Mubadalah.id – Ibnu Khaldun mewanti-wanti kehadiran pemimpin yang nir-kompetensi sejak dulu, oleh karena itu baginya, kualifikasi utama bagi calon pemimpin adalah kemampuan dasar, agar tidak terjadi kakistokrasi dalam pemerintahan.
Bicara pemimpin, bagi saya salah satu pembicaraan yang berbobot dan kompleks. Karena selain menyentuh aspek kebijakannya (dhahir), sisi psikologisnya (batin) pun tidak kalah penting untuk menganalisis munculnya kebijakan yang lainnya.
Indonesia hari ini menyuguhkan pemandangan yang tidak selalu menggembirakan dalam soal ini. Kontestasi ‘nafsu’ menjadi pemimpin layaknya putaran wahana pasar malam yang hanya tampil sebagai pertunjukan dan jauh dari kata pengabdian.
Ia tampil manis ketika beretorika, sementara di belakangnya tersimpan kalkulasi kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai esensial. Hasilnya, setiap ucapan yang keluar dari lisan pemimpin terasa sebagai seorang ahli membual yang tak kunjung aksi. Sedangkan warga negara sengaja masuk echo chamber sosial-politik alih-alih proaktif antusias.
Ironi diskursif itu memberi pesan bagaimana seorang pemimpin memandang dirinya sendiri, memandang rakyatnya, dan memandang pertanggungjawabannya. Jika hanya memandang rakyat dan pertanggungjawabannya saja, besar kemungkinan seorang pemimpin akan krisis kejiwaannya.
Al-Qur’an Bicara Pemimpin.
Dalam literatur keislaman, frasa pemimpin memiliki kurang lebih 4 terminologi, yaitu khalifah, Imam, Sulthan, dan Ulil Amri. Dari 4 term tersebut masing-masing memiliki penjelasan menarik yang memiliki nilai kredibilitas sebagai acuan melihat idealitas seorang pimpinan.
Pertama, Khalifah. Diksi ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang identik sebagai visi penciptaan manusia untuk menjaga dan merawat bumi sebelum nabi Adam tercipta. Kemudian ayat selanjutnya menegaskan penciptaan nabi Adam dan Allah mengenalkan simbol-simbol di dunia kepadanya.
Apabila kita korelasikan dengan sifat kepemimpinan, ayat ini seakan-akan berpesan jika mau jadi pemimpin hendaknya belajar dahulu, belajar realitas (ontologis) dan nilai-nilai universal, seperti sifat manusia, simbol-simbol kekuasaan, empati, serta bersifat akseptan. Kemudian berlayar pada ranah epistemologis menegakkan keadilan, kebenaran, dan daya pikir yang kuat.
Kedua, Imam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah menjadikan nabi Ibrahim sebagai Imam bagi manusia, baik menjadi nabi atau bukan. Allah mengangkat Ibrahim sebagai Imam karena keteguhannya melewati ujian-ujian berat, sebuah gelar yang lahir dari pembuktian, bukan pemberian.
Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan harus berakar pada keimanan, ketakwaan, dan pengetahuan serta menuntut hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Dan, kepemimpinan tidak cocok bagi orang yang dzalim.
Ketiga, Sulthan. Diksi ini terletak pada surat Al-Isra’ ayat 80 yang menunjukkan hikmah Muhammadiyah atau filsafat hidup nabi Muhammad. Korelasi ayat ini dengan kepemimpinan yaitu memberi arahan, petunjuk, dan bukti yang jelas terkait program kebijakan yang telah ditentukan.
Keempat. Ulil Amri. Ulil amri merupakan penerus dari ketiga kepemimpinan tersebut dengan kualifikasi dan standar yang lebih ringan. Jika sebelumnya pemimpin dinobatkan kepada nabi dan para utusan Allah, ulil amri jauh melampaui derajatnya, yaitu manusia yang rentan berdosa.
Namun, mayoritas mufassir sepakat bahwa ulil amri merujuk kepada orang yang bijak dan mulia, yaitu para ulama, intelektual, dan pemimpin masyarakat. Dalam terminologi politik, ialah rakyat.
Tirani, Agama, dan Ilmu
Tirani, berarti pemerintahan yang mengelola urusan rakyat berdasarkan keinginan pribadi tanpa akuntabilitas hukum atau kehendak rakyat. Terkadang tirani juga merambah ke dalam oligarki, bahkan pemerintahan republik yang menyalahgunakan kekuasaan.
Tirani, Agama, dan Ilmu bersinergi secara ketat dalam konteks pemerintahan. Paradoksnya, agama sering menjadi topeng tirani, bukan lagi penangkalnya. Selain itu, para tiran sering mengadopsi atribut ketuhanan atau memanfaatkan tokoh agama untuk menindas rakyat “atas nama Tuhan” demi memperoleh kepatuhan buta.
Seringkali para ulama utusan pemimpin memelintir tafsir ayat suci untuk membela suatu kebijakan yang belum tentu relevan dengan maksud ayat tersebut demi keuntungan pribadi. Padahal Islam mengajarkan dan sejatinya dibangun atas fondasi keadilan, kebebasan, musyawarah, dan kesetaraaan mutlak di hadapan hukum.
Sementara itu, relasi tirani dengan ilm pengetahuan merupakan dua kutub yang bertentangan. Terkadang setiap pemerintah berusaha untuk memadamkan akses keilmuan dan membelenggu rakyatnya dalam gulita kebodohan. Bagi pemimpin yang seperti itu, ilmu sosial dan filsafat merupakan ancaman serius karena menyalakan keberanian berpikir serta bersuara.
Maka bagi Al-Kawakibi pemerintahan yang paling buruk adalah kekuasaan pemimpin yang mutlak percaya diri menguasai negara sehingga, memegang komando militer, sekaligus menguasai otoritas keagamaan.
Relevansinya Dengan Indonesia Sekarang
Bagaimana dengan watak pemimpin dan jajaran pemerintahan Indonesia hari ini? Setiap hari muncul kasus bervariasi, sampai-sampai kasus satu dapat menutup kasus lainnya. Seperti kasus keracunan makanan dari program gratisan (semoga benar) itu yang mengancam nyawa rakyatnya, bahkan anak kecil yang menjadi sasaran utama.
Selain tampak sebagai program yang mulia dan bernilai positif, apabila ditinjau dari segi kebijakannya, program itu menunjukkan paling gamblang bagaimana ambisi retorika melahirkan kebijakan tanpa kajian yang matang.
Secara regulasi, pemerintah menyusun fondasi hukum MBG dengan tergesa tanpa konsultasi publik yang substantif, seolah popularitas janji kampanye sudah cukup memberi legitimasi. Apalagi kasus yang menyedihkan terjadi akhir-akhir ini, aroma korupsi sudah tercium sejak program ini berjalan dari pengadaan bahan baku hingga penunjukan mitra yang sarat konflik kepentingan.
Akhirnya pergantian pimpinan bergizi pun terlaksana, yang mulanya ahli serangga diganti oleh wartawan senior. Di sinilah wajah kakistokrasi yang diwanti-wanti Ibnu Khaldun menjadi nyata. Para menteri yang semestinya tampil sebagai ulil amri representasi orang bijak dan mulia justru bersikap defensif ketika menerima kritik dan nasehat. Bahkan menutup telinga dari para analisis, akademisi, yang jauh lebih berkompetensi.
Yang tambah menyedihkan, Presiden sebagai pimpinan negara di saat ekonomi Indonesia sangat buruk, hanya berusaha meredam keresahan rakyatnya dengan pidatonya yang pelit tindakan. Ketika menerima kritik dan nasihat, terkadang merasa terancam dan menghiraukannya.
Mungkin inilah tirani modern yang lagi bersemayam di Indonesia. Bagi siapapun yang merenungkan hubungan pemimpin dan rakyat akan menyadari satu hal: bahwa tingkat kesewenangan pemimpin selalu berbanding lurus dengan tingkat kebodohan masyarakatnya. Oleh karena itu, marilah bersikap lebih kritis, melawan yang benar serta adil dan jujur untuk kemanusiaan.
Negara bukan panggung, rakyat bukan penonton, dan kekuasaan bukan hadiah. Ketika tiga hal itu tertukar, lahirlah pemimpin tanpa kepala yang berjalan tanpa arah, berbicara tanpa makna, dan memerintah tanpa jiwa. []
