Mubadalah.id – Salah satu ciri utama masyarakat modern adalah kecenderungan menstandarkan hampir seluruh aspek kehidupan. Lembaga pendidikan menetapkan standar kecerdasan untuk menentukan siapa yang layak masuk sekolah. Perusahaan menetapkan standar kemampuan untuk merekrut pekerja. Kebijakan ini juga semakin meluas.
Selain menetapkan standar pendidikan dan pekerjaan, masyarakat juga menetapkan standar fisik seperti tinggi dan berat badan ideal. Akibatnya, standar-standar tersebut tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga membentuk ukuran sosial tentang siapa yang wajar dan siapa yang menyimpang.
Oleh karena itu, ketika seseorang tidak memenuhi ukuran normal tersebut, masyarakat cenderung memberinya label “tidak normal”. Dengan demikian, standar fisik perlahan berubah menjadi alat klasifikasi sosial yang jarang dipertanyakan.
Kecenderungan inilah yang mendorong Lennard J. Davis menulis Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body (1995). Davis mempertanyakan mengapa masyarakat modern begitu terobsesi pada gagasan “normal”.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Davis mengajak pembaca menelusuri cara kerja kebijakan dan institusi modern. Ia menunjukkan bahwa masyarakat membangun gagasan tentang standar ideal melalui proses sosial dan ekonomi. Davis menegaskan bahwa standar itu tidak lahir secara alamiah. Masyarakat membentuknya dan kemudian menggunakannya untuk mengatur kehidupan bersama.
Davis kemudian menunjukkan bahwa banyak kebijakan publik tampak netral dan rasional. Namun kebijakan tersebut bertumpu pada asumsi tentang tubuh ideal. Dari asumsi ini lahir ukuran tentang siapa yang mampu, layak, dan produktif. Ketika masyarakat menerima ukuran itu tanpa pikir panjang, kebijakan pun mengikuti logika yang sama. Akibatnya, difabel sering tersingkir bukan semata karena kondisi tubuhnya, namun karena standarisasi atas konstruksi sosial. Sedangkan kebijakan publik jarang mempertanyakan standar yang menjadi dasarnya.
Dari analisis tersebut, Davis memperkenalkan konsep ideologi kenormalan. Ia menegaskan bahwa “normal” bukan fakta alamiah, ia muncul dari perkembangan ilmu statistik. Masyarakat modern menciptakan ukuran normalitas, lalu memaksakannya sebagai ukuran universal bagi semua tubuh. Standar itu kemudian tampak alamiah dan tidak terbantahkan.
Latar Belakang Ideologi Kenormalan
Pada abad ke-18, masyarakat belum membagi tubuh manusia secara tegas menjadi normal dan tidak normal. Orang melihat perbedaan sebagai variasi kehidupan sehari-hari. Kemudian perubahan muncul ketika ilmu statistik berkembang pesat. Tokoh seperti Adolphe Quetelet memperkenalkan konsep manusia rata-rata. Statistik mulai mengukur tinggi badan, berat badan, dan kapasitas fisik.
Masyarakat kemudian mengubah angka rata-rata menjadi standar ideal. Sejak saat itu, orang menilai tubuh berdasarkan kedekatannya dengan angka statistik. Dari proses inilah kenormalan lahir sebagai alat klasifikasi sosial.
Revolusi industri memperkuat logika tersebut. Pabrik membutuhkan tubuh yang kuat, cepat, dan konsisten. Kapitalisme menuntut tenaga kerja yang produktif dan efisien. Dalam sistem dan perspektif ini, tubuh yang bergerak lambat merupakan penghambat produksi.
Difabel yang memiliki tubuh berbeda sering dipandang sebagai hambatan ekonomi. Kenormalan lalu berubah menjadi kebutuhan produksi. Masyarakat tidak hanya mengukur tubuh, tetapi juga menilainya. Nilai manusia perlahan bergantung pada produktivitas tubuhnya.
Ilmu kedokteran modern kemudian memperkokoh proses ini. Dokter mengklasifikasikan tubuh sebagai sehat, sakit, atau rusak. Diagnosis mengubah perbedaan menjadi patologi. Masyarakat berhenti melihat variasi tubuh sebagai keragaman. Mereka memperlakukannya sebagai masalah yang harus diperbaiki. Intervensi medis pun tampak wajar dan perlu. Kenormalan memperoleh legitimasi ilmiah.
Ideologi kenormalan bekerja melalui asumsi yang tampak masuk akal. Masyarakat menganggap normal sebagai kondisi alamiah. Mereka menganggap rata-rata sebagai standar ideal. Negara jarang mempertanyakan asumsi tersebut. Sebaliknya, negara menggunakannya untuk mengatur warga. Kenormalan menjadi dasar kebijakan sosial modern.
Melalui ideologi ini, negara membentuk gambaran warga negara ideal. Negara menilai warga ideal sebagai mandiri, sehat, dan produktif. Negara menganggap ketergantungan sebagai penyimpangan. Logika ini membentuk tubuh sebagai mesin kerja. Dari cara pandang ini negara mengabaikan hambatan sosial sebagai sumber utama persoalan. Tanggung jawab pun berpindah dari sistem ke tubuh difabel.
Mengapa Disebut Ideologi?
Davis menyebut kenormalan sebagai ideologi, bukan sekadar paradigma ilmiah. Fungsi ideologi tidak hanya menjelaskan dunia, tapi juga mengatur praktik dan membentuk institusi. Ideologi bekerja secara halus dan sering tanpa disadari. Ia menyamarkan kepentingan politik sebagai kebenaran alamiah.
Oleh karena itu, Davis menilai ideologi kenormalan tidak berhenti pada teori. Konsep “normal” masuk ke kebijakan publik, aturan institusi, dan sistem evaluasi sosial. Standar tubuh dan kemampuan tampak objektif, namun standar itu membentuk hierarki sosial. Dari sinilah lahir legitimasi bagi ketimpangan.
Davis juga membongkar klaim netralitas normal. Ia menunjukkan bahwa normal lahir dari statistik, ekonomi, dan kekuasaan negara. Ia menolak gagasan bahwa masyarakat harus memperbaiki tubuh yang dianggap menyimpang. Ia menegaskan bahwa variasi tubuh bersifat universal. Semua manusia berpotensi menjadi tidak normal. Kenormalan hanyalah ilusi stabilitas.
Dalam praktik negara modern, ideologi kenormalan bekerja secara administratif. Negara menerapkannya melalui formulir, indikator, dan kriteria kelayakan. Negara mengatur tanpa terlihat menindas. Difabel harus membuktikan ketidakmampuan untuk mendapat bantuan. Negara sering mencabut layanan ketika seseorang dianggap terlalu mandiri dan bantuan berubah menjadi mekanisme kontrol.
Ideologi kenormalan membantu menjelaskan mengapa kebijakan inklusif sering gagal. Masalahnya bukan sekadar kurangnya niat baik negara. Masalahnya terletak pada asumsi dasar tentang normal dan tidak normal. Oleh karenanya, selama kebijakan berdiri di atas standar yang tidak pernah ada kritik, eksklusi akan terus muncul. []
*)Artikel ini merupakan hasil dari Mubadalah goes to Community Surakarta, kerjasama Media Mubadalah dengan UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
