Mubadalah. id – Membaca tulisan Buya Husein Muhammad yang judulnya demokrasi dalam krisis, saya teringat dengan hadis Nabi yang guru-guru sampaikan terkait budaya kritik. Inti tulisan Buya adalah sistem demokrasi (dalam konteks zaman ini, belum tentu zaman dulu dan masa akan datang) merupakan sistem tata negara terbaik dari sistem-sistem yang buruk. Dan demokrasi merupakan salah satu sistem (wasilah) yang paling dekat mewujudkan tujuan: Keadilan.
Dengan mengutip hadis Nabi di akhir tulisannya, secara implisit buya Husein mengingatkan bahwa bangsa dengan sistem apapun akan luluh lantah bila tak mewujudkan keadilan. Dugaan demikian semakin kuat ketika segelintir rakyat terprovokasi untuk menggelorakan gerakan berpindah dari sistem demokrasi pada sistem lainnya, sebagaimana buya membaca gelagat sebagian masyarakat tersebut.
Demokrasi Hanya Wasilah Pantaskah Dirombak
Tentu saja merombak sistem “demokrasi” yang sudah mapan di Indonesia — yang sudah mengalami redefinisi menurut Islam — bukanlah yang terbaik. Alih-alih keadilan tegak, kekacauan sosial akan merambah di bumi Indonesia. Yang dalam bahasa kaidah fikih, al-dlarar a’dzamu min maslahat.
Dan hal ini bertentangan dengan doktrin (keyakinan) politik Sunni yang umumnya lebih menempuh “jalan aman” atau bersifat realistis bahkan pragmatis. Sesuai kaidah yang menjadi landasannya, “Lebih memprioritaskan penangkalan mudlarat yang nyata ketimbang meraih kemaslahatan yang remang-remang.”
Oleh karena itu, sikap yang terbaik menghadapi krisis demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengkritiknya — terlepas kritik yang pakai adab atau tidak; mengingat adab amat subjektif. Dan beberapa intelek sudah melakukannya, termasuk Muhammadiyah telah melakukan tugas tersebut sebagai civil society menghadapi krisis demokrasi negara bangsa Indonesia.
Bahkan UGM — yang menjadi sarang kaum intelek dan lingkaran kepemimpinan Indonesia, mulai dari Jokowi, Imin, Ganjar, dan Anis –secara resmi merilis kritikan dan mendeklarasikan petisi bulak sumur untuk penguasa saat ini. Sehari setelahnya UII mengikuti mendeklarasikan dalam menentukan sikap politik tersebut guna melakukan kritik terkait keadaan demokrasi. Dan beberapa cendekiawan, baik berupa komunitas maupun individu secara serentak melakukan kritik bersama-sama.
Kritik itu penting sebagaimana menjadi salah satu elemen dalam sistem demokrasi. Bahkan dalam Islam merupakan kewajiban sosial. Tidak hanya itu, pemimpin ideal dalam Islam salah satu motto kepemimpinannya adalah “ruang kritik” oleh rakyat sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aly mempraktikkannya. Baik terbuka maupun tertutup sebagaimana Sayyidina Umar mendapat kritik terbuka oleh perempuan yang dilakukan di publik terkait aturan mahar perkawinan.
Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa jihad yang paling utama dan menantang adalah mengkritik penguasa yang lalim.
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
“Paling utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran (kritik) di depan penguasa”.
Hadis tersebut mendorong kepada semua rakyat untuk melakukan kritik terhadap penguasa yang lalim, diktator, dan dan menyalahgunakan kewenangan. Penting memahami batas antara kritik dan membangkang.
Sikap Rakyat Menghadapi Kezaliman Penguasa
Secara rinci kemudian ulama-ulama mencoba menafsirkan hadis tersebut menyikapi kritik yang akan dilakukan terlebih dalam sistem demokrasi. Abdul Muhsin al-Ubbad, salah satu interpretator kitab Arba’in Nawawi, menarasikan sikap-sikap orang yang menghadapi penguasa lalim dengan mengklasifikasi menjadi tiga.
Pertama, mengkritik dan mengecam secara terbuka bagi orang atau komunitas yang tidak takut dengan ancaman penguasa. Tidak takut dengan intimidasi serta kebrutalan penguasa.
Kedua, mengkritik secara tertutup bila mendapatkan tekanan bahkan tindakan agresi penguasa, yang kemudian dengan mengingkari dengan hati.
Ketiga, rakyat yang tidak mengkritik penguasa lalim justru menyetujui tindakan penguasa. Maka rakyat demikian hinaan Tuhanlah yang ia dapatkan. Karena ia seolah bersekongkol dengan penguasa.
Kritik Terbuka Oleh Komunitas Atas Penguasa Lalim
Bertolak dari doktrin politik Sunni, maka untuk melakukan kritik terhadap penguasa yang lalim mesti dilakukan rakyat sesuai kemampuannya. Keharusan mengkritik tetap berlaku meskipun kritikannya tak didengarkan atau diabaikan.
Dalam kitab Sabilul Muhtadin, masih Syarah Arbain, ada diskusi terkait penyampaian kritik terhadap penguasa. Bolehkah mengkritik secara terbuka? Jawabannya, tak boleh kecuali kemungkaran penguasa itu “viral”.
Menurut kitab ini, budaya kritik sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu (bahkan cendekiawan non muslim). Hanya saja mereka berbeda dalam menyikapi penyampaian kritik. Menurut sebagian ulama alangkah baiknya kritik bila secara “diplomatik”, tidak frontal. Sebaliknya, segelintir yang lain mengusulkan agar kritikan tereskpos secara terbuka.
Hal ini berlandasan hadis Nabi Muhammad.
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَاخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ؛ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا قَدْ كَانَ أَدَّى الَّذِي عَلَيه».
“Barang siapa yang mau mengkritik terhadap penguasa maka jangan sampai terbuka, tetapi mengkritiknya dengan diplomatik (baik). Jika menerima maka selesai bila tidak maka sudah melakukan kewajiban sosialnya”.
Usamah bin Zaid Mengkritik Sayyidina Ustman
Dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim juga menuliskan riwayat ketika Usamah bin Zaid didesak sahabat lainnya untuk mengkritik secara diplomasi dengan membicarakan berdua terkait Sayyidina Ustman. Lalu beliau menjawab bahwa ia telah membicarakannya dengan Sayyidina Utsman.
فَقَالَ: أَتُرَونَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ! وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَينِي وَبَينَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لأَحَدٍ -يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا-: إِنَّهُ خَيرُ النَّاسِ!
“..Ia berkata: Apa kalian menyangka bahwa aku tidaklah berbicara (mengkritik) kepadanya (Sayyidina Ustman) kecuali yang telah saya sampaikan kepada kalian, aku pernah berbicara berdua dengannya tentang sesuatu di mana saya tidak suka untuk memulainya (kritikan), dan aku tidak berkata kepada siapa pun bahwa aku memiliki pemimpin, ia adalah orang terbaik!…”
Riwayat ini menjadi salah satu dasar bahwa menyampaikan kritikan itu harusnya tertutup sebagaimana yang terjadi antara Usamah bin Zaid dan Sayyidina Ustman. Terkait kritikannya boleh jadi lantaran kebijakan Sayyidina Ustman yang barangkali telah mempraktikkan “politik dinasti” sebagaimana masyhur dalam sejarah.
Terlepas dari itu poinnya adalah mengkritik secara tertutup. Tidak berhenti di situ, salah satu argumentasinya bahwa kritik mesti tertutup yaitu salah satu syair Imam Syafi’i:
مَنْ نَصَحَ أَخَاهُ سِرًّا؛ فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ @ وَمَنْ نَصَحَهُ عَلَانِيَةً؛ فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ
“Barangsiapa menasihati (mengkritik) saudaranya secara sembunyi-sembunyi maka telah menasihatinya (mengkritik secara konstruk) dan menghiasinya (memberi solusi), dan siapa pun yang menasihatinya (mengkritik) di depan umum maka dia mengeksposnya dan mempermalukannya”.
Bagaimana Ekspresi Kritik di Indonesia Seharusnya
Dengan demikian, dalam rangka mengelaborasi pendapat terkait penyampaian kritik. Maka dalam konteks Indonesia, untuk menyikapi krisis demokrasi, pertama-tama melakukan kritik dengan diplomatik. Setelah itu, maka rakyat dan komunitas yang tidak takut agresi penguasa melakukan kritik terbuka. Dan bila perlu turun ke jalan (demo) bisa lakukan selama tidak merusak fasilitas negara apalagi punya rakyat. []
