Mubadalah.id – Jika merujuk teks Hadis tentang larangan perempuan memimpin, maka teks Hadis tersebut seperti yang diriwayat Abu Bakrah r.a., yang saat itu menolak kepemimpinan politik Aisyah r.a. yang menjadi panglima pasukan perang.
Artinya, sejak awal kemunculannya, teks Hadis ini diperdebatkan pemaknaan dan aplikasinya pada realitas.
Di bawah ini adalah salah satu riwayat yang cukup populer dari teks yang dimaksud:
Dari Abu Bakrah r.a., berkata: aku telah memperoleh manfaat (kebaikan) dari Allah dengan sebuah pernyataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw., pada saat berkecamuk Perang Jamal. Padahal hampir saja aku bergabung dengan pasukan Jamal (yang Aisyah r.a. pimpin) dan berperang bersama mereka.
(Pernyataan itu mereka sampaikan Rasulullah Saw.) ketika datang berita kepada Rasulullah Saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat Putri Kisra sebagai ratu mereka.
Lalu Rasul Saw. bersabda: “Tidak akan sukses (sejahtera) suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan.” (Shahih al-Bukhari, no. 4469).
Seperti terekam jelas di dalam teks tersebut, nuansa Hadis, baik ketika diucapkan Nabi Saw. maupun ketika pertama kali diriwayatkan oleh Sahabat Abu Bakrah r.a., adalah murni terkait dengan sosial dan politik.
Abu Bakrah r.a. adalah penentang kepemimpinan politik Aisyah r.a. Sehingga teks itu pun harus kita pahami dalam konteks sosial politik tertentu. Bukan sebagai norma yang universal.
Nilai Normatif
Nilai normatif dari teks Hadis itu, sebagaimana juga teks lain menegaskan, bahwa kepemimpinan harus ia pegang oleh orang yang bertanggung jawab, kuat, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat.
Bukankah kepemimpinan politik dalam Islam, seperti kata Abu al-Wafa al-Hanbali (w. 513 H/1119 M). Sejatinya adalah yang nyata-nyata membawa kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.
“Bahwa politik kebijakan yang Islami itu adalah yang bisa mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan, dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan. Sekalipun tidak ada secara literal dalam wahyu al-Qur’an, maupun teks Hadis Nabi Muhammad Saw.,”
Demikian pernyataan Abu al-Wafa itu. Kepemimpinan perempuan, karena itu, adalah sah dan bahkan bisa lebih baik sepanjang ia lebih mampu membawa kemaslahatan dari kepemimpinan laki-laki.
Perempuan yang disebut pada konteks Hadis Abu Bakrah dianggap sebagai orang yang secara sosial tidak memiliki kapasitas yang cukup dan kuat sebagai pemimpin.
Jika ada perempuan yang memiliki kapasitas memimpin dan memiliki kekuatan politik, maka ia boleh menjadi pemimpin dalam perspektif hukum Islam. Ia harus kita dukung, sebagai alternatif dari pemimpin laki-laki yang dalam banyak kasus, sering gagal dan tidak menyejahterakan masyarakat. []
