Mubadalah.id – Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tinggal menghitung hari. Lewat Konferensi Besar (Konbes) yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, beberapa waktu lalu, muktamar akan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.
Menyongsong hajat besar ini, sejumlah nama kandidat ketua umum (Ketum) PBNU lekas bermunculan. Misalnya saja, sosok pendakwah asal Tegalrejo, Magelang, Muhammad Yusuf Chudori (Gus Yusuf), telah menerima “lamaran agung” dari PCNU se-Jawa Tengah untuk maju.
Nama Gus Yusuf memang telah santer beredar bakal turut meramaikan kontestasi Muktamar ke-35 nanti. Riak nyaring majunya Gus Yusuf telah publik maklumi sedari ia memutuskan untuk hengkang dari dunia politik. Sebelumnya, ia merupakan ketua DPW Partai PKB Jawa Tengah.
Sementara itu, dari wilayah wetan, sosok Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), telah menjadi calon penantang usungan PWNU Jawa Timur. Ia punya tugas berat untuk mengembalikan tombak kepemimpinan PBNU kepada kiai Jawa Timur yang memang punya dominasi di tubuh PBNU.
Sedari berdiri pada 1926, sosok Ketum di organisasi yang lekat dengan warna hijau itu memang seringkali bernakhodakan orang Jawa Timur. Hanya Sa’id Aqil Siradj (Jawa Barat) serta Yahya Cholil Staquf (Jawa Tengah) lah yang sempat memangkas awetnya dominasi itu.
Maskulinitas dalam wacana kepemimpinan PBNU
Masalah tentang wacana keberlanjutan estafet kepemimpinan di tubuh PBNU sebetulnya tak melulu berada di ranah siapa calon paling kuatnya. Namun, masalah utamanya justru mewajah pada jubah maskulinitas yang begitu dobyoh-dobyoh menjadi main-frame.
David Collinson et al (2023) melalui tulisan bertajuk Men, Masculinities, and Leadership: Emerging Issues mengetengahkan istilah critical studies on men and masculinities (CSMM) sebagai salah satu kerangka kerja dalam menganalisis tema-tema kepemimpinan.
Lewat analisis itu, mereka mendapati bahwa kerangka kerja CSMM berhasil mengungkap bagaimana dominasi, hegemoni, peranak-buahan (complicity), serta marjinalisasi telanjur tumbuh menjadi sebuah praktik bersama (social practice).
Apabila kita menelaah pola kepemimpinan maskulin yang berlangsung di sepanjang sejarah sepak terjang PBNU selama ini, temuan Collinson itu ada benarnya. Kultur hegemoni yang tumbuh subur di lahan gembur pesantren turut beranak-pinak di dalam tubuh organisasi.
Akibatnya, bisa orang mengatakan, bahwa kepemimpinan PBNU adalah corak kepemimpinan pesantren yang “begitu adanya”. Subordinasi terhadap komplisiti merupakan hal yang lumrah muncul dalam fenomena dhawuh dan sendhika; kiai dan santri.
Menanti sosok feminis
Ketimbang memperhitungkan siapa yang bakal menduduki tampuk organisatoris administratif paling tinggi di tubuh PBNU pada masa mendatang, bagi para penganjur feminisme, hal yang lebih mengusik hati tentu adalah penantian akan hadirnya sosok pemimpin feminis.
Sejauh ini, kepemimpinan Gus Yahya bisa orang menyebutnya sebagai gebrakan anyar. Keponakan dari Mustofa Bisri (Gus Mus) itu berani membawa warna baru dalam kepemimpinannya, termasuk hasrat kuatnya untuk memberi sekat yang tegas antara NU dan partai politik.
Namun, sebagaimana pembaharuan pada kebanyakan tempat, corak model kepemimpinan Gus Yahya beroleh resistensinya sendiri. Banyak kalangan tak sepakat dengan ide-ide yang ia canangkan, utamanya setelah “rezimnya” mau menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.
Sebetulnya, siapapun dapat menjadi figur feminis. Tak harus Gus ini atau Gus itu. Juga tak mesti seorang perempuan. Selagi ada kemauan, di situlah jalan membentang. Masalahnya, tak banyak yang memandang penting akan perlunya perspektif feminisme dalam sebuah dayung kepemimpinan.
Lebih nahasnya lagi, sebagian bahkan antipati. Seakan feminisme merupakan najis mugalazah yang berat cara mensucikannya. Ironi semacam ini berlangsung di banyak tempat, tak terkecuali Australia yang kerap bercap negara maju. Riset Ronit Kark dan Claudia Buengeler (2024) menjumpai fenomena Male Champions of Change di banyak organisasi.
Lalu, bagaimana dengan PBNU?
