Mubadalah.id – Beberapa dekade ini, kita mendengar beberapa berita kekerasan seksual yang pelakunya adalah tokoh agama. Sebagai seorang pegiat kajian keislaman saya sangat menyayangkan tidakan beberapa tokoh agama yang melakukan kekerasan seksual atas nama agama. Memang sangatlah ampuh bila menggunakan doktrin agama sebagai alat kejahatan untuk kepentingan pribadi dan keserakahan nafsurnya sendiri.
Namun pertanyaan besarnya adalah apa yang menyebabkan kekerasan seksual bisa dilakukan oleh tokoh agama? dan di mana peran Islam sebagai agama yang ramah perempuan menanggapi persoalan ini? Mari kita bahas bersama!
Dalam struktur masyarakat tradisional maupun modern, tokoh agama memiliki posisi sentral sebagai pemegang otoritas moral dan spiritual. Hubungan antara tokoh agama (guru, kiai, ustaz) dengan jemaah atau murid seringkali bersifat asimetris. Ada konsep ketundukan mutlak yang dalam konteks tertentu dimaknai sebagai bagian dari adab atau kesalehan. Namun, ketika otoritas ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas, ia bertransformasi menjadi “kuasa absolut” yang rentan disalahgunakan.
Kekerasan seksual dalam lingkungan keagamaan seringkali terjadi melalui mekanisme grooming, di mana pelaku membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional dengan korban. Tokoh agama menggunakan kharisma dan simbol-simbol kesucian untuk memanipulasi korban.
Selain itu, membuat korban merasa bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari “berkah” atau ujian spiritual. Hal ini menciptakan sekat yang membuat korban sulit untuk bersuara, karena melawan sang tokoh dianggap sama dengan melawan otoritas Tuhan itu sendiri.
Distorsi Teks dan Legitimasi Semu
Salah satu tantangan terbesar dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Islam adalah penggunaan interpretasi teks keagamaan untuk menjustifikasi perilaku menyimpang atau untuk membungkam korban. Penafsiran yang tekstualis dan bias gender seringkali menempatkan perempuan atau pihak yang lebih lemah dalam posisi subordinat.
Misalnya, konsep kepatuhan istri atau murid seringkali ditarik terlalu jauh hingga mengabaikan prinsip consent (persetujuan). Selain itu, adanya kecenderungan untuk lebih melindungi marwah institusi atau “nama baik” tokoh agama daripada menegakkan keadilan bagi korban mencerminkan kegagalan dalam memahami prioritas hukum Islam (Maqasid al-Shari’ah).
Padahal, salah satu tujuan utama syariat adalah Hifz al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan), yang seharusnya memberikan perlindungan mutlak bagi setiap individu dari segala bentuk pelecehan.
Selain itu, dalam penanganan kasus, masyarakat seringkali menghadapi dilema kolektif saat menghadapi kasus yang melibatkan tokoh agama. Ada kecenderungan untuk melakukan penyangkalan (denial) karena ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini kita hormati bisa melakukan tindakan nista. Akibatnya, muncul budaya bungkam yang sistemik.
Korban seringkali menjadi pihak yang paling disalahkan (victim blaming). Jika korban melapor, mereka dituduh melakukan fitnah, mencemarkan nama baik agama, atau dianggap tidak memiliki adab. Tekanan sosial ini membuat banyak kasus kekerasan seksual terkubur di bawah karpet kesucian semu.
Fenomena ini semakin parah dengan adanya relasi patron-klien, di mana lingkungan sekitar tokoh agama cenderung melindungi pelaku demi mempertahankan status quo dan akses terhadap sumber daya sosial maupun ekonomi.
Prinsip Islam dalam Melawan Kekerasan Seksual
Dalam hal ini, sebetulnya Islam memiliki fondasi yang sangat kuat dalam menentang segala bentuk eksploitasi manusia termasuk kekerasan seksual. Al-Qur’an dan Sunnah memberikan panduan yang jelas mengenai martabat manusia.
Prinsip keadilan itu ialah, Islam menuntut penegakan keadilan tanpa memandang status sosial. Jika seorang tokoh agama melakukan kejahatan, status keagamaannya tidak seharusnya menjadi tameng hukum, tetapi justru menjadi faktor yang memperberat karena ia telah mengkhianati amanah Tuhan dan masyarakat.
Perlindungan terhadap yang Lemah (Mustad’afin) harus lebih kita utamakan karena keberpihakan Islam sangat jelas terhadap mereka yang tertindas. Korban kekerasan seksual adalah kelompok yang secara struktural dan psikologis terlemahkan, sehingga komunitas Muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan, bukan pengucilan.
Islam mengatur interaksi antarmanusia dengan batasan yang ketat untuk mencegah mafsadat (kerusakan). Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran berat terhadap batasan tersebut yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan.
Menegakkan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual
Maka dari itu, Institusi pendidikan agama perlu mengintegrasikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, batasan personal, dan pentingnya konsensus. Pendidikan adab harus terpisahkan dari doktrin kepatuhan buta yang menghilangkan daya kritis santri atau murid.
Lebih dari itu umat perlu teredukasi untuk mampu membedakan antara menghormati ulama sebagai pembawa ilmu dengan mengultuskan individu secara berlebihan. Kritis terhadap perilaku tokoh agama yang melanggar syariat adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar.
Kekerasan seksual yang tokoh agama lakukan adalah luka dalam dalam tubuh umat yang tidak bisa tersembuhkan hanya dengan doa atau penyangkalan. Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam menuntut kita untuk berani berdiri di pihak korban dan meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan yang melindungi pelaku kejahatan.
Menentukan integritas keilmuan seorang tokoh agama tidak dengan sorban atau gelar yang ia sandang, akan tetapi oleh sejauh mana ia mampu menjaga martabat manusia dan bertindak adil.
Dengan melakukan otokritik terhadap struktur otoritas dan interpretasi yang bias, kita dapat mengembalikan agama pada fungsinya yang sejati. Yakni sebagai pembebas dari segala bentuk penindasan dan pelindung bagi mereka yang paling rentan. Menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual bukan berarti menjatuhkan agama, tetapi justru sedang membersihkan kesucian agama dari noda kemunafikan. []
