Mubadalah.id – Meskipun Indonesia telah merdeka sejak 78 tahun yang lalu, ternyata masyarakat belum sepenuhnya merasakan hak kebebasan beragama. Relasi sosial lintas iman masyarakat masih terlihat pasang surut. Indonesia memang terkenal sebagai negara multikultural dengan suku dan kebudayaan yang beragam. Begitu pula soal agama.
Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara agamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas. Selain 6 agama yang negara resmikan, masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan lokal. Sehingga dalam sistem perundang-undanganan muncul istilah agama yang resmi dan agama yang tidak resmi.
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Wakhid Sugiyarto menyebutkan bahwa dikotomi istilah tersebut sebenarnya adalah hal yang salah kaprah. Menurutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan tidak perlu pengakuan dari pihak manapun.
Terlepas dari hal demikian, kita sebagai masyarakat sosial dalam konteks negara-bangsa perlu menjaga kerukunan antarumat beragama. Hal tersebut supaya segala macam konflik dan ketegangan sosial tidak meningkat apalagi sekarang ini sudah menjelang tahun politik.
Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama masih Tinggi
Relasi sosial masyarakat lintas akhir-akhir ini masih sering kali memanas. Laporan Setara Institute menyebut bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama selama tahun 2022 mengalami peningkatan.
Dalam laporannya, tercatat sebanyak 175 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 333 tindakan di Indonesia. Angka ini sedikit mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya Setara Instite melaporkan bahwa terdapat 171 peristiwa pelanggaran dengan 318 tindakan.
Kasus pelanggaran yang paling sering terjadi berkaitan dengan masalah pendirian tempat ibadah, pemakaian delik penistaan agama, dan penolakan ceramah. Tentu hal tersebut seperti fenemona gunung es. Realitas yang terjadi di lapangan masih banyak yang belum naik ke permukaan.
Mirisnya, aksi lain seperti tindak kekerasan, teror, dan intoleransi kerap kali mereka legitimasi dengan dalih teks-teks keagamaan. Pemahaman akan dalil-dalil Al-Qur’an cenderung mereka pahami secara literalis berdasarkan pemaknaan mereka sendiri atau ulama yang mereka ikuti.
Salah Kaprah Memahami Nash
Dalam relasi sosial lintas iman, dalil-dalil Al-Qur’an tentang ayat-ayat jihad atau perang sering kali menjadi dasar mereka untuk melakukan pelanggaran kebebasan beragama. Adanya pemahaman yang literalis-tekstualis menjadikan mereka menjadi kelompok yang tertutup. Selain itu, klaim kebenaran sepihak menjadikan mereka menutup mata dari pandangan kelompok lainnya.
Ahmad Hifni menyebut tiga alasan mendasar merebaknya paham keagamaan seperti itu. Pertama, unifikasi agama. Kedua, teosentrisme. Ketiga, otoritas ulama salaf. Dengan pandangan tersebut kemudian mereka menolak segala hal termasuk kebudayaan yang menurut mereka tidak sejalan dengan keyakinan agamanya.
Pada akhirnya sentimen keagamaan seperti ini sering melatarbelakangi terjadinya konflik. Khususnya terhadap umat yang berbeda agama. Apalagi jika mereka berada di kelompok minoritas.
Rasulullah telah Mencontohkan
Saya sebagai orang awam sebenarnya agak menyayangkan hal tersebut. Mengapa dengan dalih Agama lantas membuat kerusuhan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah esensi dari setiap agama tentu memuliakan manusia itu sendiri? Tidak memandang jenis kelamin, status sosial, maupun status keagamaannya?
Saya memang tidak begitu paham soal dalil-dalil kegamaan. Namun, sebagai orang awam tentu teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Beliau sendiri telah mencontohkan bagaimana relasi sosial antarumat lintas iman.
Nabi SAW diutus bukan di tengah umat yang mayoritas Muslim. Justru Beliau hidup di lingkungan yang berdampingan erat dengan umat agama lain. Betapa banyak kisah teladan Beliau dalam menjalin hubungan dengan umat Yahudi, Nasrani, maupun kafir Quraisy lainnya.
Nabi Muhammad SAW selalu menampilkan akhlak yang mulia kepada mereka baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kemuliaan akhlaknya juga nampak nyata dalam kehidupan keluarga Beliau, sekalipun berbeda agama.
Masih ingat putri Beliau yang bernama Zainab? Atas permintaan Khadijah, Zainab menikah dengan Abul ‘Ash bin Ar-Rabi’, putra dari Halah binti Khuwailid alias saudara kandung Khadijah.
Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Zainab turut beriman sedangkan Abul ‘Ash masih memegang teguh agama nenek moyangnya. Ia masih belum berkenan masuk agama Islam. Dan Nabi SAW tidak memaksanya ataupun menyuruh mereka bercerai. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW melihat kebaikan akhlak Abul ‘Ash terhadap Zainab, mertuanya , maupun orang muslim lainnya meskipun Abul ‘ Ash masih dalam kondisi musyrik.
Abul ‘Ash sendiri akhirnya masuk Islam beberapa bulan sebelum terjadinya Fathu Makkah. Artinya hampir selama 19 tahun, Ia tetap menjadi menantu Nabi SAW dan suami Zainab meski beda keyakinan. Nabi SAW tetap berlaku baik kepadanya.
Bahkan pada beberapa kesempatan Nabi SAW memuji kebaikan akhlak dan kesetiaan Abul ‘Ash terhadap istrinya. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks kekeluargaan sekalipun relasi lintas iman harus tetap berdasar pada prinsip kemanusiaan dan juga mubadalah.
Meneroka Relasi Mubadalah Lintas Iman
Kajian mengenai mubadalah atau kesalingan menurut Kiai Faqihuddin Abdul Qodir tidak hanya menyasar pada relasi laki-laki dan perempuan. Kang Faqih – sebutan akrabnya – menyebut bahwa prinsip mubadalah dapat kita gunakan untuk melihat relasi lain seperti muslim dengan non-muslim dalam konteks negara-bangsa.
Dalam bukunya yang berjudul Relasi Mubadalah Muslim dengan Umat Berbeda Agama (2022), Kang Faqih menyebut bahwa prinsip mubadalah setidaknya memuat tiga nilai dasar yakni relasi yang bermartabat, adil, dan maslahah. Oleh karena itu dalam konteks relasi lintas iman, hendaknya kita bisa saling memberi kebaikan serta memberdayakan sehingga memunculkan relasi yang mulia sebagai makhluk sosial.
Menjadi hal yang penting untuk saling memposisikan umat yang berbeda agama sebagai subjek dalam relasi sosial. Artinya, antara kita dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apalagi dalam lingkup negara Indonesia yang harusnya menjunjung tinggi keberagaman.
Bukan saatnya lagi mempermasalahkan keberagaman hanya sebatas doktrinal. Namun bagaimana sesama umat yang berbeda agama dapat bekerja sama dalam menyelesaikan isu kemanusiaan yang lebih empiris dan mendasar.
Seperti problem kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dan korupsi. Tentu hal tersebut justru akan mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang lebih universal. Selain itu, hal demikian juga dapat membuat seluruh lapisan masyarakat mampu merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. []
