Mubadalah.id – Satu hal yang mesti diapresiasi, dan karenanya patut jadi inspirasi, adalah semangat juang dari teman-teman disabilitas. Pada Minggu (18/01/2026), begitu saya membuka Harian Kompas halaman 12 tertulis tebal “Ambisi Membara Atlet Difabel Muda Indonesia”, hati saya langsung terenyuh.
Bukan apa-apa, sebab dulu saya juga bermimpi menjadi atlet. Tentulah menjadi hal yang menggembirakan bagi mereka. Bisa berkesempatan menampilkan eksistensi dan potensi dirinya pada ajang ASEAN Para Games 2025, pada 20-26 Januari 2026 di Thailand.
Pagelaran tersebut akan “menjadi panggung para atlet difabel muda Indonesia berunjuk gigi. Selain pengalaman, mereka juga berambisi meraih prestasi tinggi”. Begitulah mengutip headline yang tertulis pada halaman Harian Kompas, edisi Minggu (18/01/2026) itu.
Seluruh mata barangkali sepakat bahwa ajang-ajang semacam itu merupakan ruang yang amat baik dan diharapkan sekali oleh teman-teman disabilitas. Ruang aman dan inklusif. Di mana mereka akan diberikan panggung seutuhnya untuk, sekali lagi, menampilkan eksistensi dan potensi dirinya.
ASEAN Para Games dan sejenisnya itu, mestilah dipahami bukan ajang olahraga semata. Kehadirannya boleh dibilang merupakan “panggilan makna.” Tempat di mana negara-negara ikut andil untuk menampil kemajuan budaya, media menyuguhkan berita-berita positif, dan menjadi tempat belajar publik untuk mengenal teman-teman disabilitas.
Parodoks tersembunyi
Itu adalah satu hal yang mesti mendapat apresiasi. Ada satu hal lain yang kita perlu curiga, dan mungkin membencinya. Adalah bersembunyinya “logika kapitalisme modern” yang menyertai setiap pagelaran ajang-ajang tersebut. Saya tidak sedang sinis. Hanya saja, kita mesti melihat dan menarasikan sisi-sisi lain yang kiranya tidak baik dari budaya-budaya yang tampil baik.
Perlulah saya tegaskan lagi, musuh kita bersama adalah ketidakadilan. Celakanya, dewasa ini ketidakadilan seringkali kabur lantaran dikemas dengan dan dalam budaya-budaya yang nampak baik luarnya saja. Saya juga tidak hendak menuduh. Akan tetapi, saya khawatir bilamana setiap pagelaran baik ternyata hanyalah gimmick yang penuh kepentingan untung-utungan.
ASEAN Para Games, misalnya, pada sisi permukaannya boleh jadi merupakan bentuk perayaan amat radikal bagi adanya keberagaman tubuh. Sebuah ajang yang menampilkan bahwa tubuh yang selama ini terbilang “tidak normal”, “tidak utuh”, atau “tidak ideal” ternyata juga bisa dan mampu untuk bertanding, menang, bahkan mencetak rekor.
Kita tahu dalam cara pikir olahraga modern, sejak mula mengenalkan sosok atlet adalah mereka-mereka yang memiliki tubuh sempurna, simetris, kuat, dan efisien. Lalu cara pikir semacam itu mulai roboh sejak hadirnya “atlet difabel”. Tatkala tubuh yang masuk dalam kategori “tidak normal” secara biologis atau menyimpang bisa tampil sebagai tubuh yang fungsional, kompetitif, bahkan mampu mencatatkan rekor tinggi.
Pada titik demikian, ada nuansa yang tampak membebaskan. Asumsi bahwa kemampuan hanya milik tubuh tertentu mulai runtuh. Namun, lagi-lagi, terjadi paradoks yang membuat nuansa pembebasan itu tidak pernah tampil secara adil dan merata. Cara main logika kapitalisme modern masih terus menjadi momok.
Normal baru tubuh difabel
Misalnya begini, dalam arena olahraga resmi sudah tentu tubuh difabel harus patuh pada aturan-aturan yang bersifat industrial. Ada standar tertentu yang mengatur tubuh mereka untuk hadir dalam keberagamannya. Artinya, kehadiran tubuh mereka mesti diklasifikasi, diukur, dan diatur. Ada pembagian kelas disabilitas, penilaian tingkat fungsi tubuh, batasan alat bantu, dan regulasi teknis yang sangat rinci.
Barangkali industri olahraga dengan gamblang akan bilang kalau semua itu demi keadilan kompetisi. Secara teknis, argumen tersebut masuk akal. Tetapi secara filosofis-etis, jelas itu mengandung konsekuensi tidak main-main. Bahwa tubuh difabel hanya terakui sejauh ia patuh pada sistem pengukuran ketat.
Alhasil, terjadi normalitas tubuh versi baru. Kalau dalam olahraga arus utama tubuh “normal” adalah tubuh yang utuh, kuat, dan simetris, maka dalam olahraga arus kedua tubuh “normal” adalah tubuh difabel yang lolos klasifikasi. Akhirnya tetap saja, tubuh harus tetap taat pada standar. Cuma ini standarnya bergeser.
Inilah mengapa saya memunculkan term “logika kapitalisme modern” sebelumnya. Sebab dalam cara main semacam itu kita bisa membayangkan lagi bagaimana “rezim kuasa” bekerja dengan bentuk baru yang selalu halus dan mengaburkan. Tidak menyingkirkan, tetapi mengatur.
Soal ini tentulah saya akan kembali menghadirkan kritik Michel Foucault terhadap rezim kuasa itu, terutama tentang “disiplin tubuh”. Yakni, ketika kontrol tubuh tidak lagi lewat larangan kasar, melainkan lewat “sistem pengetahuan” yang sifatnya medis, teknis, administratif, dan klasifikatif.
Jebakan baru
Akhirnya, dengan cara main semacam itu, tubuh difabel menjadi “objek pengetahuan” baru yang rawan penilaian, pengujian, dan pengkategorian untuk dapat berfungsi optimal dan lolos sistem seleksi olahraga global. Mereka harus menebus hak dan kebebasan masih tetap dengan harga mahal berupa kepatuhan pada regulasi dan sistem. Tubuh mereka terjebak dalam standar baru versi industrial olahraga.
Bahkan yang paling menyakitkan adalah ketika tubuh mereka menjadi komoditas baru yang sifatnya industrial. Saya khawatir akan timbul persoalan baru dari kecenderungan cara pandang “jahat” khas masyarakat modern. Ketika mayoritas masyarakat cenderung hanya menghargai disabilitas dalam bentuk prestasinya, bukan dalam bentuk hak-haknya.
Maka patutlah kita bertanya: ketika tubuh difabel diukur, diklasifikasi, dan diregulasi demi kompetisi dan tontonan, apakah tubuh itu masih sepenuhnya milik subjeknya? Apakah pengakuan dan penerimaan harus selalu menuntut penyeragaman dalam bentuk standar maupun normalitas-normalitas semacam itu?
Baiklah. Memang olahraga sejak awal memiliki standar tertentu, dan karenanya punya orientasi dan kepentingan tertentu pula. Tidak ada yang salah secara teknis dalam standar industri olahraga. Akan tetapi, persoalannya bukan pada keberadaan standar tersebut. Persoalannya lebih pada pertanyaan: standar siapa, untuk tujuan apa, dan siapa yang tersingkir karenanya? Mengapa senantiasa menampilkan logika standarisasi kepada masyarakat yang terkadang justru selalu tampil tebang pilih itu?
Harapan masa depan
Ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian. Katakanlah “para atlet difabel” itu sukses mendulang banyak prestasi. Apakah hidup mereka akan finish sampai di situ? Tidak. Ajang olahraga barangkali hanya seumur jagung. Sangat sebentar ketimbang perjuangan seumur hidup pasca tanding ajang ASEAN Para Games, misalnya.
Kalau boleh mengatakan, apalah arti penerimaan seremonial olahraga bergengsi yang hanya sebentar itu dibandingkan penerimaan dalam bentuk dan ruang fasilitas publik ramah disabilitas yang berlaku sepanjang hidup. Sekali lagi, saya tidak sedang sinis. Kita perlu lebih memperhatikan hak-haknya untuk hidup nyaman dan layak.
Tidak ada yang keliru dengan ajang olahraga khusus untuk teman-teman disabilitas. Namun, alangkah baiknya bilamana “makna inklusif” yang terusung dalam pagelaran olahraga semacam itu tidak berhenti sekadar sebagai seremoni negara. Harus pula terlaksana pembenahan tata kelola kota secara sungguh-sungguh dan perbaikan akses fasilitas publik dalam sifatnya yang tidak temporer. Administrasi publik, negeri maupun swasta, juga harus direkonstruksi agar adil bagi kelangsungan hidup mereka.
Perjuangan mereka adalah sepanjang hidup. Maka itu, segala kelengkapan yang menunjang perjuangan mereka haruslah beres. Sebab masih banyak dari mereka yang setelah purna menjadi atlet, justru terabaikan hidupnya.
Mereka dielu-elukan saat berprestasi, tetapi kemudian dilupakan. Dibiarkan hidup dalam kebijakan publik, akses transportasi, pendidikan, dan lapangan kerja yang sifatnya masih eksklusif dan tidak ramah. Mereka lebih membutuhkan hak-haknya di luar arena olahraga untuk terus berjuang hidup. []
*)Artikel ini merupakan hasil dari Mubadalah goes to Community Surakarta, kerjasama Media Mubadalah dengan UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
