MK Beri Tenggat Tiga Tahun kepada DPR untuk Revisi UU Perkawinan
tirto.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak pembentuk undang-undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan No 1 ...
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina