Mubadalah.id – Saat mengurus perkawinan pada bulan Mei kemarin, lalu mendapatkan jadwal bimbingan perkawinan pra nikah di KUA. Kebetulan yang sama, saya dan suami juga bertemu dengan sepasang calon suami istri yang akan menikah pada tanggal yang sama.
Setelah bimbingan perkawinan, berlanjut dengan validasi dokumen pernikahan. Karena kami duduk dalam ruangan yang sama, sedikit-sedikit saya mendengar juga bagaimana proses calon pasangan suami istri tersebut yang mungkin saja sekarang sudah menjadi pasangan suami istri.
Ternyata mereka adalah calon pasangan suami istri yang lolos mengajukan dispensasi kawin dari pengadilan agama.
Dalam hati, bentar lagi mau menikah tapi kok malah kecewa. Bukan karena proses pra perkawinan yang saya jalani. Tetapi perkara mendengar anak yang sebentar lagi akan jadi orang tua.
Perjuangan Pencegahan Perkawinan Anak
Rasanya nilai perjuangan untuk mencegah perkawinan anak mulai memudar. Padahal untuk menyaksikan teman-teman jaringan mengadvokasi UU No 16 Tahun 2019 dengan segala ke alotannya saja, masih terasa hingga kini.
Rasanya seperti bertemu dengan angin ribut yang menghantam kokohnya bangunan rumah. Begitulah realita, masih ada celah untuk menyumbang angka perkawinan anak, dan itu terjadi di depan mata. Sebenarnya mengapa semua ini terjadi?
Pasal 7 ayat 22 UU No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa orang tua masih bisa mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang belum mencukupi usia menikah melalui dispensasi perkawinan.
Dilematis bukan? Di sisi lain aturan peningkatan usia perkawinan menjadi solusi, tetapi pada sisi yang lain ada undang-undang yang juga menjadi alternatif untuk menikahkan anak kembali.
Seperti yang sudah kita ketahui, perkawinan anak tentu menjadi isu yang punya dampak multi-dimensional baik secara kesehatan, tradisi, budaya, sosial, ekonomi, hingga kebijakan itu sendiri.
Oleh karenanya perlu cara yang strategis untuk memberikan pemahaman dan adaptasi kepada masyarakat terkait aturan penghentian perkawinan anak.
Implementasi Kebijakan Cegah Kawin Anak
Kita perlu menggaungkan kembali kebijakan pencegahan perkawinan anak secara holistic kepada masyarakat. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah, aturan keagamaan juga harus terserap hingga ke masyarakat akar rumput.
Misalnya dalam buku Fikih Kawin Anak yang Mukti Ali, dkk. tuliskan. Bahwa menurut Imam Abu Hanifah, jika sebuah perkawinan sejak awal telah memunculkan keragu-raguan dan perasaan itu semakin kuat bahkan bisa berubah menjadi sebuah keyakinan bahwa hal buruk benar-benar akan terjadi, maka perkawinan itu hukumnya terlarang (haram).
Yang tidak boleh terlewati adalah salah satu hasil musyawarah keagamaan yang dikeluarkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2017 silam dalam laman kupipedia.id mengenai pencegahan perkawinan anak yang berbunyi
“pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan sehingga wajib hukumnya mencegah. Ada pun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyrakat, pemerintah, dan negara.”
Isu Perkawinan Anak Tanggung Jawab Bersama
Dari hasil musyawarah di atas, artinya perkawinan anak bukan lagi menjadi isu privat, ini menjadi tanggung jawab pubik bahkan Negara. Dan pastinya ada sebuah penyesalan besar ketika melihat peristiwa itu terjadi, di mana saya tidak punya kekuatan dan energi untuk berani setidaknya bertanya mengapa perkawinan anak itu terjadi.
Setiap mengingat-ingat, selalu saja over thinking, mungkin saja anak-anak itu menikah karena orang tuanya memaksa. Mereka takut anak melakukan zinah, atau mungkin saja anak perempuan itu menikah dengan pelaku pemerkosaan untuk bisa menutupi aib.
Saat ini bagaimana anak itu hidup, apakah anak perempuan yang kini menjadi istri sudah hamil? Bagaimana kehamilannya? Yang laki-laki dan sudah menjadi suami, bagaimana ia bersikap kepada istrinya? Bagaimana mereka mengelola emosinya ketika mendapati konflik? Banyak kemungkinan buruk membuntuti satu keluarga hasil perkawinan anak.
Saya jadi teringat dalam sebuah series Ngaji Metodologi Fatwa Kupi Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah berkata “seharusnya nikah itu dilakukan oleh orang dewasa dan jangan zina”. Artinya pernikahan seharusnya dilakukan secara sadar tanpa paksaan oleh orang dewasa yang sudah siap karena pernikahan adalah mistaqan gholidzan. []
