Mubadalah.id– Isu-isu tentang politik identitas yang selama ini dominan pada identitas agama sepertinya juga mulai bergerak pada isu identitas gender. Agama memang selalu menjadi sasaran empuk di tahun-tahun politik untuk dipolitisasi. Namun, semakin berkembangnya isu-isu gender dan kesetaraan di Indonesia, kita juga perlu waspada pada politisasi isu gender.
Kita mungkin memang akan bahagia jika para calon pemimpin membahas soal kuota 30% untuk perempuan, soal pemberdayaan kaum rentan, lapangan pekerjaan untuk perempuan, perlindungan kaum rentan dan lainnya.
Tapi kita sadar tidak? Pembahasan-pembahasan dan isu ketimpangan gender yang diangkat memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan husnudzannya gagasan soal isu kesetaraan itu memang benar adanya. Kemungkinan suudzannya semua gagasan yang disampaikan hanya politis yang saya sebut soal politisasi isu gender.
Aktivisme perempuan dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan keadilan selama ini merupakan gerakan kolektif yang lahir dari komunitas perempuan itu sendiri. Visi kesetaraan yang perempuan bawa tentu memang tidak jauh dari agenda-agenda politik sebagai sarana perwujudan.
Bagi sebagian gerakan perempuan, politik menjadi alat dan metodologis untuk mencapai kesetaraan. Namun, kita tidak boleh lupa, di mana ada kebaikan di situ pula ada yang memanfaatkannya.
Politisasi Isu Gender
Aktivitas politik yang begitu holistik dengan beragam isu dan gagasan tentu tidak akan lepas dari isu kesetaraan dan keadilan gender. Tidak ada yang salah dari semua gagasan dan isu yang menjadi bahan perdebatan kemudian menjadi program kerja.
Akan tetapi, perdebatan gagasan harus substantif membahas isu kerentanan dan keadilan gender. Tidak sekedar berkoar-koar membahas hak-hak perempuan dan anak dan kaum rentan lainnya, kerentanan perempuan, dan membawa-bawa nama perempuan tanpa suatu konsep yang jelas.
Ketidakjelasan konsep dalam pemaparan gagasan, bagi saya merupakan sebuah politisasi isu gender belaka. Politisasi isu gender merupakan aktivitas politik yang membawa isu-isu kesetaraan hanya demi kepentingan suara dan memanfaatkan isu gender agar para aktivis gender berpihak kepadanya. Di tengah aktivisme feminis yang semakin berkembang, tentu isu kesetaraan gender akan menjual bukan?
Tidak jauh berbeda dengan politisasi Islam, banyak dari para calon yang menggunakan simbol-simbol keislaman untuk menjual diri pada kelompok Islam tertentu atau organisasi masyarakat tertentu demi suara, misalnya. Instrumentalisasi agama demi tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan lainnya.
Politisasi isu gender, memanfaatkan simbol-simbol kesetaraan, aktivisme perempuan, dan lainnya untuk kepentingan politik. Isu kesetaraan dan keadilan gender juga potensial mengalami instrumentalisasi dengan banyak mengungkan narasi-narasi perempuan dan anak, misalnya. Padahal, bisa jadi para calon tidak memiliki jawaban atas persoalan kesetaraan gender.
Kerentanan Isu Gender dalam Momen Politik
Sebagaimana agama, isu gender juga rentan mengalami instrumentalisasi dan politisasi dalam pemilu 2024 nanti. Jika seseorang serius pada isu-isu kesetaraan gender, ia juga harus serius berhadapan dengan permasalahan kekerasan seksual, perkawinan anak, sunat perempuan, pemaksaan perkawinan, perlakuan merendahkan janda, pelecehan citra perempuan, marginalisasi perempuan, ketidakterwakilan perempuan, hambatan perempuan membangun karir, komodifikasi perempuan, perdagangan perempuan dan anak, dan lainnya.
Sudah berapa kali kamu mendengar para kandidat membawa nama perempuan tapi tidak ada jawaban strategis untuk mendukung gerakan perempuan? Kalau belum, kita perlu hati-hati dalam membaca narasi politik. Kita perlu skeptis membaca narasi politik. Karena setiap narasi dilatarbelakangi oleh kepentingan tujuan politik dan ekonomi, termasuk gender sebagai politisasi isu gender.
Dalam momen politik, tentu akan banyak sekali kelompok-kelompok dominan yang akan dimanfaatkan narasinya. Kita tahu sendiri bahwa perempuan sudah semakin menjadi kelompok yang memiliki kekuatan. Ada banyak kongres perempuan yang diselenggarakan dan pesertanya tidak sedikit. Perempuan dan kelompok feminis perlahan sudah bersatu dan saling menguatkan, baik itu dari feminis muslim, liberal, dan lainnya.
Menyelamatkan Isu Kesetaraan
Lalu bagaimana menyelamatkan isu kesetaraan dari politisasi? Upaya politisasi tidak bisa kita hindari dan kendalikan. Yang perlu kita sadari bahwa, problem kesetaraan gender adalah problem yang konkrit terjadi. Kasus-kasusnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka, menyelasaikan persoalan kesetaraan gender tidak hanya berupa gagasan normatif.
Mengetahui sensitvitas gender para calon adalah jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari politisasi isu-isu gender. Spirit kesetaraan perlu kita kenali dari sejauh mana mereka membahas problematika perempuan, anak, dan kaum rentan selama ini khususnya di akar rumput. Tidak hanya membahas keterwakilan perempuan yang 30% seperti yang selalu ada dalam setiap penjelasan.
Sejauh mana rekomendasi-rekomendasi yang tawarkan mampu menyentuh secara konkrit persoalan kesetaraan dan keadilan gender. Membaca problematika kesetaraan gender tidak hanya sebagai jargon politik. Tetapi, isu gender harus diartikulasikan dalam momen politik secara esensial. Sebagai kelompok yang mulai mendominasi, perempuan harus bisa menggiring isu tersebut secara subtantif. []
