Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu, saya akhirnya bertemu dengan Saraiyah, ulama perempuan sekaligus ketua Sekolah Perempuan Pelangi dari Desa Sukadana, Bayan, Lombok Utara. Pertemuan itu difasilitasi oleh jaringan Kapal Perempuan dan direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Lombok Timur. Jujur, saya sempat deg-degan.
Di bayangan saya, Saraiyah adalah sosok perempuan dengan pengalaman hidup yang keras, teguh dalam perjuangan, dan mungkin tidak mudah didekati. Tapi kesan itu langsung berubah.
Kami ngobrol santai di berugak halaman rumahnya. Di sampingnya ada tenda sederhana untuk kegiatan belajar komunitas. Saraiyah menyambut dengan senyum dan sangat responsif. Saya jadi merasa seperti ngobrol dengan kawan lama.
“Anak-anak itu belum mengerti kesehatan reproduksi, belum siap menjalani peran sebagai pasangan, apalagi sebagai orang tua. Bayangkan, bagaimana anak menggendong anak.” Ungkap Saraiyah dalam pertemuan pertama kami. Waktu itu, ia baru pulang dari Bayan, mendampingi kasus pemisahan perkawinan anak.
Berangkat dari Kegelisahan yang Berulang
Keterlibatan Saraiyah dalam isu pernikahan anak tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bersinggungan langsung dengan praktik ketidakadilan terhadap perempuan. Di keluarganya, ia menyaksikan bagaimana seseorang bisa menjadi korban ataupun pelaku dalam relasi yang tidak setara.
Saraiyah bercerita bahwa adiknya menikah setelah lulus sekolah dasar. Di saat yang sama, sang ayah melarangnya untuk melanjutkan pendidikan setamat SMP. Ayahnya pernah mengatakan, “Kamu tidak boleh sekolah, karena kalau sekolah nanti kamu hamil.”
Selain faktor ekonomi, Saraiyah menemukan persoalan yang jauh lebih kompleks yang menyebabkan kasus-kasus pernikahan anak ini terus terjadi.
Pendampingan dengan Membuka Ruang Dialog
Dalam mengadvokasi kasus-kasus pernikahan anak, Saraiyah memilih membuka ruang dialog, baik dengan anak, orang tua, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Baginya, persoalan pernikahan anak tidak bisa selesai hanya dengan melarang atau menyalahkan satu pihak. Ada banyak faktor yang saling berkaitan di dalamnya.
Saraiyah mengakui bahwa pendampingan kasus-kasus ini tidak selalu mudah. Dalam beberapa kasus, keluarga sudah lebih dulu mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya. Sebagian orang tua merasa pernikahan adalah cara paling aman untuk melindungi anak dari pergaulan bebas. Ada juga yang khawatir anak perempuan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat jika tidak segera menikah. Di beberapa kasus lain, kondisi ekonomi keluarga membuat mereka menganggap pernikahan sebagai jalan keluar tercepat.
Di Lombok Utara, praktik pernikahan anak masih menjadi persoalan yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah ekonomi, kuatnya adat, tekanan sosial, minimnya akses pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Saraiyah membuka dialog mulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan reproduksi, kesiapan mental, kondisi ekonomi keluarga, hingga beratnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, banyak anak sebenarnya belum memahami apa yang akan mereka hadapi setelah menikah.
Pendekatan ini menjadi penting karena dalam banyak kasus, orang tua atau keluarga seringkali menempatkan anak hanya sebagai objek keputusan. Mereka tidak benar-benar mendapatkan ruang untuk menyampaikan keinginan atau kesiapan mereka sendiri. Padahal, dalam relasi yang lebih adil, kita juga harus mendengar suara anak. Anak bukan sekadar pihak yang harus menerima keputusan, tetapi individu yang memiliki hak untuk memahami dan menentukan jalan hidupnya sendiri.
Berhadapan dengan Adat
Salah satu tantangan terbesar menurut Saraiyah datang dari kuatnya pengaruh adat, terutama di wilayah Bayan, Lombok Utara. Di sana, praktik-praktik adat masih sangat kental dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan pernikahan. Di antaranya adalah praktik merariq kodek, atau pernikahan anak dengan proses awal membawa lari perempuan oleh pihak laki-laki. Setelah itu, ada tahapan selabaran, yaitu proses pemberitahuan kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka sudah dibawa.
Dalam praktiknya, proses ini seringkali berjalan cepat dan menutup ruang bagi perempuan, terutama usia anak, untuk menyampaikan keinginannya. Begitu proses berjalan, seolah-olah keputusan sudah final dan tidak bisa berubah.
Melalui perannya sebagai anggota Majelis Krama Adat Desa (MKAD), Saraiyah mulai memasukkan cara pandang yang berbeda. Ia tidak menolak adat secara langsung, tetapi mengajak melihat kembali bagaimana adat bisa dijalankan dengan lebih mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.
Dalam praktik adat, proses selabaran mempunyai rentang waktu sekitar tiga hari sebelum keputusan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ia melihatnya sebagai ruang jeda bagi kedua pihak, terutama anak perempuan, untuk benar-benar berpikir melanjutkan pernikahan atau tidak.
Tantangan Tafsir Keagamaan
Selain tantangan adat, Saraiyah juga berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang masih sempit. Dalam beberapa situasi, masyarakat di lingkungannya menganggap upaya-upaya Saraiyah sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran agama.
Sebagian masyarakat memahami bahwa daripada anak terjerumus dalam pergaulan bebas atau zina, maka menikah adalah pilihan yang lebih baik. Pandangan ini seringkali menjadi dasar untuk mempercepat pernikahan, termasuk pada usia anak.
Saraiyah tidak menolak pandangan tersebut secara langsung. Ia mengajak melihat kembali bahwa pernikahan bukan hanya soal menghindari hal yang dilarang, tetapi juga tentang kesiapan menjalani kehidupan. Anak-anak yang belum memahami kesehatan reproduksi, belum siap secara ekonomi, dan belum siap menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga, justru berisiko mengalami kesulitan yang lebih besar setelah menikah. Saraiyah mencoba menghadirkan cara pandang yang lebih utuh bahwa ajaran agama juga berbicara tentang tanggung jawab, kemaslahatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Belajar untuk Relasi yang Lebih Adil
Pertemuan singkat saya dengan Saraiyah itu membuat saya melihat bahwa kerja-kerja pendampingan seperti ini tidak sederhana dan bahkan sangat kompleks. Di balik upaya mendampingi anak dan keluarga, Saraiyah juga menghadapi banyak tekanan.
Ia pernah mendapat penolakan, cibiran, bahkan intimidasi saat mendampingi kasus pernikahan anak. Tidak semua orang setuju dengan cara pandangnya. Ada yang menganggap apa yang ia lakukan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, bahkan ada yang menilai upaya tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama.
Situasi seperti ini tentu tidak mudah. Apalagi ketika kasus yang sama terus berulang, sementara perubahan di masyarakat masih berjalan pelan. Tapi Saraiyah memilih tetap terlibat untuk mendampingi, membuka ruang percakapan, dan mencoba menjelaskan bahwa anak-anak juga perlu didengar sebelum keputusan besar diambil atas hidup mereka.
Sekali lagi saya belajar bahwa membangun relasi yang lebih adil bukan hanya soal wacana, tetapi juga soal kesediaan untuk terus bertahan di tengah banyak penolakan. []
