Mubadalah.id – Setelah diunggah pada 11 Februari 2024, Film Dokumenter Dirty Vote sudah mencapai 4 juta lebih penayangan. Film ini cukup menuai perhatian dan menjadi perbincangan publik. Terlebih filmnya tayang 3 hari sebelum pesta demokrasi.
Warganet melontarkan pandangan dan argumen beragam terkait film dokumenter tersebut. Sebagian sepakat dengan film ini, namun tak sedikit pula yang mengkritiknya. Beberapa tokoh pun ikut mengkritisi film ini. Ada juga yang mengatakan bahwa film ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat.
Film garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono ini menghadirkan 3 narasumber Ahli Hukum Tata Negara. Antara lain, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya juga merupakan seorang pakar akademisi di bidang hukum.
Film Tentang Apa?
Dirty Vote merupakan film yang mengungkap dugaan adanya desain kecurangan pemilu 2024. Tema tersebut juga sudah terpampang jelas di posternya. Tampaknya film ini memang sengaja mengkritik model kampanye yang melenceng dari tiga calon presiden dan wakil presiden dari 3 paslon. Mereka adalah capres dan cawapres yang diusung oleh partai peserta Pemilu 2024.
Dalam film tersebut, secara bergantian ketiga narasumber menguak dugaan adanya praktik kecurangan dan nepotisme dalam pemilu 2024. Pembahasan secara rinci dengan memakai data dari berita maupun televisi juga cukup mengejutkan. Sebab, data-data tersebut menggunakan analisa dari undang-undang, dan hukum tata negara yang meyakinkan.
Bentuk Kecurangan-kecurangan
Film berdurasi 1 jam 57 menit ini mengungkapkan beberapa instrumen kekuasaan untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Menyalahgunakan kekuasaan untuk mencipta kepemimpinan dinasti pun kerap terungkap dalam narasi ini.
Hanya saja, secara terstruktur Dirty Vote membahas beberapa tindak kecurangan pemilu. Seperti narasi satu putaran. Pemekaran wilayah papua menjadi 6 provinsi. Pejabat negara yang ditunjuk secara interen oleh presiden, dan keharusan presiden untuk bersikap netral dalam pemilu.
Selain itu, bantuan sosial sebagai alat politik. Bantuan dana tunai sebagai alat pemilu. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Lalu Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta perubahan ketetapan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden.
Para pakar Hukum mengulik kecurangan tersebut lantaran mengerti dan paham bahwa untuk melakukan tindakan kampanye dalam mendukung paslon, haruslah mematuhi beberapa syarat ketat. Di samping itu, ada undang-undang yang jelas mengatur tindakan-tindakan legal dalam berkampanye.
Mereka menyatakan bahwa terdapat pejabat mulai dari walikota sampai kepala desa yang tidak netral terhadap ketiga paslon. Dalam sebuah rekaman, seorang kepala desa mengungkapkan bahwa dia terpaksa agar pro pada satu paslon tersentu.
Pihak yang Paling Disorot dalam Dirty Vote
Narasi tersebut memang mengulas secara garis besar bentuk kecurangan oleh sejumlah pejabat. Namun entah mengapa film tersebut meruncing pada sistem pemerintahan dinasti. Terlebih ada salah satu cawapres yang merupakan anak dari seorang Presiden. Sehingga opini masyarakat tergiring pada paslon tersebut. Bahkan, kritik kecurangan memang lebih mengarah pada paslon dengan cawapres anak presiden dan mengesampingkan dua paslon lainnya.
Narasi-narasi oleh 3 narasumber memang sangat kentara merujuk pada paslon tersebut. Sehingga mau tak mau, film Dirty Vote tersebut juga mengkritisi tindak-tanduk Presiden dengan menampilkan bukti konkrit berupa liputan berita serta sumber-sumber internet lainnya.
Feri Amsari menyatakan bahwa rencana ini tidak didesain dalam waktu singkat dan sendirian. Melainkan merupakan kecurangan yang terstruktur dan sistematis untuk mengakali pemilu ini. Mereka adalah orang-orang yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama.
Zainal Arifin Mochtar juga memiliki kritiknya sendiri dengan mengatakan bahwa kemudian perebutan kekuasaan ini jatuh ke salah satu pihak. Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, di mana ia dapat menggerakan aparatur dan anggaran.
Bivitri sendiri mengungkapkan bahwa sebenarnya skenario ini sudah pernah ada sejak rezim-rezim sebelumnya. Untuk menjalankan skenarion kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Melainkan hanya bermodalkan mental culas dan tahan malu.
Mengajak Penonton untuk Bijak dalam Pemilu
Kabarnya film tersebut cukup sensitif sehingga warganet menduga bahwa dalam waktu dekat pencarian film tersebut akan hilang. Hal tersebut bukan hal aneh karena memang isu politik pada masa pemilu seperti ini cukup mengusik beberapa pihak.
Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa film tersebut hadir di saat tenang hari menjelang pemilu? Selain itu, mengapa ulasan design kecurangan lebih menjurus pada paslon yang menggandeng anak presiden? Sehingga tak ayal atas dasar itulah, masyarakat menganggap adanya rencana dan aksi terselubung pemerintahan dinasti.
Akan tetapi, mengingat latar belakang Dhandy Dwi Laksono yang merupakan seorang jurnalis investigasi yang sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui film, menjadi tak heran jika film ini juga mengandung kritik yang cukup intens.
Meski demikian, dengan adanya film ini para penonton dapat belajar tentang pemilu. Karena pada kenyataannya pemilu memang tidak sesederhana itu. Pemilu memang tidak akan jauh dari siasat dan intrik karena itu memang karakteristik politik.
Namun harapannya, film ini tidak menggoyahkan individu untuk berpindah haluan dalam mendukung paslon mereka. Semoga film ini justru semakin menguatkan individu untuk tetap konsisten pada pilihannya. Terkhusus para peserta pemilu dapat bersikap bijak terhadap pemilu mendatang. []
