Mubadalah.id – Beberapa hari terakhir ini, lini masa media sosialku penuh dengan kabar darurat perempuan pengawas Pemilu. Hal ini karena hasil tes kesehatan dan wawancara calon pimpinan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di 25 Provinsi di Indonesia telah dirilis. Ironisnya, hanya 3 Provinsi yang memiliki presentase keterwakilan perempuan lebih dari 30%, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah.
Melansir dari laporan yang Puskapol UI rilis beberapa waktu lalu, ternyata keterwakilan perempuan calon Bawaslu Provinsi di 22 Provinsi lainnya masih di bawah 30%. Bahkan 6 Provinsi hanya meloloskan 1 orang perempuan saja. 6 Provinsi ini adalah Riau, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jambi, dan Gorontalo. Ini jelas menjadi darurat perempuan pengawas Pemilu jelang pesta demokrasi Indonesia pada 2024 mendatang.
Tidak heran jika penyebab dari kondisi darurat perempuan pengawas Pemilu perlu kita cari, kita pelajari untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
Penyebab Darurat Perempuan Pengawas Pemilu
Jika membaca dari laporan yang oleh Puskapol UI buat, setidaknya ada 5 hal yang menjadi sebab darurat perempuan pengawas Pemilu, yaitu: Pertama, mekanisme pemilihan dan komposisi tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi. Mekanisme semi terbuka yang dilakukan oleh Bawaslu RI ternyata tidak cukup ideal untuk menemukan Timsel dengan kapasitas perspektif keadilan gender.
Keseluruhan Timsel untuk 25 Provinsi adalah 125 orang, dan hanya terdapat 31 (25%) keterwakilan perempuan di sana. Bahkan di Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Banten, dan Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali dalam Timsel-nya.
Kedua, yang menjadi sebab darurat perempuan pengawas Pemilu adalah belum adanya afirmasi di setiap tahapan seleksi. Total pendaftar seleksi anggota Bawaslu Provinsi mencapai 2.815 orang. Namun pendaftar perempuan hanya berjumlah 636 orang atau setara dengan 22,5% saja.
Pada tahapan seleksi administrasi hanya Provinsi Papua Barat yang meloloskan 28 perempuan (31,1%) calon anggota Bawaslu Provinsi. Akan tetapi semuanya tidak lolos pada tahapan seleksi selanjutnya, yakni tes tertulis dan psikologi.
Ketiga, lemahnya jaminan regulasi afirmasi. Sudah bukan rahasia lagi, jika afirmasi keterwakilan perempuan sebanyak 30% telah Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu atur. Namun, bagaimana dengan kenyataan di lapangan?
Anggapannya keterwakilan perempuan masih bukan prioritas. Inilah salah satu penyebab kondisi darurat perempuan pengawas Pemilu, padahal kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu wajib memenuhi afirmasi 30% sehingga perlu diperjuangkan.
Keempat, proses dan mekanisme seleksi. Pada 2018, Puskapol UI merilis sebab minimnya partisipasi perempuan dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu. Penyebabnya adalah sosialisasi yang tidak masif dan kekhawatiran akan beban kerja yang berat sebagai penyelenggara Pemilu.
Minimnya Pemahaman Isu Kesetaraan Gender
Pada 2022 Puskapol UI menyoroti masih adanya anggota Timsel yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu kepemiluan dan kesetaraan gender. Sehingga, terkadang Timsel tidak memiliki pandangan yang sensitif dalam mendukung keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Kelima, yang menjadi sebab darurat perempuan pengawas Pemilu adalah persoalan politik rekrutmen. Studi Puskapol UI di tahun 2018 menunjukkan bahwa dinamika politik berkaitan erat dengan intervensi berbagai aktor, rendahnya integritas peserta dan Timsel, serta fenomena representasi Ormas. Aku menyadari bahwa semua itu berpotensi untuk bertindak sesuai kepentingan mereka.
Padahal, selain telah Undang-Undang atur, bagaimana keterwakilan perempuan di ruang publik yang dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu juga telah ada dalam agama, Islam khususnya. Islam menempatkan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah yang utuh dan setara.
Perempuan memperoleh karunia akal, dan bersama-sama mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi ini. Marjinalisasi dan subordinasi terhadap perempuan, khususnya pada seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi kali ini jelas telah mencederai fitrah kemanusiaan perempuan.
Pada akhirnya 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota Bawaslu di Provinsi hanya mampu terpenuhi oleh 3 provinsi, yakni Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Namun masih akan ada seleksi penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
Adalah tugas kita bersama untuk mengawal pemenuhan kuota afirmasi 30% bagi perempuan di sana. Agar kondisi darurat perempuan pengawas Pemilu dan penyelenggara Pemilu lainnya, tidak terulang kembali. Hal ini tentu saja sekaligus menunaikan ajaran agama Islam, yang telah memuliakan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi yang setara di hadapan-Nya. []
