Mubadalah.id – Waktu SD, ibu saya sering membekali saya makan siang dengan lauk mendol (olahan tempe yang digoreng pipih), kadang disandingkan ikan asin dan urap. Di hari lainnya, kotak makan siang saya terisi oleh Lele, tempe-tahu, urap-urap dan variasi makan bergizi rumahan lainnya. Saya suka. Tidak pernah protes, tidak pernah merasa kurang.
Sampai suatu hari, seorang teman melirik kotak bekal saya dan berkomentar, “kamu nggak malu, lauknya gitu-gitu?”
Hari itu, saya hanya menutup kotak bekal itu lebih cepat dari biasanya. Dan esoknya, saya mencoba protes ke ibu tentang lauk mendol atau ikan asin, dua lauk yang sebenarnya saya doyan dan tidak ada masalah apa pun di dalamnya, kecuali fakta bahwa bekal saya tidak terlihat seperti nugget dan kentang Mc Donald di kotak bekal teman-teman saya. Tampak keren pada saat itu.
Ibu tidak langsung menanggapi. Beliau hanya tersenyum tipis lalu bertanya, “Tapi kamu suka, kan?”
Satu kalimat. Itu yang diperlukan untuk membuat saya malu pada sesuatu yang tidak semestinya memalukan. Karena faktanya, saya suka.
Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa mekanisme yang sama berlaku jauh lebih luas dari sekadar kotak bekal. Kita tidak lagi malu pada lauk di dalam kotak bekal, kita merasa tertinggal pada rumah yang belum renovasi, pada gawai yang belum ganti beberapa tahun terakhir, pada pendidikan anak yang belum masuk kategori bergengsi, atau pada liburan yang belum ke luar negeri. Dan sumbernya bukan lagi satu teman di kelas. Akan tetapi datang dari layar yang kita pegang sepanjang hari, dua puluh empat jam, tanpa jeda.
Fenomena “Makan Tabungan”
Ada fenomena yang cukup menarik di kelas menengah Indonesia. Kita rela cicil untuk traveling, tapi enggan cicil investasi. Rela berburu skincare karena review menggiyurkan influencer panutan kita tapi belum punya dana darurat. Rela upgrade gadget tiap dua tahun, tapi tabungan pensiun masih dalam wacana.
Mandiri Institute mencatat fenomena “makan tabungan” pada kelas menengah sudah berlangsung sejak kuartal II 2023. Rata-rata simpanan per rekening untuk kelompok tabungan di bawah Rp 100 juta turun konsisten dari Rp 3 juta pada 2019 menjadi Rp 1,8 juta pada 2023. Bukan karena orang Indonesia tiba-tiba jadi lebih boros, tapi karena biaya hidup yang semakin mahal bertemu dengan pendapatan yang stagnan, membuat banyak orang kesulitan menabung bahkan setelah kebutuhan dasar terpenuhi (Mandiri Institute, 2023–2024).
Di sisi lain, pasar luxury goods Indonesia mencapai USD 3,12 miliar pada 2024 dan terus tumbuh (Statista, 2024). Sementara prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen pada tahun yang sama— hampir satu dari lima balita Indonesia (Kementerian Kesehatan RI/BKPK, 2025). Dua angka ini hidup berdampingan, dan keduanya nyata.
Ini bukan soal bodoh atau pintar. Ini soal bagaimana kita membuat keputusan ekonomi bukan untuk hidup layak, tapi untuk terlihat berkelas dengan kondisi ekonomi yang terbatas
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebutnya habitus dan kapital simbolik — gagasan bahwa manusia tidak hanya berkompetisi secara ekonomi, tapi juga secara simbolik (Bourdieu, 1984). Kita membeli bukan sekadar untuk memiliki, tapi untuk terakui. Tas, mobil, sekolah anak, bahkan kotak bekal, semuanya bisa menjadi bahasa sosial yang menunjukkan di kelas mana kita berdiri. Dan bahasa itu, secara perlahan, lebih menentukan keputusan kita daripada logika keuangan mana pun.
Tapi saya tidak ingin pembahasan ini berhenti pada individu. Karena ada hal yang lebih besar tentang: mengapa standar tentang “cukup” itu terus bergerak menanjak, dan siapa yang diuntungkan ketika ia terus bergerak?
Ketika Rasa Kurang Menjadi Industri
Kemiskinan yang paling berbahaya bukan selalu yang terlihat. Ada yang disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan Struktural bukanlah kemiskinan karena malas atau tidak mau berusaha, tapi kemiskinan yang diproduksi sistem. Upah yang by design tidak cukup untuk menabung setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
Pendidikan berkualitas yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Tanah dan modal yang dikuasai segelintir orang. Proporsi kelas menengah Indonesia bahkan menunjukkan tren penurunan: dari 41,9% kontribusi konsumsi nasional pada 2018 menjadi 36,8% pada 2023 (BPS, 2023; CORE Indonesia, 2024). Bukan karena mereka naik kelas. Tapi karena banyak yang justru jatuh ke bawah.
Ada dimensi yang jarang masuk dalam percakapan ini. Perempuan. Ibu-ibu kelas menengah bawah menanggung beban ganda yang tidak pernah terhitung dalam statistik mana pun — bekerja produktif di luar rumah, lalu kembali menanggung seluruh kerja reproduktif di dalamnya: memasak, mengasuh, mendidik, menjaga. Tanpa upah, tanpa pengakuan, tanpa masuk ke angka PDB. Dan di atas semua itu, standar “ibu yang baik” dari algoritma terus berubah, tanpa pernah memperhitungkan kelelahan itu.
Pernah terbesit rasa minder dalam diri saya karena tidak membuatkan bekal yang estetik. Pernah juga saya ragu apakah stimulasi yang saya berikan sudah cukup, apakah mainan edukatifnya memadai. Semua pertanyaan itu lahir beriringan dengan membandingkan diri saya dengan ibu-ibu lain di layar Instagram. Jadi, kemungkinannya bukan anak saya yang kurang. Sayalah yang kelelahan oleh standar yang terus bergerak.
Pelan-pelan saya merangkak keluar dari nina bobo media sosial yang cukup silau dan sulit tergapai.
Negara, Pasar, dan Warga yang Dibuat Bergantung
Negara kita pandai membangun citra pemberdayaan. Ada bansos, ada subsidi, ada program yang namanya selalu terdengar penuh harapan. Tapi yang paling sering dibangun adalah ketergantungan yang terorganisir, bukan kapasitas rakyat untuk berdiri sendiri. Beri ikan setiap bulan — jangan terlalu serius mengajari menjala. Karena yang terus membutuhkan ikan adalah pasar yang menguntungkan bagi yang menjual jala.
Kelas menengah berada di tengah paradoks ini dengan posisi yang sangat strategis bagi sistem. Cukup nyaman untuk tidak protes keras, cukup cemas untuk terus bekerja dan terus konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dirayakan, sementara ketimpangan semakin mengeras. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kondisi yang terstruktur dan tersistem.
Qana’ah sebagai Perlawanan
Islam sebenarnya sudah lama memberi kerangka yang jernih untuk membaca situasi ini. Konsep qana’ah — merasa cukup dengan apa yang ada tanpa berhenti berusaha — bukan ajaran pasrah. Ia adalah perlawanan terhadap sistem yang terus menciptakan rasa kurang.
Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa.” (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051). Dan Al-Qur’an mengingatkan, “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takatsur: 1-2).
Alih-alih larangan untuk menjadi kaya, ayat ini justru memberikan peringatan keras ketika mengejar pengakuan sosial menjadi tujuan hidup yang menggeser segalanya.
Qana’ah bukan berarti diam pada ketidakadilan. Dalam tradisi Islam, keadilan sosial (’adl) adalah kewajiban kolektif. Ketimpangan bukan takdir yang harus diterima, melainkan masalah yang harus dipertanyakan, termasuk dipertanyakan kepada struktur yang menciptakannya.
Karena itu, Qana’ah tidak boleh terpakai untuk menasihati rakyat agar menerima ketimpangan dengan lapang dada. Qana’ah bukan dalih agar buruh menerima upah yang tidak layak, petani menerima harga yang timpang, anak bangsa menerima sajian makanan “bergizi” yang kurang layak, atau kelas menengah menerima terus menyusutnya ruang aman ekonomi mereka.
Dalam Islam, qana’ah bekerja pada ranah hasrat. Sementara keadilan bekerja pada ranah struktur. Yang pertama mengajarkan manusia untuk tidak diperbudak oleh keinginan yang tak berujung. Yang kedua menuntut masyarakat dan negara memastikan setiap orang memiliki kesempatan hidup yang bermartabat. Keduanya tidak saling meniadakan, justru saling melengkapi.
Pelajaran pertama tentang itu justru saya dapatkan pertama kali di meja makan rumah kami.
Ibu saya punya satu kalimat yang selalu ia ucapkan ketika saya menginginkan sesuatu yang tidak ada di meja makan kami: “Makan yang ada di meja, nduk.”
Di saat yang sama, ibu berusaha memastikan hak orang lain tetap terpenuhi. Sebagai seorang pegawai negeri dengan gaji yang tidak besar, beliau rela mengalokasikan sekitar sepertiga penghasilannya untuk membayar asisten rumah tangga sesuai standar yang berlaku saat itu. Kami diajari untuk hidup sederhana, tetapi tidak pernah diajari menghemat dengan mengorbankan hak orang lain.
Kini kalimat yang sama saya ucapkan kepada anak saya. Dan setiap kali mengucapkannya, saya sadar bahwa yang sedang saya latih bukan hanya dia, tapi juga diri saya sendiri.
Membedakan Lapar dan Keinginan
Rasa cukup tidak datang begitu saja, Namun perlu kita bangun perlahan dari kebiasaan kecil, dari cara kita berbicara tentang apa yang kita punya, dari pilihan untuk tidak membiarkan layar dan kehidupan orang lain menjadi satu-satunya tolok ukur hidup kita sendiri. Tapi menurut saya kejernihan individual belum cukup memadai jika strukturnya tetap sama.
Di sini, kita perlu keduanya: kewarasan diri dan keberanian untuk selalu mempertanyakan yang membuat sebagian orang terus berusaha tanpa pernah benar-benar maju. Wallahu A’lam. []
Rujukan:
- Al-Qur’an Surah At-Takatsur (102): 1-2.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. BPS.go.id.
- Bank Indonesia. (2023–2024). Survei Konsumen Bank Indonesia. BI.go.id.
- Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
- CORE Indonesia. (2024). Brief Report CORE Economic Outlook 2025. CORE Indonesia.
- Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051 — tentang kekayaan jiwa (ghina al-nafs).
- Kementerian Kesehatan RI / BKPK. (2025). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Kemkes.go.id.
- Mandiri Institute. (2023–2024). Mandiri Spending Index. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- (2024). Luxury Goods Market Indonesia. Statista.com.
