Mubadalah.id – Setiap kali peringatan Hari Buruh tiba, negara seolah tersadar kembali akan eksistensi para pekerja, terutama mereka yang berada di garis paling bawah piramida ekonomi. Pada 1 Mei 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmen-komitmen penting yang terdengar menjanjikan.
Pertama, dukungan terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Kedua, penghentian sistem outsourcing. Ketiga, pembentukan Satgas anti-PHK sepihak, hingga wacana pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
Pernyataan ini seolah menjadi napas segar bagi jutaan buruh, terutama buruh perempuan, yang selama ini menghadapi ketidakadilan struktural di tempat kerja. Namun dalam euforia retorika politik tersebut, kita patut bertanya: apakah ini bentuk keberpihakan nyata, atau sekadar simbolisme kosong yang mudah terlupakan begitu pemilu berlalu?
Dukungan terhadap RUU PPRT tentu pantas kita apresiasi. RUU ini telah mandek selama lebih dari satu dekade di parlemen, sementara ribuan pekerja rumah tangga mayoritas perempuan terus mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan perbudakan modern. Tak jarang mereka bekerja tanpa kontrak, upah tidak menentu, jam kerja tanpa batas, serta kehilangan hak atas cuti, libur, dan jaminan sosial.
Jika Prabowo serius ingin memulai pemerintahannya dengan meletakkan dasar keadilan sosial, maka mendorong pengesahan RUU ini dalam 100 hari pertama kabinet bukan hanya strategi populis, tapi bentuk konkret dari keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Namun hingga kini, belum ada peta jalan yang jelas. Siapa yang akan mendorong pengesahan? Bagaimana strategi lobi politik di DPR? Adakah konsultasi publik yang melibatkan serikat pekerja, aktivis buruh perempuan, dan komunitas sipil? Tanpa itu semua, dukungan terhadap RUU PPRT hanya akan menjadi janji yang terdengar manis tapi hampa realisasi.
Marsinah, Simbol Penting Perjuangan Buruh Perempuan
Wacana pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional juga menyita perhatian. Marsinah adalah simbol penting perjuangan buruh perempuan. Ia terbunuh karena memperjuangkan hak-hak pekerja pabrik di Sidoarjo pada 1993. Namun hingga kini, negara belum berhasil mengungkap pelaku intelektual di balik pembunuhannya.
Pertanyaannya: apakah negara siap mengakui kegagalannya dalam melindungi Marsinah saat itu? Atau penghargaan ini hanya akan menjadi cara untuk memperhalus luka sejarah yang belum sembuh? Mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional seharusnya tidak berhenti di seremoni pengakuan. Ia harus menjadi pintu masuk bagi reformasi mendalam dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, terutama menyangkut perlindungan buruh perempuan.
Di Indonesia, buruh perempuan masih menghadapi diskriminasi ganda: sebagai kelas pekerja dan sebagai perempuan. Upah mereka cenderung lebih rendah dibanding laki-laki, akses terhadap promosi terbatas, dan seringkali ditempatkan di sektor informal atau pekerjaan yang tidak terlindungi undang-undang.
Kebijakan penghapusan sistem outsourcing dan pembentukan Satgas PHK yang digaungkan Prabowo harus diuji dari kacamata ini. Apakah kebijakan tersebut mampu melindungi buruh perempuan dari pemecatan sepihak saat hamil? Apakah mereka akan memiliki ruang untuk menyuarakan ketidakadilan tanpa takut diberhentikan?
Negara Gagal Menciptakan Ekosistem Kerja yang Aman
Selama ini, negara sering gagal menciptakan ekosistem kerja yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender. Banyak kasus pelecehan seksual di pabrik tidak pernah tertangani secara serius. Bahkan, ketika korban melapor, sering kali mereka justru kehilangan pekerjaan. Komitmen Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya tidak melanggengkan praktik ini, tapi hadir sebagai pelindung yang berpihak pada keadilan.
Sudah terlalu sering buruh, terutama perempuan, menjadi komoditas politik jelang pemilu. Janji kampanye membanjir, tapi implementasi nihil. Itulah mengapa komitmen Prabowo pada Hari Buruh ini harus teruji bukan pada apa yang ia katakan, tapi pada apa yang ia kerjakan dalam 6 bulan pertama masa jabatan.
Jika benar RUU PPRT akan DPR RI sahkan, maka kita akan melihat perubahan nyata dalam nasib 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Lalu jika Marsinah benar diangkat sebagai pahlawan nasional, maka negara wajib membentuk Komisi Kebenaran untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Jika outsourcing benar terhapus, maka kita akan melihat sistem rekrutmen dan hubungan kerja yang lebih adil, terutama bagi pekerja perempuan.
Buruh perempuan tidak butuh pengakuan simbolik semata. Mereka butuh keadilan nyata, sistem yang melindungi, dan negara yang hadir. Komitmen Presiden Prabowo harus dijaga dan diawasi, bukan karena kita tidak percaya, tapi karena sejarah telah terlalu sering mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan hanya melahirkan pengkhianatan.
Dalam semangat Hari Buruh dan dari jejak perjuangan Marsinah, kita diajak untuk tidak sekadar berharap, tapi juga bertindak. Perempuan, buruh, dan rakyat kecil berhak atas negara yang adil, berpihak, dan tidak lupa akan janjinya. []
