabel sendiri. Kelak, mereka berotoritas memutuskan secara independen. Mereka tidak lagi bertaklid di bawah bayang-bayang intelektual arus utama.
Saya meyakini, bahwa berkat demokratisasi abad kedua puluh satu ini, masa depan cerah ‘yang kelak’ itu tidak lama lagi. Percayalah! []
