“Berderap dan melaju menuju Indonesia baru. Singsingkan lengan baju singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan, rakyat kita pasti menang.”
Mubadalah.id – Lagu di atas kami nyanyikan bersama, ketika aku berkesempatan mengikuti aksi Kamisan yang ke 852, pada Kamis 20 Februari 2025 di depan Istana Negara Jakarta. Aksi ini selain memperingati Hari Keadilan Sosial Sedunia, juga bagian dari gerakan perlawanan terhadap situasi sosial politik hari ini, yang kita kenal dengan Indonesia Gelap.
Gerakan “Indonesia Gelap” yang berlangsung pada 17 dan 20 Februari 2025 itu, menjadi momentum bagi masyarakat menyuarakan kegelisahan terhadap ketimpangan yang semakin nyata. Dalam aksi ini, berbagai kelompok akan menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap semua sektor masyarakat termasuk dampaknya terhadap perempuan, anak perempuan dan kelompok rentan.
Aksi Indonesia Gelap juga menjadi simbol perlawanan terhadap kegelapan sistem yang menindas dan menuntut transparansi serta keadilan sosial. Selain itu, menuntut kebijakan pemerintah yang lebih pro-rakyat.
Beban Berlipat Ganda bagi Perempuan
Mila Joesuf mengatakan dalam ulasannya di laman Suluh Perempuan bahwa efisiensi anggaran yang pemerintah terapkan sering kali justru menambah beban perempuan. Pemotongan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya, berdampak besar bagi perempuan yang lebih bergantung pada layanan publik ini.
Minimnya anggaran untuk program perlindungan perempuan juga memperburuk situasi korban kekerasan berbasis gender. Di mana perempuan sulit mengakses bantuan hukum, layanan kesehatan, dan rumah aman.
Pengurangan subsidi bagi kebutuhan dasar seperti pangan, listrik, dan transportasi juga berdampak langsung pada perempuan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau menjadi tulang punggung keluarga. Ketika negara abai dalam memberikan perlindungan ekonomi, perempuan terpaksa menanggung beban yang lebih besar untuk bertahan hidup.
Aksi ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat memperburuk kondisi perempuan di berbagai sektor. Dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat, aksi ini akan menjadi momentum untuk menekan pemerintah. Harapannya agar memberikan solusi nyata termasuk bagi perempuan yang selama ini terpinggirkan dari agenda pembangunan.
Negara Gagal Melindungi Perempuan
Aku sepakat dengan apa yang Mila Josesuf paparkan dalam artikelnya tersebut. Di negara ini, ada berbagai regulasi yang bertujuan melindungi perempuan, namun sayangnya implementasi masih jauh dari harapan.
UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) misalkan, yang kita harapkan menjadi tonggak perlindungan perempuan masih menemui banyak kendala dalam penerapannya. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender, sehingga korban sering kali disalahkan atau terabaikan.
Di sisi lain, pendidikan dan media masih mereproduksi narasi yang menormalisasi ketidakadilan gender, misalnya dalam representasi perempuan yang hanya melihatnya sebagai pelengkap atau objek seksual.
Selain itu, peran perempuan dalam politik masih minim. Meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam parlemen, realitasnya perempuan dalam politik sering kali menjadi token tanpa suara yang berdaya. Hambatan struktural seperti budaya politik yang maskulin, kekerasan politik berbasis gender, dan pembungkaman aktivis perempuan semakin memperburuk keadaan.
Tingginya angka kekerasan seksual terhadap aktivis perempuan juga menjadi bukti bahwa negara gagal dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang berjuang melawan sistem patriarki yang menindas. Pembungkaman terhadap perempuan yang bersuara dalam gerakan sosial, baik melalui ancaman, kriminalisasi, maupun serangan digital, semakin menghambat perjuangan menuju kesetaraan.
Agenda Prioritas Perempuan yang Semakin Hilang
Indonesia Gelap yang kita hadapi hari ini, yang berkaitan dengan situasi politik Indonesia menjadi kenyataan pahit agenda prioritas perempuan yang semakin kabur, hilang dan entah. Pada 29 November 2023, gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah mendeklarasikan Maklumat Politik Ulama Perempuan, yang didalamnya memasukkan lima agenda prioritas perempuan.
Agenda prioritas perempuan. Antara lain:
Satu, endidikan dan akses bagi perempuan. Akses pendidikan berkualitas bagi perempuan belum merata terutama di kota-kota yang lebih kecil atau desa. Dua, kesehatan perempuan dan anak perempuan. Karena yang perlu perawatan kesehatan secara khusus adalah perempuan, dengan sekian pengalaman biologisnya.
Tiga, praktik yang membahayakan perempuan. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan seksual, dan kekerasan domestik yang intensitasnya semakin mengerikan. Jumlahnya juga semakin banyak. Seperti perkawinan anak, pernikahan yang tidak tercatatkan, pemaksaan perkawinan, atau pemaksaan penerimaan terhadap perkawinan oleh suaminya. Ini adalah praktik yang membahayakan perempuan, dan anak perempuan
Empat, akses terhadap pengembangan potensi perempuan, akses terhadap dunia kerja, dan akses terhadap peningkatan keterampilan perempuan. Memastikan dunia kerja yang berkeadilan, dan lebih ramah terhadap pengalaman perempuan.
Lima, program kepemimpinan perempuan untuk membibit secara sengaja, membuka ruang-ruang politik bagi perempuan. Yakni untuk membangun ekosistem yang akan melahirkan pemimpin perempuan.
Sepertinya memang jalan panjang kesetaraan di negeri ini kian terjal dan berliku, namun semangat ini tak boleh sekalipun layu. Seperti kisah Nyai Ontosoroh dalam lakon Bumi Manusia. “”Kita sudah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Tentu, kita harus terus mengepalkan tangan, berteriak nyaring dan lantang menyuarakan perlawanan. []
