Mubadalah.id – Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengetahui tentang hal yang sedang ramai dibicarakan, perihal kontroversi pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, saat ditanya mengenai Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022, yakni tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musola. Pernyataan beliau menjadi kontroversi karena disinyalir menyamakan suara Toa Masjid dengan suara gonggongan Anjing yang kerap dianggap “mengganggu.”
Tentu sebagai seseorang yang tidak kompeten dalam hal ini, penulis tidak berani banyak berkomentar secara pribadi, melainkan merujuk pada pakar-pakar yang dapat melihat hal ini dari berbagai perspektif, supaya apa? Supaya kita tidak gampang terpengaruh dan dapat imbang dalam melihat suatu fenomena. Tidak lain supaya hal ini tidak menjadi bola panas yang terus bergulir dan menyebabkan berbagai persoalan baru yang muncul dalam ruang lingkup warga Negara kita yang heterogen.
Kali ini, penulis mendapatkan sudut pandang berbeda setelah menyimak kajian antara M. Masrur Irsyadi, Pengamat Islam Digital, sebagai moderator; dan Ahmad Makki, Pemerhati Komunikasi Kebijakan Publik, sebagai pembicara pada Live Streaming Instagram yang diadakan oleh media Bincang Syariah, Kamis 24 Februari 2022.
Sebagai pembicara, Ahmad Makki menjelaskan, bahwasanya dalam Surat Edaran ini terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pemerintah dan publik (masyarakat), namun kita melupakan pihak ketiga, yakni media. Dalam kasus ini, kita harus memperhatikan betul posisi pihak ketiga, yakni media.
Pada mulanya berawal dari keluarnya SE tersebut, yang kemudian disusul pernyataan Gus Yaqut yang kemudian ramai karena dianggap menyamakan toa dan gongongan anjing, menurut Makki, ini adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam konteks yang sama.
Makki melanjutkan, media sebenarnya tahu akan hal ini, akan tetapi media memiliki framming tersendiri. Baik pemerintah, publik, maupun media, ketiga pihak ini sama-sama memiliki andil dalam keributan yang terjadi. Kita tidak bisa melepaskan media sebagai pihak yang juga bertanggung jawab dalam hal ini, harusnya inilah yang menjadi tugas media, yakni menjadi sarana dan tempat pernyataan ini untuk diproses agar dapat diterima baik oleh publik.
Lagi-lagi ditegaskan kembali oleh Makki, Gus Yaqut menyatakan hal kontroversi itu faktual, hal tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok tertentu juga faktual, akan tetapi sesungguhnya di sinilah peran media untuk menyampakain maksud dari Gus Yaqut untuk diterima oleh publik dengan baik dan tidak menimbulkan kontroversi.
Sebagaimana pernyataan Masrur yang diiyakan oleh Makki, seyogyanya memang pejabat publik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan atau juru bicara, agar pernyataan-pernyataan terkait kebijakannya tidak menimbulkan kontroversi. Akan tetapi, jika sebagian orang yang telah mengenal Gus Yaqut dengan baik, maka tidak akan heran dengan karakter beliau yang ceplas-ceplos. Sesungguhnya bukan itu masalahnya, namun hal ini menjadi hal yang menyulut bagi sebagian kelompok. Intinya, komunikasi adalah permasalahan dan akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.
Selanjutnya, Makki memaparkan, keributan ini bermula dari Surat Edaran, bukan Undang-Undang, Surat Edaran bersifaf pengumuman dan anjuran. Tentunya banyak hal menarik dalam Surat Edaran ini, namun orang-orang telah terpolarisai secara politik, sehingga enggan secara detail mempelajari Surat Edaran (SE) ini secara keseluruhan.
Keberadaan Masjid punya sejarah panjang di Indonesia, terutama sebagai pusat kegiatan komunitas, pun masyarakat dengan perubahan teknologi terbaru harus dapat menyesuaikan diri. Sekali lagi dalam SE itu sebenarnya sudah dijalankan oleh kita semua dan merupakan common sense. Akan tetapi, di sisi lain kita juga harus mengkritisi publik, publik hendaknya membaca ulang sebelum menyimpulkan sesuatu. Namun tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita sudah terbagi-bagi secara politik.
Sebagai penutup, Makki mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa ada peran media dalam keributan soal toa masjid ini, keributan ini adalah tontonan yang menguntungkan media dan pihak-pihak tertentu. Kendati demikian, setidaknya kegaduhan ini menunjukkan bahwa demokrasi kita berjalan dengan baik, karena orang-orang dapat berpendapat dengan mudah dan berani, sungguh ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tidak jelek-jelek amat-lah. Demikian pungkasnya.
Diskusi ini memberikan insight kepada kita semua, bahwa pro dan kontra adalah keniscayaan. Bagaimana menyikapi pro-kontra toa masjid ini agar tidak menjadi sumbu perpecahan adalah kewajiban kita bersama sebagai pejabat; publik; maupun media; yang hendaknya adil dan berimbang dalam memberi dan menerima segala hal yang bersifat umum. Wallahu a’lam bishshawwaab. []
