Mubadalah.id – Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan dalam hidup ini kecuali kemiskinan. Tidak ada orang yang sengaja ingin hidup miskin. Semua orang akan sepakat hidup dalam kemiskinan sama sekali tidak enak. Maka itu, orang akan sedemikian rupa berusaha agar “menjadi tidak miskin”: bersekolah tinggi supaya karir bagus, mengadu nasib di kota dan negeri orang, berjualan tissue wajah di jalanan, menjadi pedagang kaki lima, hingga memanfaatkan kondisi tubuh untuk mengemis.
Satu hal lagi yang mesti dipahami bahwa kemiskinan itu bukan pilihan. Segala macam usaha untuk menjadi tidak miskin sebagaimana saya sebutkan sebelumnya juga sebetulnya bukan pilihan. Banyak di antara kita semua yang terpaksa “harus menerima nasib” demikian itu. Dan, kabar buruknya, ada sistem yang secara struktural dan “jahat” sengaja mengkondisikan sekaligus merawatnya.
Jika kita semua bisa memilih, tentulah kita tidak ingin memilih kondisi-kondisi itu. Kita tidak ingin bersekolah semata-mata demi karir. Tak mau jauh-jauh #KaburAjaDulu mengais upah di negeri dan kota orang. Enggan susah payah menjadi pedagang kaki lima atau sibuk berjualan tissue wajah di jalanan agar bisa makan. Dan, tentu teman-teman disabilitas pun tidak ingin “menjual” kondisi tubuhnya untuk mendapat belas kasih dengan cara mengemis.
Namun, sistem yang telah terstruktur itu hampir sama sekali tidak memberikan ruang untuk kita bisa memilih. Kita malah “diajari” untuk menerima itu sebagai sebuah nasib. Bahkan, sistem yang telah terstruktur itu sengaja membuat kita “bermental miskin”. Akhirnya terpatri dalam cara pikir kita: sekolah menjadi sekadar komoditas karir; merantau menjadi kewajiban ekonomi; berjualan keliling menjadi cara terakhir bertahan hidup; mengemis menjadi pekerjaan paling mungkin bagi teman-teman disabilitas.
YBS dan masalah kemiskinan
Soal kemiskinan kemudian menjadi lebih mengkhawatirkan ketika YBS (10), siswa kelas IV salah satu SD di Kabupaten Ngada, diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebelum kejadian itu, kabarnya YBS sempat meminta uang Rp. 10.000 kepada sang ibu untuk membeli buku dan pena. Tetapi, karena kondisi sulitnya ekonomi, sang ibu tidak bisa memberi YBS uang sejumlah tersebut.
Saya tak bisa menahan tangis saat membaca warta itu di Harian Kompas (04/02). Ada keterkaitan emosional dengan pengalaman pribadi saya—dan mungkin juga orang-orang lain yang berada dalam kondisi ekonomi keluarga yang mirip. Sulit sekali memang hidup ini.
Waktu saya kelas 1 Aliyah, sekitar tahun 2016, saya pernah meminta uang sejumlah Rp. 2.000 kepada ibu saya. Tapi ibu saya tidak memberi. Dan, barangkali karena sulitnya ekonomi pula, ibu saya malah menceramahi saya dengan sedikit marah-marah. Jujur, itu menjadi momen yang tidak mengenakkan batin saya.
Rp. 2.000 tentulah tidak seberapa. Tapi bagi ibu saya, dengan alasan saya sudah sarapan di rumah dan jatah uang bensin perminggu, uang saku tambahan tidak lagi perlu. Padahal, ada saat-saat darurat saya harus beli bolpoin atau alat tulis lain. Semenjak itu, saya langsung berniat tidak akan pernah lagi meminta uang sepeser pun kepada ibu saya.
Saya yakin YBS pasti tahu kondisi ekonomi ibunya saat ia meminta uang Rp. 10.000, sebagaimana saya mengetahui kondisi ekonomi ibu saya saat saya meminta uang Rp. 2.000. Lantas, jika sudah tahu, mengapa masih meminta? Karena tidak ada pilihan lain, sedangkan kondisi sudah sangat mendesak.
Saya tidak menyalahkan ibu saya karena tidak memberi uang. Ibu tidak salah dan tidak bisa serta-merta disalahkan. Saya yakin YBS juga tidak menyalahkan ibunya. Justru, barangkali dengan rasa bersalah yang timbul dalam hatinya, ia bermaksud mengurangi beban ibu dan saudara-saudaranya dengan cara mengakhiri hidup.
Ekonomi ekstrem dan kesehatan mental
Saya akan mengutip Harian Kompas edisi 4 Februari 2026 yang mengulas persoalan darurat kesehatan mental dalam hubungannya dengan kondisi ekonomi ekstrem keluarga. Saya sangat setuju dengan statement Lahargo Kembaren, Psikiater dan anggota Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kedokteran Spesialis Jiwa Indonesia (PP PDKSJI). Ia menilai tekanan ekonomi sangat berpotensi memengaruhi kesehatan mental masyarakat—termasuk anak-anak.
Anak-anak mungkin tidak memahami secara utuh dan ideal. Tetapi mereka adalah makhluk berpikir yang tentu dapat menyerap stres orangtuanya. Pada momen itu, mereka sangat bisa merasa kalau kehadirannya mungkin jadi salah satu penyebab sulitnya hidup keluarga. Perasaan itu bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi beban psikologis. Kondisi yang besar kemungkinan akan memicu keinginan bunuh diri.
Kita perlu luas dan struktural menyoal masalah ini. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan sistemik yang terstruktur. Karenanya, bunuh diri—seperti dilakukan YBS—tidak bisa dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu. Keputusan bunuh diri YBS bukan sekadar persoalan tidak mampunya seorang individu menguasai kondisi mental dan psikisnya.
Mengutip Lahargo, ada kegagalan sistemik yang terjadi. “Bunuh diri pada anak hampir selalu lahir dari akumulasi masalah. Ketika anak memikul beban orang dewasa, itu tanda sistem belum cukup memeluk anak,” kata Lahargo, Harian Kompas (04/02). Ada sebab lain yang harus dilihat dan diurai.
Dari hal ini, dengan segala contoh kasus bunuh diri yang sudah terjadi, kita mesti lebih dewasa dan jeli dalam menganalisis. Bahwa bunuh diri bukan semata-mata kasus akibat faktor tunggal yang merepresentasikan keputusasaan sia-sia seseorang. Tetapi juga sekaligus cermin dan protes sosial terhadap kegagalan sistemik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan yang dijalaninya.
Melampaui regulasi mental
Kita terlalu sering melihat kasus bunuh diri dengan kacamata moral dan sinis. Menganggap bahwa ia yang bunuh diri itu bermental rapuh, tidak punya regulasi emosi yang baik, dan lemah iman. Barangkali penilaian itu tidak keliru seluruhnya. Akan tetapi, sangatlah perlu untuk melihat multi-faktor yang mendorong kasus semacam itu terjadi.
Keputusan bunuh diri YBS mengajak kita untuk melihat berbagai kondisi sosial dan bagaimana negara merealisasikan berbagai jenis kebijakannya terhadap kehidupan warga masyarakat. Masih terlalu banyak kondisi sosial yang timpang dan berbagai jenis bantuan sosial yang tidak merata serta salah sasaran. Bahkan kabar terbaru keluarga YBS tidak pernah menerima bansos lantaran data kependudukannya belum ter-update akibat pindah tempat.
Kita juga tidak bisa menolak fenomena terkait lainnya bahwa tekanan hidup akibat kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu sebab banyak Gen Z mengalami depresi. Dalam hal ini, tentu negara tidak bisa lantas cuci tangan dan menyalahkan mereka yang tertekan ekonominya bermental abal-abal: menyebut mereka tidak punya daya juang dan malas berusaha.
Saya justru setuju dengan temuan Mufliha Fahmi, seorang Psikolog Klinis asal Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa ada gejala keputusasaan dari masyarakat justru akibat polah-tingkah negara. Mulai dari pilihan policy yang tidak cukup jelas arahnya hingga soal perilaku kontroversial para pejabatnya. Itu nyata dan ada cukup banyak penelitian mengafirmasi itu. Dan jujur saja, saya pun lelah.
Sungguh, tekanan mental akibat kemiskinan strutktural itu sulit bukan main. Kita membutuhkan tidak hanya regulasi mental yang baik. Tidak cukup kalau solusi hanya motivasi dan berhenti sebagai ceramah moral saja. Lebih dari itu, kita membutuhkan keseriusan kerja negara beserta seluruh para pekerjanya. Seluruh elemen masyarakat yang termarjinalkan di negeri ini sangat membutuhkan program-program yang jelas dampaknya bagi kelangsungan hidup mereka. Bukan sekadar program populis. Apalagi program politis sektoral. []
*)Artikel ini merupakan hasil dari Mubadalah goes to Community Surakarta, kerjasama Media Mubadalah dengan UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
