Mubadalah.id – Kesempatan tinggal sementara di negara maju ternyata membuka ruang refleksi yang lebar. Sembilan puluh hari berada di Eropa ternyata cukup untuk mengamati bagaimana sebuah sistem makro bekerja dan menopang kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, melihat kemajuan dari dekat justru sering kali memicu cara pandang baru yang kontras sekaligus menyakitkan saat menengok kembali ke tanah air.
Memposisikan diri sebagai warga negara berkembang yang sedang hidup di negara maju dan merefleksikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi negara kita dengan negara maju menjadi menarik untuk saya kaitkan dengan dengan diskursus dekolonisasi.
Dalam diskursus dekolonialisasi, istilah “negara ketiga” atau “global south” mungkin sudah usang dan problematik. Namun, dalam tulisan ini, istilah tersebut sengaja saya gunakan sebagai penegasan atas posisi geopolitik kita. Sebuah ruang dengan sistem negara masih compang-camping dan warganya terpaksa bertahan hidup dengan kaki sendiri.
Sebagai masyarakat biasa, jargon feminis “The personal is political” (yang personal adalah yang politis) sering kali terdengar tanpa bisa mengimajinasikan. Kesadaran ini sebenarnya berakar kuat dari pemikiran tokoh feminis perempuan Betty Friedan dalam buku monumentalnya, The Feminine Mystique (1963).
Dalam buku tersebut, Friedan membedah fenomena “the problem that has no name.” Sebuah kondisi jutaan ibu rumah tangga merasa cemas, tidak bahagia, dan tertekan di dalam rumah mereka sendiri.
Friedan membongkar bahwa depresi dan kecemasan personal itu bukanlah “penyakit pribadi” perempuan, melainkan akibat langsung dari sistem sosial-politik yang mengurung perempuan di ranah domestik. Dari fenomena tersebut gerakan feminis gelombang kedua menegaskan bahwa masalah sehari-hari di ruang privat adalah hasil dari ketimpangan struktural.
Skeptisisme Massal
Sayangnya, di lingkungan terdekat kita, kesadaran ini belum sepenuhnya mewujud. Kita masih sering mendengar skeptisisme massal: “Siapa pun presidennya, hidup kita akan tetap begini saja. Kita tetap harus cari uang sendiri.” Sinisme ini seolah memisahkan dinding politik elektoral dengan urusan dapur rumah tangga. Padahal, ketidakmampuan kita memaknai jargon tersebut justru lahir karena dampak kebijakan publik di Indonesia sengaja dikaburkan, dibuat seolah-olah sebagai “nasib” atau sekadar dinamika keluarga biasa.
Kontras ini baru terasa benderang ketika saya berbincang santai dengan seorang kolega di Eropa, seorang antropolog junior yang cukup familier dengan Indonesia. Perbincangan kami bermula dari urusan domestik: relasi suami-istri dan cara-cara membentuk keluarga.
Ia melemparkan pertanyaan retoris: “Di Eropa, ketika anak telah memilih pasangan dan berkomitmen untuk membentuk keluarga, mereka memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Mengapa di Indonesia banyak pasangan yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tua mereka?”
Saya mencoba menjelaskan struktur budaya kita. Di Indonesia, ada norma tak tertulis yang kerap menuntut perempuan mengikuti ruang hidup suaminya. Meski polanya kini kian beragam. Namun, pertanyaan berikutnya menukik lebih dalam: “Mengapa orang tua di Indonesia seolah begitu sulit melepas anaknya dan selalu ingin tinggal bersama?”
Jawaban normatifnya tentu saja adalah kehangatan keluarga dan keinginan menikmati masa tua bersama anak-anak. Namun, jika dibedah lebih dalam menggunakan kacamata sosiologi modern, ada motif yang lebih gelap di balik kehangatan itu.
Sosiolog seperti Jason Schnittker mengingatkan kita bagaimana lingkungan sosial dan kebijakan makro mampu membentuk kecemasan kolektif warganya. Orang tua di Indonesia mengalami apa yang disebut ketidakamanan eksistensial (ontological insecurity) dan kekerasan struktural akibat absennya negara. Mereka sangat khawatir jika di hari tua nanti, tidak ada yang menemani, merawat, atau mengantar mereka ke fasilitas publik yang ramah lansia.
The Feminine Mystique
Pada bagian inilah benang merah dari apa yang terbongkar oleh Betty Friedan dalam The Feminine Mystique mewujud nyata. Kecemasan dan beban di dalam rumah tangga kita hari ini adalah masalah politik. Orang tua di negara maju tidak perlu “mengandalkan” (nggadoli) anak-anak mereka untuk tinggal bersama.
Mengapa? Karena negara hadir sepenuhnya sebagai jaring pengaman sosial. Negara menyediakan fasilitas premium untuk menjaga kesehatan, memastikan jaminan pensiun yang layak, hingga transportasi umum yang ramah bagi lansia.
Sebaliknya, bagaimana Indonesia memperlakukan lansia? Titik inilah yang menjelaskan letak kegagalan negara kita. Negara absen dalam memberikan kepastian hidup bagi lansia. Akibatnya, institusi keluarga dipaksa mengambil alih fungsi negara. Kecemasan orang tua dipindahkan menjadi beban moral dan psikologis bagi anak-anaknya.
Ketika Anda mengalami dilema dan konflik batin karena kesulitan meminta izin tinggal mandiri terpisah dari orang tua, sadarilah bahwa itu bukan sekadar masalah komunikasi keluarga atau ego orang tua yang posesif. Itu adalah kegagalan sistemik. Kesulitan yang kita rasakan adalah akibat dari para pejabat dan presiden yang gagal membangun sistem kesejahteraan sosial yang menjamin masa tua warganya. Orang tua dengan segala kecemasannya adalah korban dari negara yang salah urus.
Melalui tulisan ini, saya ingin menawarkan satu cara berpikir yang baru. Masalah-masalah paling personal yang kita alami di dalam kamar paling privat dan rumah tangga merupakan dampak dari rusaknya sistem negara di hulu. Memahami hal ini secara jernih adalah langkah awal untuk membangun kesadaran politik yang kritis.
Politik bukan sekadar coblosan lima tahunan, tetapi alat untuk menuntut hak-hak paling intim dalam hidup kita. Termasuk hak untuk menua dengan bermartabat tanpa membebani kebebasan generasi berikutnya. []
