Mubadalah.id – Di pesisir Tirto, Kabupaten Pekalongan, kampung halaman saya, krisis iklim pelan-pelan mengubah wajah pekerjaan masyarakat. Sawah yang dulu, di era sebelum 2000-an, menjadi sumber penghidupan kini tak lagi bisa kita andalkan karena bencana rob yang datang semakin sering dan lama. Air asin merusak tanah, membuat padi gagal tumbuh, dan memaksa petani meninggalkan mata pencaharian yang telah terwariskan turun-temurun.
Dalam situasi serba terbatas, warga tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi cepat. Dari yang sebelumnya bergantung pada musim tanam, kini mereka bergeser ke pekerjaan yang lebih fleksibel dan bisa mereka jalankan di tengah kondisi lingkungan yang tak menentu.
Perubahan itu terlihat jelas dalam keseharian masyarakat. Di kampung yang dekat dengan laut, menurut cerita teman saya, warga beralih pekerjaan berjualan es, usaha sablon kaos rumahan, hingga aktivitas berdagang kecil-kecilan. Sementara bapak-bapak yang dulu menggarap sawah kini mencoba peruntungan sebagai pekerja serabutan atau membuka usaha jasa, perempuan turut menopang ekonomi keluarga dengan berjualan atau produksi rumahan.
Pergeseran ini bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi strategi bertahan hidup di tengah krisis iklim. Namun di balik kreativitas tersebut, tersimpan kenyataan pahit. Pekerjaan baru ini sering kali berpenghasilan tidak menentu, tanpa jaminan, dan jauh dari stabilitas yang dulu, meski sederhana, pernah diberikan oleh tanah yang kini telah hilang.
Peringatan Hari Buruh
Dalam konteks Hari Buruh Internasional, yang kita peringati setiap 1 Mei, seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan pekerja hari ini tidak lagi hanya soal relasi industrial. Tetapi juga soal bertahan di tengah krisis iklim. Buruh pesisir di Kabupaten Pekalongan, misalnya, adalah wajah baru kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan karena mereka di-PHK, melainkan karena hilangnya ruang hidup.
Mereka yang kini berjualan es, membuka jasa sablon, atau berdagang kecil-kecilan tetaplah buruh, meski tanpa serikat, tanpa kontrak, dan tanpa perlindungan. Hari Buruh semestinya menjadi momentum untuk memperluas makna keadilan kerja, bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak. Termasuk mereka yang terpaksa beralih profesi akibat krisis lingkungan yang belum sepenuhnya direspons secara adil, terutama oleh pemerintah.
Bagi para petani, kehilangan lahan tak cuma kita maknai sebatas kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan identitas. Bertani bukan hanya soal ekonomi, melainkan tradisi yang terwariskan lintas generasi. Namun ketika air laut mengambil alih, mereka tidak punya banyak pilihan selain beralih profesi.
Peralihan ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak petani laki-laki seperti saya singgung di awal yang akhirnya menjadi buruh kasar, pekerja bangunan, atau merantau ke kota untuk bekerja di sektor informal. Mereka yang terbiasa bekerja di sawah harus beradaptasi dengan ritme kerja baru yang lebih keras dan tidak menentu. Yang lebih bikin cemas, upah yang mereka terima sering kali tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi kebutuhan hidup memaksa mereka untuk tetap bertahan.
Sebagian lainnya mencoba menjadi nelayan, meskipun tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Namun laut pun tidak lagi bersahabat seperti dulu. Perubahan iklim menyebabkan cuaca semakin sulit terprediksi, hasil tangkapan menurun, dan risiko melaut semakin tinggi. Alih-alih menjadi solusi, profesi baru ini justru menghadirkan ketidakpastian yang berbeda.
Perempuan pesisir, di lain sisi, juga mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ketika penghasilan keluarga menurun, perempuan tidak lagi hanya berperan di ranah domestik. Mereka mulai mengambil peran ekonomi dengan berbagai cara, seperti berjualan makanan, membuka warung kecil, menjadi buruh pengolahan hasil laut, atau bahkan berpindah sebagai pekerja rumah tangga di daerah kota.
Meski demikian, peran ganda ini datang bukan tanpa beban. Perempuan tetap harus mengurus rumah tangga, merawat anak, dan menjaga kesehatan keluarga, terutama di tengah kondisi lingkungan yang semakin buruk akibat krisis iklim dan pencemaran limbah industri. Air bersih menjadi sulit mereka dapat, sanitasi terganggu, dan risiko penyakit meningkat. Perempuan, di banyak kasus, menjadi garda terdepan dalam menghadapi dampak krisis ini, meski kontribusi mereka sering kali tidak terlihat.
Refleksi Hari Buruh
Hari Buruh seharusnya menjadi ruang refleksi atas kondisi ini. Sebab apa yang masyarakat pesisir alami adalah bentuk ketidakadilan yang jarang kita bicarakan. Mereka tidak dipecat oleh perusahaan, tetapi oleh perubahan alam yang makin parah karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Mereka kehilangan pekerjaan bukan karena kurang kompeten, tetapi karena ruang hidup mereka hilang.
Proses peralihan pekerjaan ini terjadi tanpa perlindungan yang memadai. Pelatihan keterampilan untuk pekerjaan baru sangat terbatas. misalnya, atau akses terhadap modal usaha sulit, dan peluang kerja yang layak tidak mudah mereka dapat. Lebih-lebih di era di mana paham nepotisme masih mengakar kuat. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan rendah dan tanpa kepastian.
Anak-anak dari keluarga pekerja pesisir juga ikut merasakan dampaknya. Ketika orang tua harus bekerja lebih keras atau merantau, perhatian terhadap pendidikan anak seringkali terabaikan. Tidak sedikit anak yang akhirnya ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Situasi ini menciptakan lingkaran kerentanan yang sulit terputus.
Isu Ketenagakerjaan Tak Lepas dari isu Lingkungan
Krisis ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan tidak bisa terpisahkan dari isu lingkungan. Perubahan iklim telah menciptakan bentuk baru dari kerentanan pekerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan karena dinamika pasar, tetapi karena perubahan ekosistem. Dalam konteks ini, Hari Buruh perlu kita maknai lebih luas, bukan saja sebagai perjuangan hak-hak pekerja di tempat kerja, tetapi juga sebagai perjuangan atas hak untuk tetap memiliki pekerjaan di tengah krisis lingkungan.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pekerja pesisir tidak dibiarkan berjuang sendiri. Program adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan. Pelatihan keterampilan, akses terhadap pembiayaan, serta perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak harus menjadi prioritas. Selain itu, upaya mitigasi seperti restorasi mangrove dan pengendalian eksploitasi air tanah juga penting untuk mengurangi dampak jangka panjang.
Hari Buruh adalah pengingat bahwa setiap pekerja berhak atas kehidupan yang layak. Mereka tidak hanya berjuang untuk mendapatkan upah, tetapi juga untuk mempertahankan ruang hidup, di era krisis iklim yang semakin parah.
Akhir kata, kisah pekerja pesisir adalah cermin dari tantangan zaman kita. Ketika laut terus naik dan daratan terus menyempit, pertanyaan yang muncul bukan hanya bagaimana mereka bertahan, tetapi juga: apakah kita, sebagai masyarakat dan negara, siap memastikan bahwa tidak ada pekerja yang ditinggalkan dalam krisis seperti ini?
Hari Buruh tahun ini seharusnya tidak hanya terisi dengan seremonial, tetapi juga dengan keberpihakan. Sebab di balik setiap genangan rob dan setiap cemaran limbah industri yang merusak kualitas air dan tanah, ada pekerja yang kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan, mereka juga kehilangan masa depan yang dulu terasa pasti. []
